Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam Pembaharuan hukum pidana (materiil),masalah pidana merupakan masalah yang sangat pelik. Salahsatu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besardari kalangan ahli hukum adalah mengenai masalahperbedaan putusan hakim (Disparity o f Sentenc-ing) yangterlalu menyolok yang dijatuhkan oleh hakim terhadap parapelaku tindak pidana-tindak pidana yang sama tanpa dasarpembenar yang sama. Perbedaan pidana yang menyolok dalampemidanaan, selain menimbulkan rasa tidak puas dikalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang seriusbagi para narapidana. Perbedaan tersebut akan berakibatfatal, bila dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana.Masalah tersebut menyangkut jenis pidana, ukuranberat/lamanya pidana tersebut dan cara pelaksanaanpidana. Dalam penjatuhan pidana pada kasus perkosaanternyata juga terjadi disparitas pidana. Yang dimaksuddisparitas pidana dalam hal ini adalah penerapan pidanayang tidak sama atau terhadap tindak-tindak pidana yangsifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasarpembenaran yang jelas. Disparitas pidana disebabkan olehberbagai faktor yang bersumber dari perundang-undangan,yaitu baik berupa perumusan perkosaan dan masalahpenjatuhag pidana minimum khusus dan yang bersumber daridiri hakim sendiri."

"Salah satu permasalahan pidana yang mendapat perhatian besar dari kalangan ahli hukum pidana adalah mengenai masalah perbedaan (disparity of sentencing) yang terlalu menyolok yang di jatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku tindak pidana-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana yang menyolok dalam pemidanaan, selain menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat, juga menimbulkan masalah yang serius bagi narapidana. Disparitas akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan usaha perbaikan narapidana (corection administration). Terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban kesalahan peradilan (the judicial caprice), akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, pada hal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manivestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. Disparitas terjadi hampir pada setiap delik. Demikian juga terhadap delik perkosaan. Sering kita baca di berbagai media masa bahwa kasus perkosaan akhir-akhir ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini pernah diungkapkan oleh Rusli Muhammad dalam laporan penelitiannya bahwa kasus perkosaan di Tanah Air terjadi rata-rata 5 jam sekali. Namun dari data indeks kejahatan dari Mabes Polri terlihat bahwa angka perkosaan turun naik terhitung mulai tahun 1986-1990 yaitu pada tahun 1986 sebanyak 1660 kasus, tahun 1987, 1523 kasus, tahun 1988, 1460 kasus, tahun 1989, 1553 kasus dan tahun 1990 sebanyak 1548 kasus. Ketakutan terhadap perkosaan menghantui setiap wanita. Hal tersebut membatasi kebebasannya, mempengaruhi cara berpakaian, jam kerja, rute perjalanannya. Namun disadari atau tidak terdapat ambivalensi gambaran terhadap perkosaan. Pada suatu saat kita melihat perkosaan sebagai suatu yang menakutkan (tindak pidana berat), tetapi pada saat lain oleh masyarakat dilihat sebagai lelucon kotor dan memperlakukannya tidak lebih daripada sebagai sesuatu yang kecil dalam kehidupan sosial manusia. Demikian diungkapkan oleh Muladi dalam tulisannya.l) Perbedaan pandangan ini (ambivalensi) terhadap perkosaan akan menimbulkan disparitas perlakuan terhadap pemerkosa, baik di kalangan masyarakat maupun dalam proses peradilan. Hal ini terbukti dari berbagai putusan pengadilan negeri Jakarta yang lebih banyak menjatuhkan hukuman yang rendah daripada pidana yang mendekati ancaman maksimum. Sebagai contoh pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari 9 buah berkas perkara ternyata 8 buah kasus dijatuhi hukuman di bawah 3 tahun, sedangkan yang menjatuhkan pidana di atas 4 tahun hanya 1 (satu) kasus. Hal ini berarti pula bahwa sedikitnya perlindungan dari sistem peradilan wanita, padahal dari segi hukum dan pernyataan masyarakat tersurat dan tersirat bahwa perkosaan merupakan kejahatan berat (serious of fence) dengan adanya ancaman hukuman 12 tahun penjara. Disparitas ini juga dapat disebabkan oleh perundang-undangan, karena perumusan tentang perkosaan dalam perundang-undangan kita, seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP sangat sempit, sehingga para hakim menjadi sulit untuk menentukan kriteria apa saja yang harus dikemukakan. untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu disebut sebagai perkosaan. Misalnya saja di dalam pasal 285 KUHP unsur yang sangat ditonjolkan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan untuk mengartikan apa itu kekerasan, sampai di mana batas-batas perbuatan itu dapat dikatakan kekerasan, serta bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan itu, apakah hanya kekerasan fisik saja atau bagaimana, sangat sulit untuk menentukannya?"

"Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana merupakan salah satu masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jumlah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki ranah sistem peradilan pidana, tidak dapat terlepas dari masalah disparitas pemidanaan. Dari latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab permasalahan:(l)Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(2)Dampak disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar Lampung,(3) Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir masalah disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukaiTpenyebab terjadinya disparitas pidana bersumber pada din hakim, hukumnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korban menjadi korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuknya pedoman pemidanaan dan menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Tesis ini menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepada hakim, dibentuknya suatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan diadakannnya Refreshing Course yang diikuti oleh subsistem sistem peradilan pidana.

---

To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing isssue of criminal justice system, The high value of number reported physical domestic violence crime at Bandar Lampung that entered to criminal justice system territory, can not realeas from disturbing isssue of criminal justice system. From that background, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction against the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory. This research is the normative research that is supplement with the interview aim at answering the problem:(l)Why disparity of sentencing happened on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(2) The impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical domestic violence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be carri out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic violence. Result of reseach showed the cause of the occurrence of the disparity of sentencing originat in himself the judge, his law personally, as well as the characteristics of the relevant case. The impact of the disparity of sentencing on the convict, the convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the management of the convict in the correctional institulion. Whereas the impact of the disparity of sentencing on the victim, the victim of victim of violence and victim of criminal justice system. Effort that could be carri out to minimise could form by him sentencing guidelines and compar the point of view and the mission between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be negative control from prosecutor to the judge, form by him sentencing guidelines, the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by the criminal justice system subsystem."

"Penilitian ini bertujuan untuk menganalisis disparitas regional antar Kabupaten / Kota di Propinsi Sumatera Utara dari Tahun 2000 - 2008. Selain melihat disparitas di penilitian ini juga melihat faktor-faktor apa saja yang telah menyebabkan disparitas itu sendiri. Hasil dari penelitian di indikasikan naiknya angka disparitas di Propinsi Sumatera Utara selama kurun waktu Tahun 2000-2008. Banyak faktor yang menyebabkan disparitas tersebut antara lain , Alokasi Pembentukan Modal Tetap, Tingkat pendidikan , Jumlah Tenga Kerja

---

This research is aimed at analyzing regional disparity among regencies North Sumatera Provinces from 2000 up to 2008. Williamson?s weighted coefficient of variation is used to measure the regional disparity in North Sumatera. Besides of regional disparity , this research has identified any factors that have been influencing the regional disparity. The result of analyzes indicates that there is increasing regional disparity among regencies in North Sumatea during 2000 -2008. Many factors caused disparity are Lag PDRB Per Capyta, Investment Allocation (PMTDB) Human Capital, and employer."

"ABSTRAKThis research study examines income disparity among 25 districts in West JavaProvince and its impact to human development index. The tools of analysis areWilliamson Index, Klassen typology, and Regression Model using panel data.Based on Williamson Index, we found that disparity of gross regional domesticproduct per capita among districts in West Java is relatively high (>0,5) buttended to decrease over the period of 2001-2007.Klassen typology shows that West Java can be classified into four types: highgrowth and high income, high income but low growth, high growth but lowincome, low growth and low income. In period 2001-2007, most of the districtshave same pattern of growth.Estimation using fixed effect with cross section weights method could be appliedto examined the impact of independent variables consist of education aspects,health aspects, personal income aspects and demography aspect to humandevelopment index. It reveals that number of junior school, the ratio betweennumber of teachers to number of students in junior high school, number of PublicHealth Center, gross regional domestic product per capita, and density ofpopulation could significantly affected to Human Development Index.

---

ABSTRAKTesis ini membahas disparitas indeks pembangunan manusia antar 25kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Metode analisis yang dilakukanmenggunakan teknik kuantitatif Indeks Williamson, Tipologi Klassen dan Regresidata panel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada periode 2001-2007 di wilayahProvinsi Jawa Barat terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di atas 0,5 dengankecenderungan yang semakin menurun. Hasil analisis Tipologi Klassenberdasarkan tingkat pertumbuhan PDRB dan LPE, antara tahun 2001-2007diketahui tidak semua kabupaten/kota mengalami pertumbuhan, sebagian besaradalah tetap pada pola pertumbuhan yang sama. Terdapat kabupaten/kota terusmaju, namun ada juga kabupaten/kota yang tetap tertinggal, bahkan ada beberapakabupaten/kota yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Dan daripengujian dengan melakukan regresi data panel dengan metode Fixed Effectdiketahui Dari persamaan regresi data panel diperoleh data bahwa dari sembilanvariabel yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tingkat pencapaian IPM diWilayah Provinsi Jawa Barat, ternyata hanya lima variabel yang secara signifikanberpengaruh. Kelima variabel tersebut adalah variabel jumlah bangunan sekolahlanjutan pertama, variabel rasio jumlah gruru terhadap murid tingkat sekolahlanjutan pertama, variabel jumlah puskesmas, variabel PDRB perkapita sertavariabel kepadatan penduduk."

"Tindak pidana perkosaan merupakan suatu hal yang sering terjadi di Indonesia ini, namun keterlibatan anak sebagai korban perkosaan dalam hubungan pacaran menjadi suatu permasalahan tersendiri di masyarakat. Anak yang seharusnya ada dalam perlindungan dan pengawasan orang tua serta negara, haknya dicederai oleh tindak perkosaan yang dilakukan oleh seseorang yang ia percayai secara intim berkedok hubungan pacaran. Hak anak tersebut kembali dicederai dengan adanya putusan pengadilan yang tidak berpihak kepada anak sebagai korban dan menjadikan hubungan pacaran yang terjadi antara korban anak dan pelaku dewasa sebagai alasan peringan pidana. Lewat studi terhadap putusan-putusan kasus perkosaan anak dalam hubungan pacaran pada tingkat pengadilan negeri dalam lima tahun terakhir dan membandingkannya dengan putusan perkosaan anak biasa (non-hubungan pacaran) serta pengkajian literatur, penulis menemukan bahwa hubungan pacaran dalam kasus perkosaan anak berdampak pada penjatuhan hukuman bagi pelaku. Hakim cenderung memutus hukuman yang lebih rendah bagi pelaku perkosaan anak dalam hubungan pacaran jika dibandingkan dengan hukuman bagi pelaku perkosaan anak biasa. Kecenderungan tersebutlah yang menjadikan adanya suatu disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kasus-kasus perkosaan anak.

---

Sexual Abuse is a common thing to happen in Indonesia, but the involvement of children as victims is a problem itself in the society. Children, whose rights are meant to be protected by the state and its own parents, were wounded by the act of rape perpetrated by someone whom they trust intimately masked by such dating relationship. Their rights were wounded once more when criminal justice courts would eventually not side with the victims and choses to use the existence of dating relationship between the victim and its perpetrator as a reason to lighten the sentence. Through studies of similar cases from the last five years and comparing it with other cases of rape towards children (non-dating relationship) and also literature studies, the writer has found that there is a connection between the existence of dating relationship and the punishment given by the judges sentence. The trend is that judges would sentence a lighter punishment towards a child rape perpetrator in dating relationship cases than those towards ordinary child rape perpetrator. This trend itself is a form of unwarranted disparity in the cases of rape towards children."

"Kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan rakyat berkaitan dengan aksesibilitas rakyat terhadap lembaga keuangan formal, khususnya perbankan sebagai lembaga finansial yang ekslusif. Sampai saat ini miliaran orang di dunia miskin karena tidak terakses terhadap perbankan, terutama sebagai sumber pembiayaan. Di Indonesia, dengan dominannya UMKM sebagai pelaku usaha aksesibilitas UMKM terhadap perbankan juga rendah. Sehingga tingkat kesejahteraan pelaku UMKM juga rendah dan ketimpangan pendapatan juga tinggi. Koperasi sebagai entitas bisnis yang berwatak sosial telah berperan sebagai lembaga finansial inklusif yang memberikan akses finansial terhadap pelaku UMKM serta instrumen moneter pada perekonomian pedesaan. Karakteristik finansial inklusifnya adalah keterlibatan secara langsung rakyat ekonomi lemah melalui prinsip dan kepemilikan koperasi, pelayanan finansialnya, dan manfaat koperasi. Untuk memantapkan posisi koperasi maka pengawasan pemerintah terhadap prinsip kehati-hatian dan kesehatan koperasi harus semakin meningkat serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi secara berkesinambungan."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dan DBH Pertambangan Umum (PU) terhadap pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial.Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU, DBH dan DBH PU mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan pendapatan perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan DAK menunjukkan hasil yang tidak signifikan sehingga tidak dapat diambil kesimpulan untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap pendapatan perkapita. Hasil penelitian lainnya adalah terdapat disparitas pendapatan perkapita antar daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan periode tahun 2001 s.d 2008. DBH dan DBH PU mendorong terjadinya tingkat disparitas yang tinggi, namun DAU (yang mempunyai tujuan mengurangi kesenjangan pendapatan) mampu mengurangi tingkat disparitas pendapatan antar daerah tersebut.

---

This study aimed to determine the influence of Intergovernmental Revenue (General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Sharing Revenue) and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. In addition, this study also to determine the influence of Intergovernmental Revenue against per capita income disparities among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province. This study uses secondary data and analytical methods used were descriptive and inferential analysis.The results showed that the General Allocation Fund, Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining has a positive and significant influence to per capita income Districts / Cities in South Kalimantan province while Special Allocation Fund showed no significant results so that no conclusions can be drawn to explain the influence on income per capita. Results of other studies is that there is disparity of income per capita among regions Districts / Cities in South Kalimantan Province period 2001 until 2008. Sharing Revenue and Sharing Revenue of Coal and Mineral Mining encourage a high level of disparity, but the General Allocation Fund (which has the goal of reducing the income gap) can reduce the level of income disparity among-regions."