Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Erry Sudewo
"
Tesis ini membahas tentang Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai terjadinya disharmonisasi pengaturan lintas sektoral antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut. Selain itu juga permasalahan mengenai ketidakhati-hatian secara hirarki hukum ketika Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Kep.370/PJ/2002 yang bertentangan secara substansi dengan aturan yang lebih tinggi yakni ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2009
T37351
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Marsma Arif Widianto
"
Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi
perwakilan masyarakat maupun dengan masyarakat itu sendiri mengatasi konflik-konflik tersebut, maka perlu diupayakan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan ekses negatif terdapat konflik yang berakar pada tumpang ...
"
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 40 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Milda Fariyanti
1986
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Chaerul Yani
"
ABSTRAK
Jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan mencapai 175 juta orang pada tahun
2019, atau sekitar 65,3% dari total 268 juta penduduk. Media sosial telah dieksploitasi untuk
penyebarluasan hoax, hate speech dan sentimen SARA. Penyebarluasan hoax melalui media
sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan.
Penyebarluasan konten negatif seperti hoax di media sosial semakin masif karena masyarakat
di era post-truth lebih mudah menerima sentimen personal seperti agama dan ras,
dibandingkan fakta. Mewabahnya hoax juga turut dipengaruhi oleh ketidakjelasan regulasi
dan ...
"
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 40 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
