Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 16 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Septya Dewi Mayasari
"ABSTRAK
Data dan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam menjalankan proses bisnisnya, seperti halnya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas) yang merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang memiliki kaitan erat dengan data dan informasi. Pada era informasi saat ini, Perpusnas juga memanfaatkan dan menerapkan teknologi informasi dalam mengolah data dan menyajikan informasi untuk mendukung proses bisnis dan pencapaian salah satu misinya. Hal tersebut diwujudkan dalam pembangunan Perpustakaan Digital Nasional (e-Library) yang rencana aksinya telah dituangkan dalam Roadmap Grand Desain e-Library 2010-2014. Namun dalam pelaksanaanya terdapat beberapa rencana aksi yang belum tercapai, salah satunya adalah pembuatan Disaster Recovery Plan (DRP) pada tahun 2011. Hal ini disebutkan di dalam Laporan Evaluasi Teknis Implementasi dan Quality Assurance (QA) terhadap implementasi e-Library yang dilakukan oleh Tim Independen pada tahun 2013 dengan rekomendasi agar DRP dapat disusun.
Penelitian dilakukan untuk menghasilkan rancangan DRP pada organisasi di bidang perpustakaan. Rancangan DRP tersebut dilakukan dengan mengadopsi tahap-tahap pembuatan DRP pada penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan NIST SP 800-34 sebagai panduannya. Tahapan perancangan DRP terdiri dari project initiation, risk assessment, Business Impact Analysis (BIA), identifikasi kontrol pencegahan, pengembangan strategi mitigasi, dan pengembangan DRP itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan datanya melalui kuesioner dan wawancara. Sedangkan analisisnya dilakukan dengan menggunakan metode value chain.
Hasil dari penelitian ini adalah sebuah rancangan DRP yang sesuai dengan kondisi di Perpusnas, sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai acuan pengembangan Disaster Recovery Center (DRC).

ABSTRACT
Data and information is very required by an organization in running its business process, like National Library of Indonesia, one of the government agencies which closely related to data and information. Nowadays, in this information era, National Library of Indonesia also utilise and apply information tehcnology in processing data and presenting the information to support of business process and achievement one of the its missions. It could be realize in the development of national digital library (e-library), its action plan have been written down in a 2010-2014 Grand Design of e-Library. But in the implementation, there were several actions have not reached, one of them is making Disaster Recovery Plan (DRP). It is mentioned in the implementation technical evaluation report and also quality assurance report by 2013 Independent Team. They recommended that DRP may be prepared.
This research conducted to produce DRP design for library were performed using NIST SP 800-34 rev. 1 framework as a reference and some relevant previous researches about DRP. DRP design stage consist of project initiation, risk assessment, business impact analysis (BIA), identification preventive control, development mitigation strategies, and development the DRP itself. This research uses a qualitative method with conducting questionnaires and interviews for data collection. While the analysis is performed using the value chain.
Result from DRP design is expected as an effort to maintain the continuity of the business and can further be used as a reference for the development Disaster Recovery Center (DRC).
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Budiman
"Disaster Recovery Plan (DRP) adalah rancangan rencana yang fokus kepada sistem informasi untuk melakukan pemulihan target sistem, aplikasi, atau infrastruktur di lokasi alternatif setelah kondisi darurat. Bank XYZ yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia, dibantu oleh konsultan independen melakukan Current Assessment Recoverability & Resiliency (CARR) tahun pada 2019. Berdasarkan hasil CARR, masih terdapat kesenjangan implementasi DRP Bank XYZ dengan standar leading practice, yaitu belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) untuk komunikasi suara. Pentingya komunikasi suara dibutuhkan untuk membantu hubungan penting antara lokasi pemulihan dan lokasi lain, dimana informasi perlu disampaikan secara tepat waktu, efisien, dan efektif, dengan semua saluran komunikasi yang ada. Oleh karena itu, disusunlah rancangan DRP komunikasi suara menggunakan framework BCI GPG 2018 dan penentuan strategi pemulihan berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies dan action research. Pengumpulan data berdasarkan studi literatur, dokumen internal hasil CARR, dan wawancara stakeholder terkait dengan proses komunikasi suara di Bank XYZ. Dari penelitian ini diperoleh dokumen DRP komunikasi suara yang sesuai dengan kebutuhan Bank XYZ. Tujuan adanya dokumen DRP tersebut, kesenjangan penilaian CARR dapat dipenuhi dan proses pemulihan bencana terkait proses operasional komunikasi suara Bank XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.

Disaster Recovery Plan (DRP) is a design plan that focuses on information systems to perform recovery of system targets, applications, or infrastructure in alternative locations after an emergency. Bank XYZ, which is one of the largest banks in Indonesia, assisted by independent consultants conducted a Current Assessment Recoverability &Resiliency (CARR) in 2019. Based on CARR's results, there is still a gap in the implementation of DRP Bank XYZ with leading practice standards, namely not having a Disaster Recovery Plan (DRP) for voice communication. The importance of voice communication is needed to help communicate between recovery sites and other locations, where information needs to be delivered in a timely, efficient, and effective manner, with all existing communication channels. Therefore, voice communication DRP was designed by using BCI GPG 2018 framework and recovery strategy based on NIST SP 800-34 Rev.1 tailored to the needs of the organization. This research is a qualitative study which is included in case studies and action research. Data collection is based on literature studies, internal documents from CARR results, and stakeholder interviews related to the voice communication process at Bank XYZ. From this study, a voice communication DRP document was obtained that was suitable with the needs of Bank XYZ. Benefit of DRP document, CARR's assessment gap can be fulfilled and the disaster recovery process related to the operational process of Bank XYZ's voice communication can run quickly, directed, and precisely so that the impact of the disaster can be minimized."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Biyan Ilham Akbar
"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Setyawan
"Universitas Indonesia merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) yang dapat mengelola asetnya secara mandiri. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Universitas Indonesia menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI). Pengelolaan SI/TI pada Universitas Indonesia saat ini belum menjangkau implementasi manajemen risiko yang sesuai dengan tata kelola TI Universitas Indonesia. Hasil identifikasi akar masalah ditemukan akar permasalahan tidak adanya rencana pemulihan SI/TI jika terjadi bencana. Sehubungan dengan hal tersebut, Universitas Indonesia perlu memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) yang dapat menjadi panduan dalam implementasi manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, kombinasi antara metode studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada pimpinan Universitas Indonesia, studi literatur, dokumentasi, dan observasi proses bisnis, aset SI/TI dan pusat data. Dokumen DRP dirancang berdasarkan NIST SP 800-34 Rev.1. Tahapan penelitian ini dimulai dengan analisis proses bisnis, identifikasi aset SI/TI, pembuatan kebijakan rencana pemulihan bencana SI/TI, analisis dampak bisnis, analisis kontrol pencegahan pada pusat data berdasarakan ANSI/TIA 942-A, dan merancang dokumen DRP. Rancangan dokumen DRP divalidasi oleh pimpinan DSTI. Hasl dari penelitian ini adalah rancangan Dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Indonesia.

Universitas Indonesia is a Legal Entity State University (PTN BH) that can manage its assets independently. In carrying out its business processes, the University of Indonesia uses an information system managed by the Directorate of Information Systems and Technology (DSTI). The management of IS/IT at the Universitas Indonesia has not yet reached the implementation of risk management in accordance with the Universitas Indonesia IT governance. The results of the identification of the root problems found the root of the problem is the absence of a IS/IT recovery plan if a disaster occurs. In this regard, the University of Indonesia needs to have a Disaster Recovery Plan (DRP) that can be a guide in the implementation of risk management. This study uses qualitative methods, a combination of case study methods and action research. Data collection was carried out by interviews with the management of the Universitas Indonesia, literature study, documentation, and observation of business processes, IS/IT assets and data center. The DRP document was designed based on NIST SP 800-34 Rev.1. The stages of this research began with an analysis of business processes, identification of IS/IT assets, policy making of an IS/IT disaster recovery plan, business impact analysis, prevention control analysis on data center based on ANSI / TIA 942-A, and designing DRP documents. The DRP document design was validated by the management of the DSTI. The result of this research is the DRP document draft that suit the needs of the Universitas Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ilmu Kompter Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Reinaldo Dharma,author
"[Meningkatnya pemanfaatan teknologi infomasi dan komunikasi TIK di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemkominfo menuntut ketersediaan layanan TIK yang diberikan seperti aplikasi persuratan dan aplikasi perkantoran Untuk itu Kemkominfo harus semakin menyadari akan pentingnya fungsi TIK sebagai salah satu aset penting yang harus dijaga keberlangsungannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun Disaster Recovery Planning DRP. DRP diperlukan untuk meminimalkan dampak risiko dan mengoptimalkan proses pemulihan bila terjadi sesuatu yang menyebabkan TIK tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Penelitian ini bertujuan menyusun rencana kontingensi untuk Kemkominfo dengan menggunakan standar yang dikeluarkan NIST. NIST SP 800 34 Rev 1 Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan hingga menghasilkan rencana kontingensi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Dalam membuat rencana kontingensi perlu melakukan dampak analisis bisnnis sehingga dari sana dapat ditentukan tingkat kritikal sistem informasi yang ada Hasil yang didapat dari penelitian ini berupa usulan rencana kontingensi sebagai masukan untuk Kemkominfo.

The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications. Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia. Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP. DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly.
The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo.
;The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo , The increasing use of information and communication technology ICT in the Ministry of Communications and Information Technology Kemkominfo requires the availability of ICT services provided such as mailing applications and office applications Therefore Kemkominfo should be aware with the importance of ICT functions as one of the most important assets that must be kept maintained especially to overcome the effects of disasters which possibly occur in Indonesia Therefore MCIT needs to establish a solid Disaster Recovery Planning DRP DRP is important to minimize the impact of risk and to optimize the recovery process if something cause ICT not to work properly The purpose of this research is to develop a contingency plan for Kemkominfo using standards issued by NIST NIST SP 800 34 Rev 1 This framework has several steps that should be done to produce a contingency plan that appropriate with the conditions of the organization In the making of contingency plan it is needed to perform business impact analysis so that we can determine the priority level of critical information systems The results of this research is a proposed contingency plan to Kemkominfo ]"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhilla Permitasari
"Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan salah satu instansi pemerintah yang memberi layanan publik. Layanan publik yang diberikan oleh BPS berupa penyajian data sensus dan survei. Dalam menjalankan fungsi untuk memberikan layanan publik ini, BPS didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pengelolaan TIK oleh instansi pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dalam salah satu pasalnya yaitu pasal 17 ayat 1 dikatakan bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana. Selain itu di pasal 20 dikatakan bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik. Namun, hingga saat ini, BPS belum memiliki rencana penanggulangan bencana yang memuat prosedur dan mekanisme untuk pengamanan sistem elektronik.
Saat ini, BPS sedang fokus dalam membangun disaster recovery center (DRC). Untuk menghadapi kondisi bencana diperlukan dokumen disaster recovery plan (DRP) yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan juga spesifikasi infrastruktur untuk DRC. Untuk memenuhi kebutuhan BPS tersebut, penelitian ini berusaha merancang dokumen rencana penanggulangan bencana atau disaster recovery plan (DRP) di BPS. Pengembangan DRP mengacu pada standar BCI Good Practice Guideline 2008 karena di dalam standar tersebut dijelaskan dengan rinci setiap tahap pengembangan beserta metode yang dapat digunakan.
Hasil dari penelitian ini adalah dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan BPS. Dokumen tersebut memuat peran, tanggung jawab, prosedur, teknis penanganan bencana, strategi keberlangsungan bisnis serta perencanaan kapasitas perangkat TI untuk DRC. Dengan dibuatnya dokumen DRP tersebut, diharapkan pemulihan bencana dapat berjalan dengan baik, sehingga BPS dapat mempertahankan keberlangsungan bisnisnya jika terjadi bencana.

BPS-Statistics Indonesia is one of the government agencies that provides public services. Public services provided by BPS is census and survey data presentation. In carrying out the functions to provide these public services, BPS is supported by information and communication technology (ICT). ICT for government sector is regulated by Peraturan Pemerintah RI No. 82 Year 2012 on the Implementation System and Electronic Transactions. One article, namely article 17, paragraph 1 says that the Electronic System for public services shall have a continuity plan activities to cope with disruption or disaster. In addition, Article 20 says that every operator of electronic systems is required to have procedures and mechanisms for securing electronic systems. However, until now, BPS has not had a disaster plan that includes procedures and mechanisms for securing electronic systems.
Currently, BPS is focusing on building a disaster recovery center (DRC). To deal with catastrophic conditions are required disaster recovery plan (DRP) that describes the procedure for disaster management and infrastructure specifications for DRC. To meet the needs of the BPS, this study sought to design documents of disaster overcoming plan or disaster recovery plan (DRP) in BPS. DRP development refers to the standard BCI Good Practice Guidelines 2008 as the standard describes in detail every stage of development as well as methods that can be used.
Result of this research is DRP document in accordance with the needs of the BPS. The document contains the roles and responsibilities of each person, strategy for business continuity, procedures for handling the disaster as well as capacity planning for the DRC. DRP is expected to run well, so that BPS can maintain business continuity in case of disaster.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2016
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Angga Krisosa
"PT PELNI Persero sebagai suatu badan usaha milik negara yang bergerak di jasa transportasi laut dituntut untuk meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Berdasarkan laporan pekerjaan Divisi Teknologi Informasi tahun 2016 diketahui bahwa realisasi KPI durasi gangguan infrastruktur TI sebesar 292 jam, melebihi target maksimum yang disepakati yaitu, 43 jam/tahun.
Dari hasil analisis, diketahui bahwa salah satu penyebab permasalahannya adalah tidak adanya disaster recovery plan DRP . Penelitian ini merancang DRP yang sesuai untuk PT PELNI Persero . Perancangan DRP menggunakan tahapan-tahapan yang ada pada panduan NIST SP 800-34 Rev.1 yaitu, penyusunan kebijakan, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan, dan menyusun strategi kontigensi. Selain itu, analisis konsolidasi dan optimasi sumber daya server dilakukan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya setiap aset/layanan TI.
Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif terhadap hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara serta kuesioner terhadap nara sumber unit kerja terkait. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi RTO, RPO, dan tingkat dampak yang dijadikan urutan prioritas pemulihan aset/layanan TI.
Berdasarkan ketiga hal tersebut, ada dua strategi lokasi pemulihan alternatif yang berhasil diidentifikasi yaitu, 9 aset/layanan TI dengan fully mirrored site dan 13 aset/layanan TI dengan hot site, sedangkan strategi backup untuk semua aset/layanan TI adalah replikasi mesin virtual aplikasi jika ada perubahan dan replikasi database secara realtime.
Hasil penelitian ini adalah dokumen DRP yang disesuaikan dengan kondisi internal dan proses-proses bisnis yang ada di PT PELNI Persero dan diharapkan dapat menjadi acuan organisasi dalam pengembangan disaster recovery center DRC .

PT PELNI Persero as a state owned enterprise which has business in sea transportation services are required to improve the corporate operational performance by utilizing information technology. Based on the annual report of Information Technology Division in 2016, it is known that the realization of one of their key performance indicators, that is the duration of IT infrastructure interruption, has a value 292 hours exceeds the agreed maximum target value, that is 43 hours year.
From the result of anaysis, it is known that one of the causes is the absence of disaster recovery plan DRP . This research designs the appropriate DRP for PT PELNI Persero . This research is an action research conducted with qualitative methodology. The design of DRP uses the steps in the NIST SP 800 34 Rev.1 guidelines, policy formulation, business impact analysis, identifying prevention controls, and developing contingency strategies. In addition, a consolidated analysis and optimization of server resources is performed to determine the resource requirements of each IT assets services.
This study uses a qualitative approach with interpretive paradigm to find and understand the meaning of the results of data collection conducted through literature studies, document studies, field observations, and interviews and questionnaires to persons which are the users of IT assets services. This study has identified the RTO, RPO, and impact level as the priority sequence of IT assets services recovery.
Based on these three points, there are two alternative recovery location strategies, those are fully mirrored site for 9 assets IT services and hot site for 13 IT asset services, while backup strategy for all IT assets services is the replication of application virtual machine if there are changes and the realtime replication of database virtual machine.
The result of this study is DRP document that is fit to the internal conditions and business processes that exist in PT PELNI Persero and it is expected to be an organizational reference in the development of a disaster recovery center DRC.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bagas Ryant Setiawan
"PT XYZ adalah salah satu maskapai penerbangan yang berasal dari Indonesia. Hub utama dari PT XYZ terletak di Bandar Udara Internasional ABCD. Salah satu target perusahaan pada tahun 2015 adalah pencapaian On-Time Performance OTP sebesar 85 . Untuk dapat mencapai target tersebut, PT XYZ perlu memiliki sistem yang mampu mendukung kelancaran kegiatan operasionalnya. Bencana merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem tersebut. Untuk meminimalkan dampak dari bencana, diperlukan adanya rencana pemulihan bencana yang baik berupa Disaster Recovery Plan DRP dalam menghadapi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP yang sesuai untuk kegiatan operasional PT XYZ di Bandar Udara Internasional ABCD. Perancangan DRP dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan NIST SP 800-34 yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang termasuk dalam case studies research dan action reseach. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, kuesioner, dan wawancara dengan para pengguna sistem pendukung kegiatan operasional, serta observasi aset-aset yang dimiliki PT XYZ. Dari penelitian ini, diperoleh rancangan dokumen DRP yang sesuai dengan kondisi operasional PT XYZ di Bandar Udara ABCD. Dengan adanya DRP, proses pemulihan bencana yang dilakukan oleh PT XYZ dapat berjalan dengan cepat, terarah, dan tepat sehingga dampak bencana dapat diminimalkan.Kata kunci: bencana, pemulihan bencana, rencana kontingensi, Disaster Recovery Plan
PT XYZ is an airline from Indonesia. The main hub of PT XYZ is located at ABCD International Airport. One of the company 39;s target in 2015 is to achieve 85 of On-Time Performance OTP . In order to achieve it, PT XYZ needs to have a system capable of supporting its operational activities. Disaster is one of the factors that can cause disruption to the system. To minimize the impact of the disaster, it is necessary to have a good Disaster Recovery Plan DRP to deal with the disaster. The objective of this research is to design DRP suitable for PT XYZ operational activities at ABCD International Airport. DRP design is referring to NIST SP 800-34 adjusted to the needs of the organization. This research is a qualitative research including case study research and action reseach. Data collection is done through literature study, interviews with users of support system of operational activities, and observation of assets owned by PT XYZ. From this research, the draft of DRP document according to operational condition of PT XYZ at ABCD International Airport was design. With the DRP, the disaster recovery process undertaken by PT XYZ can be done quickly, direct, and precisely so that the impact of disasters can be minimized. "
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nerifa Gusmawati
"Pada rencana strategis Diskominfo Kepri tahun 2016-2021, harapan nilai e-government Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah bernilai baik, namun hasil penilaian Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) pada April 2018 menunjukkan pemanfaatan TIK di lingkungan Pemprov Kepri bernilai kurang. Kriteria evaluasi pada dimensi infrastruktur PeGI adalah standar pusat data dan Disaster Recovery. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019, Diskominfo Kepri harus memiliki dan mengoperasikan prosedur dan sarana untuk mengamankan sistem elektronik, serta menyediakan sistem keamanan. Sistem pengamanan mencakup prosedur dan sistem untuk mencegah dan penanggulangan terhadap ancaman serta serangan yang menimbulkan gangguan atau bencana bagi keberlangsungan sistem informasi/aplikasi. Prosedur juga harus memiliki penilaian risiko dan strategi kontingensi untuk mengatasi ancaman, gangguan atau bencana terhadap sistem informasi/aplikasi. Diskominfo Kepri belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan kombinasi penelitian studi kasus dan penelitian tindakan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada pengelola pusat data, pejabat dan administrator sistem informasi/aplikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selaku pengguna layanan pusat data, observasi pusat data Provinsi Kepri, studi pustaka, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen DRP yang sesuai dengan kebutuhan Diskominfo Kepri

In the 2016-2021 Diskominfo Kepri strategic plan, the expectation of the Riau Islands Provincial Government
e-government value is good, but the results of the e-Government Indonesia Rating Assessment (PeGI) on April 2018 indicate the use of ICTs in the Riau Islands Provincial Governments value is not good enough. The PeGI infrastructure dimension evaluation criteria are Data Center Standards and Disaster Recovery. Based on the Republic of Indonesia Government Regulation Number 71 of 2019, Diskominfo Kepri must have and operate procedures and facilities to secure electronic systems, as well as provide security systems. Security systems include procedures and systems to prevent and countermeasures against threats and attacks that cause disruption or disaster for the sustainability of the information system/application. The procedure should have a risk assessment and contingency strategy to address threats, disruptions or disaster against the information/application system. Diskominfo Kepri does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This study uses qualitative methods, and a combination of case study research and action research. Data collection is conducted through interviews to data center managers, officials and Information System/Application administrators of the Regional Apparatus Organization (OPD) in the Riau Islands Provincial Government as users of data center services, observations of Kepri Province data center, literature, and documentation. The result of the research is the DRP document draft that suits the needs of the Diskominfo Kepri"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nanda Zannibua Harisma
"Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) adalah unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang melakukan pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum. Beberapa layanan publik yang dilaksanakan Ditjen AHU memiliki manfaat yang besar bagi masyarakat umum dan negara, seperti pendaftaran PT dan pendaftaran jaminan fidusia. Dalam menyelenggarakan layanan publik dan membantu kegiatan internalnya, Ditjen AHU memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pendukungnya. Ketersediaan dan keandalan layanan publik khususnya yang berbasis teknologi informasi merupakan hal yang penting, sehingga diperlukan rencana untuk untuk menjaga kedua hal tersebut, untuk memastikan kegiatan bisnis dapat tetap berlangsung bahkan ketika ada gangguan maupun bencana. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 17 ayat (1). Mengingat pentingnya hal tersebut, diperlukan rencana pemulihan bencana yang baik untuk Ditjen AHU.
Proses perancangan Disaster Recovery Plan (DRP) yang dilakukan menggunakan kerangka acuan dari NIST, dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan kondisi Ditjen AHU. Tahapan yang dilakukan pada perancangan DRP ini adalah melakukan identifikasi terhadap aset yang dimiliki Ditjen AHU, identifikasi dan penilaian risiko, analisis dampak risiko terhadap bisnis, kemudian menentukan teknologi dan strategi yang tepat untuk proses pemulihan dari bencana. Hasil dari perancangan DRP ini diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan dan keandalan sistem informasi yang dimiliki Ditjen AHU ketika terjadi gangguan maupun bencana.

Directorate General of Legal Administrative Affairs (Ditjen AHU) is Echelon I unit at Ministry of Justice and Human Rights who perform public service in the field of public law administration. Some public services which carried out by Ditjen AHU have great benefits for the general public and the nation, such as company registration and fiduciary registration. In conducting public services and internal activities, Ditjen AHU utilize information technology as its supporting medium. The availability and reliability of public services especially which based on information technology is an important thing, so it is necessary to have a plan to mintain both of those thing, to ensure that business activities can still take place even when there is a disruption or disaster. This thing is in line with Government Regulation No. 82 Year 2012 on the Conduct of the Electronic Transactions Systems Chapter 17 verse (1). Considering its importance, it is necessary to have a good disaster recovery plan for Ditjen AHU.
The design process of the Disaster Recovery Plan (DRP) were performed using the NIST framework as a reference, with some adjustments in accordance with the conditions of Ditjen AHU. The steps being taken in this DRP design process is identification of the assets owned by Ditjen AHU, identification and risk assessment, business impact analysis, and determine the appropriate technologies and strategies for disaster recovery process. The results of this DRP design is expected to help maintain the availability and reliability of information systems owned by Ditjen AHU when disruption or disaster happens.
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>