Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."

"Salah satu aspek yang memprihatinkan dari buruknya standar kesehatan adalah kurangnya perhatian terhadap ibu hamil. Gambaran ini dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu, komplikasi dan kecacatan karena melahirkan. Dari data kesehatan di Indonesia pada tahun 1999 menunjukkan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia adalah tertinggi di negara-negara ASEAN. Pengalaman negara lain yang sejajar dengan Indonesia seperti Srilangka, Thailand dan Malaysia terhadap penurunan kematian ibu dan bayi yang signifikan adalah dengan meningkatkan akses pelayanan ibu dan anak secara Cuma-Cuma di fasilitas pelayanan kesehatan.Gambaran akses pelayanan kesehatan ibu dan anak di fasilitas kesehatan masih belum baik, hal ini terlihat dan angka persalinan oleh tenaga kesehatan hanya 47.4%, dan tingginya (72%) pertolongan persalinan yang dilakukan di rumah penduduk, serta besarnya angka persalinan yang ditolong oleh dukun masih sekitar 44%. Kesulitan akses terhadap pelayanan kesehatan di Lampung Tengah dapat dipahami, dengan rnemperhatikan tingkat kemampuan ekonomi penduduk yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pada sisi yang lain pemerintah belum terlihat membantu pada upaya alokasi pendanaan akses pelayanan KIA, kecuali melalui program JPSBK bagi keluarga miskin yang juga masih diragukan kelestariannya (sustainable).Penelitian ini terbatas pada analisis pendanaan pelayanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2003. Waktu penelitian pada bulan April sampai Juni 2004 dengan menggunakan data sekunder dari Susenas, SKR1, dan SDKI serta data primer tentang tarif pelayanan kesehalan ibu dan anak di Lampung Tengah tahun 2004. Penelitian merupakan studi kualitatif yang bersifat eksploratif dan rancangan studi yang digunakan adalah metode operation research. Studi menggunakan pendekatan analisis ekonomi untuk melihat kebutuhan pendanaan pelayanan KIA dan alternatifnya dimasa yang akan datang yang memungkinkan Pemda mampu melakukan intervensi.Dari berbagai alternatif tempat pelayanan KIA dikaitkan dengan beban pendanaan yang harus disediakan, maka tempat pelayanan yang paling efektif dan komprehensif adalah Puskesmas dengan tarif unit cost yang sudah memperhitungkan biaya peningkatan mutu dan kapasitas pelayanan. Bidan di desa juga terlihat efektif terulama dalam menjangkau pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kehamilan (ANC).Apabila puskesmas sebagai pilihan tempat pelayanan KIA, maka untuk mendanai penduduk miskin dan kurang mampu pada tahun 2004 Pemda perlu menyediakan alokasi dana sekitar Rp 18.900.097 987,-. Jika seluruh penduduk sebagai target yang harus dilayani maka Pemda perlu menyediakan dana sekitar Rp 19.286.043.250.Beberapa keuntungan bagi Pemda akibat penyediaan dana pelayanan KIA yaitu, pertama akan segera menurunkan angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi, kedua Pemda mendapat respons positif terutama dari masyarakal sehingga akan meningkatkan bargaining position secara polilis, ketiga Pemda mulai mempersiapkan mutu SDM yang berkualitas untuk jangka panjang sehingga pada gilirannya akan meningkatkan HDI kabupaten Lampung Tengah.Beberapa pilihan dapat dilakukan Pemda dalam upaya pendanaan KIA yaitu, pertama membagi beban pendanaan dengan pemerintah pusat. kedua mendorong pemerintah segera membuat dan menetapkan sistem pembiayaan kesehatan berbasis sosial, dan ketiga melakukan kajian untuk memungkinkan terbentuknya sistem pembiayaan kesehatan dan kelembagaannya di daerah tingkat kabupaten.Daftar bacaan : 58 ( 1981 - 2003)

---

Health Financing Requirements of Mother and Child Health Services in Central District of Lampung on 2003 Year One of aspect have concerning obsolesce of the health status arc the lack of attention for women pregnants. It's was describe that as highest of maternal mortality rate, and bear with handicap. Data of health in Indonesia at 1999 was indicated that maternal mortality and child mortality of Indonesia is highest among ASEAN nations. Lesson learned with as other similar state as Indonesia like Srilangka, Thailand And Malaysia had decreased MMR and IMR which significant by improving access to the health services without charges. This one important come of the facts for insufficient health services access.

Access to the heath services by mother and child is still worse, its can be seen from number birth by professional birth it's just 47.4%, in the other side number of birth by birth attendance still 44%. Many people (72%) was beared at they own home. Insufficient of access to the health services in Central District of Lampung is perceivable when have understand about economic disabilities. Most of people have life above the poverty line. By the way the Government not yet have been assist an effort to financing allocation for accessing mother and child services, excepted had through fund of the JPSBK program for impecunious family, it's also hang in doubt for continuing.

This research was limited just to financing analyze of the mother and child health services in Central District of Lampung 2003 year. The study conducted between April to June 2004 by using secondary data from Susenas, SKRT, and SDKI. Besides that the primary data have put from tariff of several health services on 2004 year. The Research are qualitative study having present of explorative study and used method by operation research. The study use by the economic analysis to predict finance requirements of mother and child services, and had assumed forecast of several alternative founding as able as conduct of the Local government intervention.

Of the various the mother and child health services was related by a financing which must be provided, the most comprehensive and effective service place are Puskesmas with a consider have been improve of quality and capacities. Village of midwife is also have consider most effective, especially to reach the family planning and antenatal cares.

While the puskesmas was appoint of mother and child services, for the fund of impecunious resident at the year 2004 the Local government most require be prepared the fund allocation about Rp 18.900.097 987,-. If include all of people at the Local government must be prepared the fund about Rp 19.286.043.250,-.

There are some advantage for Local government gain of health services financing of mother and child, the first will immediately degrade the number of morbidities and IMR, MMR, second the Local government will get the positive response especially from society so will gain increase bargaining positions of political scene, third the Local government have begin prepare to increase the human resources quality in the long distance so that will improve the human development index.

There are some choices could be done by Local government for an effort the mother and child financing, first divide the financing burden with the central government, second push the government immediately make and specify the financing health system base on social scene, and third be conduct the appropriate study of probable health financing system in district.

References : 58 (1981 - 2003)"

"Pemenuhan kebutuhan pangan adalah salah satu masalah dunia termasuk Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan yang membuat produksi yang ada tidak mencukupi lagi. Upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan pangan adalah dengan meningkatkan produksi melalui program intensifikasi, yaitu dengan penggunaan benih unggul, pupuk dan pestisida kimia sintetis, dan sistem pertanaman monokultur. Pada awalnya usaha tersebut mendatangkan hasil, yaitu dengan tercapainya swasembada beras, namun hal itu temyata hanya berjalan lima tahun. Setelah itu produktivitas menurun kembali dan malah kemudian timbul dampak yang disebabkan oleh penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap keamanan pangan dan kesehatan lingkungan.Berdasarkan keprihatinan pada hal tersebut di atas, ditambah lagi dengan berkembangnya gaya hidup sehat maka timbulah gerakan untuk menerapkan kembali pertanian organik.Pertanian organik adalah pertanian yang tidak menggunakan input yang berbahan kimia, serta menerapkan manajemen yang berupaya memelihara ekosistem untuk mencapai produktivitas yang berkelanjutan. Teknologi yang digunakan dalam pertanian organik adalah pertanian yang sesuai dengan kaidah alam, seperti pendaurulangan limbah pertanian, rotasi tanaman, pembuatan guludan, terasering, pengendalian hama secara mekanis dan biologis, dan lain-lain.Melalui teknologi seperti tersebut diatas, membuat pertanian organik dapat meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi.Meskipun pertanian organik mempunyai banyak kegunaan, akan tetapi penerapannya di Indonesia masih sangat sedikit (1%). Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan.Berdasarkan hal tersebut di atas maka secara umum tujuan penelitian adalah mendapatkan informasi tenting pertanian organik, manfaat serta biayanya, kelayakannya serta hambatan-hambatan dalam penerapannya untuk kemudian dicarikan jalan keluamya berupa strategi pengembangan pertanian organik. Untuk itu tujuan khusus penelitian adalah (1) mendeskripsikan penerapan pertanian organik pada lahan sawah, (2) rnelihat perbandingan manfaat biaya ants a pertanian organik dengan pertanian anorganik, (3) menganalisis kelayakan penggunaan pertanian organik berdasarkan manfaat dan biayanya, (4) mengapaiisis faktor-faktor yang menghambat penerapan pertanian organik oleh petani, (5) menganalisis Iangkah-langkah dalam upaya mengembangkan pertanian organik.Penelitian dilakukan dengan pendekatan with and without, berlokasi di Desa Patoman sebagai lokasi penerap pertanian organik, dan Desa Panutan, Bumi Ratu dan Tugusari sebagai lokasi pertanian anorganik. Semua berlokasi di Kecamatan Pagelaran, Propinsi Lampung.Penelitian bersifat deskriptif analitis, sedangkan dilihat dari kejadiannya maka metode yang digunakan adalah metode ex post facto. Pengambilan data dilakukan melalui studi literartur, observasi langsung dan wawancara dengan menggunakan kuesioner.Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan digunakan untuk tujuan pertama dari penelitian ini. Analisis kuantitatif yang digunakan antara lain analisis usahatani, Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (BJC Rasio), analisis sensitivitas, analisis SWOT.Kesimpulan penelitian yang diperoleh sebagai berikut (1) penerapan pertanian organik di Desa Patoman belum sepenuhnya mengacu pada pedoman umum pertanian organik yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian, sehingga belum bisa dikatakan sebagai penerap pertanian organik secara murni, (2) selain manfaat secara langsung, ada manfaat lain yang dperoleh dari penerapan pertanian organik, yaitu manfaat tidak langsung berupa peningkatan kesuburan tanah, kesehatan lingkungan kerja, serta manfaat lainnya seperti manfaat pilihan yang berupa meningkatnya keanekaragaman hayati, (3) berdasarkan analisis finansial yang dilaksanakan dengan periode waktu 5 tahun dan suku bunga 15% diperoleh hasil bahwa pertanian anorganik lebih Iayak dilaksanakan daripada pertanian organik, namun jika berdasarkan analisis ekonomi dan lingkungan terpadu diperoleh hasil bahwa pertanian organik lebih layak dilaksanakan daripada pertanian anorganik (4) hambatan-hambatan yang dialami dalam pengembangan organik adalah: ketersediaan pupuk dan pestisida organik; terbatasnya informasi mengenai teknologi terapan, pembuatan pupuk dan pestisida organik yang praktis dan cepat; status kepemilikan lahan; prosesnya dianggap kurang praktis; terjadi penurunan produksi pada awal penerapannya; tidak adanya perbedaan harga antara produk organik dengan anorganik dan kurangnya dukungan pemerintah (5) strategi kebijakan yang dapat ditempuh dalam pengembangan pertanian organik adalah mengatasi adanya penurunan produksi pada awal penerapannya dengan memanfaatkan sifat pertanian organik yang dapat menyuburkan tanah; mengatasi adanya hambatan informasi baik dalam hal teknologi, pasar maupun harga serta memperbaiki jaringan pemasaran dengan memberdayakan program pemerintah dan LSM-LSM yang peduli pada pertanian organik; Melengkapi kurangnya sarana dan prasarana pertanian organik;Berdasarkan hasil penelitian di atas maka disarankan sebagai berikut: (1) pertanian organik perlu dikembangkan lebih lanjut mengingat dalam jangka panjang lebih Iayak dilaksanakan dan dapat membuat keberlanjutan pertanian (2) dalam pengembangan pertanian organik diperlukan dukungan yang nyata dari berbagai pihak terutama pemerintah, lembaga penelitian, LSM dan mayarakat; perlu adanya suatu pedoman penerapan perianian organik yang praktis dan mudah dilakukan serta mudah diperoleh oleh masyarakat luas; diperlukan adanya penelitian-penelitian lebih lanjut dan memadai tentang pertanian organik (3) untuk memasyarakatkan kembali pertanian organik dapat dilakukan dengan penyuluhan pada para petani dan sosialisasi pada masyarakat tentang produk organik.Daftar Kepustakaan 43, (1971-2004)

---

One of the issues that the world, and Indonesia, is facing is to meet human population's demand for food. The rapid population growth result in the increasing demand for food which cannot be fulfilled sustained by the prevailing production system food production. Thus far to increase food production has been met through agricultural intensification. This Programmed includes the use of high-yielding seed, synthetic chemicals fertilizers and pesticides, and monoculture. In the beginning, the programmed seemed to be successful when Indonesia achieved rice self-sufficiency. However, the success only lasted five years, and rice productivity has been declining since. Furthermore, adverse impact have emerged as result of the excessive use chemical fertilizers and pesticides.

The decline in productivity is caused by the decreasing fertility of agricultural land as due to the overuse of synthetic chemical fertilizers and pesticides. This overuse of synthetic chemicals also affects food safety and environmental health.

Based on these concern along with the need for more healthy public lifestyle, a movement to return to organic farming emerged.

Organic farming is a type of farming, which excludes chemical inputs, and practices management that protects ecosystems achieve sustainable productivity. Technologies in organic farming support an agricultural system suitable with the principles of nature, such as recycling of agricultural wastes, plant rotations, the making of guludan, terasering, mechanical and biological pest control.

By using these technologies, organic farming raises soil fertility, biological diversity, environmental quality, and produce products that are safe for human consumption.

Despite the various benefits of organic farming, its application in Indonesia remains low (1 percent), which then raises an important issue of why.

The objective of this research is to obtain information about organic farming, its benefits as well as its costs, its feasibility, and the obstacles in applying it. This information is used to formulate a strategy of organic farming development. The specific objectives of this research are (1) to describe the application of organic farming on rice field, (2) to draw benefit-cost comparison between organic farming and anorganic farming, (3) to analyze the feasibility of the application of organic farming based on its benefits and cost, (4) to analyze factors that restrain the application of organic farming by farmers, and (5) to analyze the needed measures to develop organic farming.

This research uses a 'with' and `without' approach, in Patoman Village with organic farming, and Panutan village, Bumi Ratu and Tugu Sari without organic farming. The research area is located in Pagelaran District, Lampung Province.

The research is descriptive-analytical, and use the ex-post facto method. Data collection has been carried out through interviews using questionnaire, direct observation and literature study.

Data analysis is conducted qualitatively and quantitatively. The qualitative analysis is used to meet the first objective of this research. The quantitative analysis includes farming business analysis (analsis usahatani), Net Present Value (NPV), Benefit Cost Ratio (WC Ratio), Sensitivity analysis, and SWOT analysis.

The results of this research are as follows: (1) the application of organic farming in Patoman Village has not completely been in accordance with the general guidelines of organic farming issued by the Indonesian Ministry of Agriculture, and hence does not meet the tuff requirements of organic farming; (2) besides the direct benefits, there are other benefits from organic farming, such as increased soil fertility, increased health condition of the work environment, and increase of biological diversity. In terms of the cost, there is a reduction of cost if organic farming Is implemented; (3) the financial analysis of the application of organic farming within a five-year period, using an interest rate of 5 percent, proves anorganic farming is more feasible than organic farming; however based on the integrated economic and environmental analysis, it proves that organic farming is more feasible than anorganic farming; (4) the obstacles in developing organic farming include the provision of organic fertilizers and pesticides; the limited information of applied technology for a practical and fast production of organic fertilizers and pesticides; land tenure status; the impracticality of the process; the decline of production at the initial stage of the application; the absence of price differences between organic and anorganic products, and the minimum support from the government; (5) the policy strategy which can be implemented in developing organic farming is to overcome the production decline at the initial stage of the application by taking advantage of the nature of the organic farming that can increase soil fertility; to overcome information bafflers regarding technology, market and price; to improve the marketing network by making efficient use of government programs as well as non-governmental organizations that support organic farming; and to equip farmers with adequate facilities for organic farming.

Based on results of this research, it is recommended that: (1) organic farming needs to be further developed knowing that in the long run it is more feasible than anorganic fanning to create sustainable agriculture; (2) to develop an organic farming, significant support is needed from different parties, particularly from, the government, research institutions, non-governmental organizations, and the public as producers and consumers,; it is also necessary to develop practical and easily obtainable guidelines in organic farming. Further appropriate research on organic farming is needed (3) to promote organic farming, educating and training the farmers as well as socialization to the public are necessary.

References 43, (1971-2004)"