Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As Otoritas Jasa Keuangan issued draft regulation for disgorgement and disgorgement fund in the capital markets in March 2019 (RPOJK Disgorgement), this thesis aims to understand how the United States (US) and United Kingdom (UK) regulate and implement compensation for investors` loss due to capital markets violations by way of disgorgement and disgorgement funds and how it should be regulated in Indonesia. The thesis uses juridical normative method, secondary data obtained through library studies and comparative approach between RPOJK Disgorgement and similar regulation and implementation in US and UK. In the US, the Securities and Exchange Commission (SEC) can apply for and distribute disgorgement through civil and administrative proceedings. Disgorgement was an equitable relief given based on inherent equity power of the court in addition to an injuction. Subsequently, US Supreme Court categorized disgorgement as penalty and disgorgement action must be carried out within five years since the claim accrued. FAIR funds provisions, enable penalty to become part of disgorgement, despite pros and cons of how to calculate disgorgement. In the UK, disgorgement can be applied for and distributed by a court order in a civil proceeding or an administrative action by Financial Conduct Authority (FCA). Disgorgement calculation in the administrative action should follow five steps in Decision Procedure and Penalties Manual and FCA will identify the amount of profit obtained from regulation violations. RPOJK Disgorgement should regulate how to calculate disgorgement transparently, penalties to be part of disgorgement fund, and violators to provide guaranty for disgorgement payment."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal ini merupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistem yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam hal yang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesia skema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar, tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkan dapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahas bagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan Dana Perlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund di Amerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanya yang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitung besar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitan rancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuah terobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatu pelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagi penerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yang diakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasar modal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perincian tentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurang tepat dalam konsideransnya.Criminal acts and activities in the capital market are increasingly complex and sophisticated. this is one of the impacts of the increasingly advanced and sophisticated techniques and systems carried out by certain parties in carrying out various kinds of things that can be categorized as criminal acts in the capital market. Meanwhile, in Indonesia, the compensation schemes that can be carried out by investors are still very vague, uncertain, and very small in number. Therefore, the Financial Services Authority with Disgorgement can be said to be a remedial action that is expected to prevent parties who commit violations. This paper will discuss how the comparison of disgorgement and disgorgement funds with the Indonesian Investor Protection Fund and disgorgement and disgorgement funds in the United States with normative juridical research methods. With a scheme that is not difficult and guarantees the certainty of receiving compensation by investors when compared to the previous compensation mode and the amount is quite large when compared to the previous compensation mode. So the issuance of the draft regulation on Disgorgement and Disgorgement Funds is a new breakthrough for the capital market industry in Indonesia in dealing with a violation of the law, increasing investor protection and effectiveness. law enforcement in the Capital Market sector as well as a turning point for the application of restorative justice to the losses suffered by investors caused by violations of the provisions of the legislation in the capital market sector. However, there are still some things that need to be improved, such as details about the subject that can accept claims and the use of the editor that is not quite right in the consideration."

"Tindak pidana dan aktivitas di pasar modal semakin kompleks dan canggih. hal inimerupakan salah satu dampak dari semakin maju dan canggihnya teknik dan sistemyang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan berbagai macam halyang dapat dikategorikan tindak pidana dalam pasar modal. Sedangkan di Indonesiaskema ganti rugi yang dapat dilakukan oleh investor masih terhitung sangat samar,tidak pasti, dan jumlahnya sangat kecil. Oleh sebab itu, Otoritas Jasa Keuangandengan Disgorgement dapat dikatakan sebagai remedial action yang diharapkandapat mencegah pihak yang melakukan pelanggaran. Tulisan ini akan membahasbagaimana perbandingan dari disgorgement dan disgorgement fund dengan DanaPerlindungan Pemodal Indonesia serta disgorgement dan disgorgement fund diAmerika Serikat dengan metode penelitian yuridis normatif. Dengan skemanyayang tidak sulit dan menjamin kepastian diterimanya ganti rugi oleh investor jikadibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya serta jumlah yang terhitungbesar jika dibandingkan dengan moda ganti rugi sebelumnya. Maka penerbitanrancangan peraturan tentang Disgorgement dan Disgorgement Funds adalah sebuahterobosan baru untuk industri pasar modal di Indonesia dalam menangani suatupelanggaran hukum, meningkatkan perlindungan kepada investor dan efektivitaspenegakan hukum di bidang Pasar Modal serta merupakan suatu titik balik bagipenerapan restorative justice terhadap kerugian yang dialami oleh pemodal yangdiakibatkan oleh pelanggaran atas ketentuan perundang- undangan di bidang pasarmodal. Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki seperti perinciantentang subjek yang dapat menerima klaim dan penggunaan redaksi yang kurangtepat dalam konsideransnya.

---

Capital market crimes and activities are getting more complex and sophisticated.

These phenomenon are the impacts of increasingly advanced and sophisticated

techniques and systems carried out by certain parties in doing various things that

can be classified as capital market crimes. Whereas in the Indonesia Indemnity

scheme, pertaining capital market crimes, at the moment, that can be executed by

an investor can be considered as cryptic, uncertain, and, for the amount, is very

measly. Hence, this disgorgement, as the new indemnity scheme, issued by the

Financial Services Authority can be considered as a remedial action that is expected to prevent parties to do such wrongdoing. This thesis will examine the comparison between the Indonesian version of disgorgement and disgorgement fund with the Investor protection fund also with the American Version of disgorgement and disgorgement fund by using juridical normative research method. Uncomplicated scheme and certainty on receiving of such indemnity by investor as well as a proportionate amount of indemnity compared to the previous regulation makes this draft regulation pertaining disgorgement and disgorgement funds is a breakthrough for the Indonesian Capital Market in handling violation, increasing protection towards investor, strengthening capital market law enforcement effectively, and constitute a turning point for restorative justices application against losses

encountered by investor caused by violation against the capital market law. Nevertheless, there are a few things that need to amend such as specification on the

subject suitable for receiving such claims and the use of inadequate words in its

consideration"

"Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan bagi Investor terkait Investasi Ilegal dan bagaimanakah peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor terkait praktik investasi ilegal melalui disgorgement dan disgorgement fund dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative yang kemudian dapat disimpulkan bahwa: 1. Otoritas Jasa Keuangan menyediakan perlindungan hukum secara preventif yaitu dengan dengan memberikan edukasi kepada calon investor, mewajibkan izin bagi perusahaan investasi, dan membentuk Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana dan Pengelolaan Investasi atau yang lebih dikenal dengan Satgas Waspada Investasi dan perlindungan hukum represif yaitu dengan menyediakan layanan pengaduan nasabah, melakukan pencabutan izin usaha pada perusahaan yang melakukan pelanggaran, pengajuan gugatan ke Pengadilan dan membentuk Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF) serta yang terbaru adalah mengeluarkan ketentuan Disgorgement dan Disgorgement Fund. 2. Disgorgement dan disgorgement fund adalah ketentuan untuk pengembalian dana kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku kepada korban yang dirugikan agar pelaku tidak dapat memakai atau menikmati uang atau dana yang didapatkan secara melawan hukum atau illegal di mana OJK berperan sebagai pengawas yang dimana seluruh kegiatan disgorgement dan disgorgement fund sebagai upaya perlindungan bagi investor atas kerugian akibat adanya bentuk pelanggaran hukum dalam investasi, khususnya terkait investasi ilegal melalui pengembalian dana yang diderita oleh investor di pasar modal.

---

This research discusses the protection provided by the Financial Services Authority to investors regarding illegal investments and to determine the role of the Financial Services Authority in providing legal protection for investors involved in illegal investment practices through disgorgement and disgorgement funds using a juridical normative research method, which can then lead to the conclusion that: 1. The Financial Services Authority provides preventive legal protection by educating potential investors, mandating licenses for investment companies, and forming a Task Force for Handling Allegations of Unlawful Actions in Fundraising and Investment Management. They also offer repressive legal protection by providing customer complaint services, revoking business licenses for companies that commit violations, filing lawsuits in court, establishing the Investor Protection Fund through the Indonesia SIPF, and regulations on Disgorgement and Disgorgement Funds. 2. Disgorgement and disgorgement fund are provisions for the mandatory return of loss funds to be paid by wrongdoers to victims who have suffered damage, preventing wrongdoers from using or enjoying money obtained unlawfully. OJK acts as a supervisor where all disgorgement and disgorgement fund activities serve as efforts to protect investors against losses resulting from legal violations by returning funds to the affected investors."

"Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK.

---

Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards."

"Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi tidak sebesar yang diharapkan. Putusan akhir pengadilan biasanya memberikan uang pengganti yang jauh lebih rendah dari dakwaan atau bahkan pengadilan dapat memutuskan bahwa pelaku/korporasi tidak perlu membayar apapun. Untuk mengisi kesenjangan antara uang/asset negara yang hilang akibat kejahatan korporasi dengan uang yang dapat diambil kembali dari korporasi pelaku, penelitian ini bermaksud memperkenalkan “Disgorgement of Profit” yaitu perintah/kewajiban pengembalian keuntungan dari perolehan harta tidak sah melalui penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) sebagai cara yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prinsip unjust enrichment dan restorative justice demi terwujudnya kesejahteraan nasional berdasarkan sumbangan dari welfare criminology

---

Indonesian Legal System do not have a specific regulation to administers the misbehavior of financial corporations while the negative effect of this crime is very huge over the years. To solve the problem, law enforcements treat this crime by using Corruption Act and other related regulations such as Money Laundering Act. However, due to the long process of criminal and civil courts sometime waste the law enforcement effort to get maximum payment back from offenders and/or the corporations. The final court decision usually gives replacement money much lower than the indictment or even the court could be decided that the offenders/ corporations do not have to pay anything. In order to fill the gap between the loss money and the repayment money because of financial corporate crime, this research intends to study the possibility of using “Disgorgement of Profit” approach as a faster way to get the maximum repayment of stolen money/assets from the Financial Corporate Crimes in out of court settlements due to the respect of unjust enrichment policy and restorative justice wisdom in order to enhance national development as a beneficial of the implementation of welfare criminology."