Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaskanaan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas dinilai banyak mengalami permasalahan, seperti pelaksanaan vaksinasi yang dianggap tidak berjalan karena jumlah vaksinasi kepada disabilitas masih stagnan hingga infrastruktur penunjang yang masih minim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui aksesibilitas pelayanan vaksinasi di Kota Palembang bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan data dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu melalui kuesioner yang disebarkan kepada 70 penyandang disabilitas dan didukung dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan 8 narasumber. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebesar 94% dari responden menyatakan pelayanan vaksinasi yang ada di Kota Palembang sudah diakses dengan baik. Selanjutnya penelitian ini juga menunjukkan tidak adanya perbedaan pelayanan vaksinasi yang diberikan diantara jenis-jenis disabilitas. Namun masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan vaksinasi kepada disabilitas di Kota Palembang, yaitu informasi yang disediakan oleh pemerintah kurang menyeluruh dan masih ragunya penyandang disabilitas untuk di vaksinasi sehingga angka capaian vaksinasi terhadap disabilitas masih stagnan.

---

The implementation of vaccination in the Palembang for disabilities is considered to have experienced many problems, such as the implementation of vaccination which is considered not working because vaccinations for disabilities is consistenly stagnant and supporting infrastructure is still less. The purpose of this study was to determine the accessibility of vaccination services in Palembang for persons with disabilities. This study uses a quantitative approach with data collection techniques using quantitative methods, namely through questionnaires distributed to 70 respondents with disabilities and supported by qualitative methods through in-depth interviews with 8 informants. The results of this study indicate that 94% of the respondents stated that the vaccination services in the Palembang were well accessed. Furthermore, this study also shows that there is no difference in the vaccination services provided between types of disabilities. However, there are still weaknesses in the implementation of vaccination for disabilities in the Palembang, the informations provided by the government is less exhaustive and disabilities are still hesitant to be vaccinated, so vaccination against disabilities is still stagnant."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari evaluasi layanan perpustakaan bagi penyandang disabilitas di Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Terdapat tiga komponen standar layanan yang dikeluarkan oleh IFLA(International Federation of Library and Information) yaitu akses fisik, format media, layanan, dan komputer. Berdasarkantiga komponen tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman memiliki braille corner untuk pengguna disabilitas tunanetra. Namun, keberadaan braille di perpustakaan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna. Temuan penelitian ini adalah belum optimalnya pengelolaan layanan braille corner Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sleman, pengelola perpustakaan perlu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi agar braille corner dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan informasi dikalangan masyarakat disabilitas tunanetra. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan observasi."

"Studi ini menjelaskan stagnasi advokasi yang dilakukan oleh kelompok disabilitas dalam mengarusutamakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak orang dengan disabilitas. Proses advokasi ini bertujuan untuk memperjuangkan dan mewujudkan masyarakat inklusif di Provinsi Yogyakarta. Orang-orang dengan disabilitas mengalami eksklusi sosial selama beberapa dekade dan membuat mereka hidup dalam kemiskinan dan tereksklusikan dari berbagai layanan sosial. Eksklusi sosial yang dihadapi oleh para orang dengan disabilitas disebabkan oleh model medis, yang menempatkan mereka sebagai kelompok yang tidak berdaya dan selalu membutuhkan dukungan. Akibatnya, orang dengan disabilitas selalu dipandang sebagai warga negara kelas dua. Proses advokasi menuju gerakan disabilitas yang dipimpin oleh organisasi orang dengan disabilitas dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Model sosial disabilitas yang menempatkan disabilitas, bukan sebagai masalah individu tetapi lebih ke masalah sosial menjadi ide besar organisasi orang dengan disabilitas. Menurut model ini, seseorang menjadi disabel karena masyarakat yang membuat mereka menjadi orang dengan disabilitas. Karena itu, rekonstruksi pandangan ini menjadi tujuan utama kerja advokasi yang dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas. Strategi dan taktik advokasi terutama dilakukan oleh organisasi orang dengan disabilitas hanya berfokus pada aspek struktural. Ada beberapa hasil kerja advokasi, namun, terdapat jalan panjang yang harus ditempuh. Organisasi orang dengan disabilitas masih berjuang untuk mengubah arti disabilitas. Pemerintah dan masyarakat masih menempatkan disabilitas sebagai warga negara yang kekurangan dan membuat orang dengan disabilitas belum mampu keluar dari hambatan budaya yang telah mengakar selama beberapa dekade. Oleh karena itu, model sosial yang direkomendasikan oleh penelitian ini adalah bekerja melalui pendekatan jalur ganda. Fokus jalur pertama untuk mengatasi hambatan pada struktur dan jalur kedua fokus untuk mengatasi hambatan di tingkat budaya.

---

This study explains the stagnation of advocacy conducted by disability groups in mainstreaming the protection and fulfillment of the rights of persons with disabilities. This advocacy process aims to fight for and realize an inclusive society in the Province of Yogyakarta. People with disabilities are experienced by social exclusion for decades and make them live in poverty and excluded from various social services. The social exclusion faced by people with disabilities is caused by the individual model, which put them as underpowered group and always need support. As a result, people with disabilities always seen as second-class citizen. Advocacy process toward disability movement which led by disabled people organisation is raised to overcome this barrier. A social model of disability that put disability, not an individual issue but more to the social issue become a big idea of the disabled organisation. According to this model, someone become disability because of society who make them disabled. Therefore, reconstruction of this view becomes the main objective of the advocacy works made by disabled people organisation. Advocacy strategies and tactics mainly conducted by disabled people organisation only focus on the structural. There are some results of the advocacy works, however, there still a long way to go. The disability organisation still struggle to change the meaning of disability. The government and society still put disability as a pitiful citizen and make people with disability have not been able to get out of the cultural barrier that has been rooted for decades. Therefore, a social model recommended by this research is to work through the twin tracks approach. The first track focus to overcome barriers at the structure and the second track focus to overcome barrier on the cultural level."

"ABSTRACTPenumpang penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan hak-hak sebagaimana mestinya dalam penyelenggaraan angkutan udara, namun seorang penumpang penyandang disabilitas bernama Dwi Ariyani diturunkan dari maskapai Etihad Airways akibat tidak bersama pendamping selama penerbangan. Permasalahan yang timbul adalah apakah ada peraturan terkait kewajiban pendampng bagi penumpang disabilitas pada penyelenggaraan angkutan udara baik nasional maupun Internasional, bagaimana perbandingan pada 4 maskapai penerbangan terkait syarat pengangkutan keajiban pendamping bagi penumpang disabilitas, dan apakah putusan Nomor 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel sudah tepat. Hasil penelitian saya adalah peraturan yang mengatur kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas terdapat dalam Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 61 Tahun 2015, sedangkan standar acuan internanasional terdapat dalam dokumen 9984 yang dikeluarkan International Civil Aviation Organization dan dalam resolusi 700 yang dikeluarkan International Air Transport Association. Pada perbandingan syarat pengangkutan 4 maskapai penerbangan menyatakan bahwa maskapai Etihad Airways tidak menyebutkan ketentuan kewajiban pendamping bagi penumpang penyandang disabilitas. Perihal putusan pengadilan, penulis sependapat dengan Majelis Hakim, namun Majelis Hakim tidak lengkap dalam pertimbangannya yang mana Majelis Hakim tidak mempertibangkan tandar acuan pada IATA dan Majelis Hakim tdiak mempertimbangkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

---

ABSTRACTPassengers with disabilities should get the rights as they should in the operation of air transportation, but a passenger with a disability named Dwi Ariyani was dropped from Etihad Airways as a result of not being with a companion during the flight. The problem that arises is whether there are regulations related to the obligation of supporting disability passengers on the implementation of air transport both nationally and internationally, how is the comparison of the 4 airlines related to the terms of transportation of the companion obligation for disability passengers, and whether the decision Number 846/Pdt.G/2016/Jkt.Sel is right. The results of my research are that regulations governing companion obligations for persons with disabilities are included in Minister of Transportation Regulation PM 61 of 2015, while international reference standards are contained in document 9984 issued by the International Civil Aviation Organization and in resolution 700 issued by the International Air Transport Association. On the comparison of the terms of transport, 4 airlines stated that Etihad Airways did not mention the conditions for companion obligations for passengers with disabilities. Regarding the court's decision, the author agrees with the Panel of Judges, but the Panel of Judges is incomplete in its consideration where the Panel of Judges does not consider the reference standard on IATA and the Panel of Judges does not consider consumer rights stipulated in the Consumer Protection Act."

"Salah satu indikator keberhasilan pemilu adalah tingkat partisipasi yang tinggi. Tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Pada pemilu serentak tahun 2019, tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kota Metro Provinsi Lampung termasuk rendah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas serta mengetahui peran KPU Kota Metro dalam meningkatkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan yang dihadapi masih bersifat administratif dan psikologis yakni: (1) Kesulitan pendataan pemilih penyandang disabilitas; (2) Sosialisasi yang belum optimal; dan (3) Belum adanya wadah resmi yang menaungi seluruh penyandang disabilitas di Kota Metro. Peneliti menganalisis peran yang dilakukan KPU Kota Metro dalam 3 (tiga) peran yaitu : (1) Mendata dan memastikan penyandang disabilitas yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih; (2) Memberikan sosialisasi dan pendidikan politik bagi kelompok penyandang disabilitas; dan (3) Menjamin ketersediaan sarana dan prasana pendukung bagi penyandang disabilitas guna memberikan hak pilihnya. Dalam menjalankan peran tersebut, didapati bahwa KPU Kota Metro telah menjalankan peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan UU dan PKPU namun diperlukan adanya dukungan kelembagaan lain untuk menunjang pendataan yang lebih valid serta sosialisasi yang lebih intensif."

"Penelitian ini menggunakan desain potong lintang yang bertujuan untuk mengetahui determinan diabilitas pada lanjut usia di Indonesia, khususnya mengenai ketidakmampuan melakukan kegiatan membersihkan seluruh tubuh seperti mandi dan mengenakan pakaian, dengan menggunakan data Riskesdas tahun 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa determinan disabilitas pada lanjut usia di Indonesia adalah tempat tinggal, umur, status kawin, pendidikan, penyakit jantung, diabetes, gangguan sendi, hipertensi, merokok, status ekonomi, dan aktifitas fisik. Faktor yang paling dominan hubungannya dengan kejadian disabilitas pada lanjut usia adalah aktifitas fisik. Untuk meningkatkan aktifitas fisik lanjut usia disarankan untuk aktif dalam mengikuti kegiatan kelompok lanjut usia seperti kegiatan olahraga, pertemuan kekeluargaan dan rekreasi.

---

This research used cross-sectional design that aimed to identify disability determinants in Indonesia, in relation with inability for bathing and dressing, by using Basic Health Research Data in 2007.

The results of study showed that determinants of disability among elderly in Indonesia were urban and rural, age, marital status, education, heart disease, diabetes, musculoskeletal disorders, hypertension, smoking habit, economic status and physical activity.

The most dominant determinants of disability among elderly were lack of physical activity. To increase physical activity is recommended for elderly people active in participating in the elderly group activities such as sports activities, family meetings and recreation."