Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bernat S Turnip
Pengadaan Barang/Jasa Dengan Metode Penunjukan Langsung Pada PT Angkasa Pura I (Persero) Dalam Pelaksanaan Investasi Pembangunan Bandara Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha = Procurement of Goods and Services By Direct Appointment Method To PT Angkasa Pura I (Persero) In The Implementation Of Airport Development Investment From The Perspective Of Business Competition Law
" Dalam pelaksanaan sinergi pada entitas bisnis berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seringkali dilakukan dengan metode menunjuk langsung penyedia/vendor barang dan jasa dimana penunjukan tersebut biasanya di serahkan kepada UMN lainnya maupun anak perusahaan BUMN (subsidiary) serta perusahaan terafiliasi BUMN, kondisi tersebut diperbolehkan sepanjang telah sesuai prosedur/peraturan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa masing-masing perusahaan dan tidak bertentangan dengan peraturan presiden dan peraturan menteri mengenai pengadaan barang dan jasa dan tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Putri Fathania Nur Ranti Faisal
Metode penunjukan langsung dalam pengadaan badan usaha pelaksana terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Procurement of the implementing business entity through direct appointment in public private partnership
" ABSTRAK
Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65756
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lavenia Lauri Gricella
Tinjauan Hukum Dugaan Praktek Monopoli dalam Penunjukan Langsung Mitra Kerjasama oleh BUMN dalam Pengadaan Infrastruktur Ketenagalistrikan dilihat dari Hukum Persaingan Usaha = Legal Review of Alleged Monopolistic Practices in Direct Appointment of Cooperation Partners by State Owned Enterprise (SOE) in Electricity Infrastructure Procurement seen from Business Competition Law
" Metode pernunjukan langsung dalam pengadaan insfrastruktur ketenagalistrikan dari PT PLN kepada Anak Perusahaannya (PT X) yang diteruskan pada Afiliasinya (PT Y) untuk melakukan percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) dengan membangun Mobile Power Plant (MPP) merupakan bagian dari sinergi BUMN sebagaimana diamanatkan Permen BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dan telah diubah dengan PER-15/MBU/2012. Metode Penunjukan Langsung ini digunakan karena mempunyai sejumlah keuntungan, antara lain efisien, mempercepat proses pengadaan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54734
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amanda Aurelie Eka Putri
Dugaan praktik diskriminasi merujuk pada kasus penunjukan PT. Anindya Wiraputra Konsult sebagai surveyor di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia = Alleged discriminatory practices refer to appointment case of PT. Anindya Wiraputra Konsult as surveyor in the Indonesian Morowali Industrial Park in terms of business competition law in Indonesia
" Urgensi dari hilirisasi komoditas tambang mineral khususnya nikel dimulai saat diundangkannya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memiliki misi untuk mendorong terjadinya peralihan pengelolaan mineral, yaitu dari hulu ke hilir. Akibatnya, Pemerintah mendorong adanya percepatan pembangunan smelter dalam memfasilitasi hilirisasi nikel. Namun, yang menjadi permasalahan yaitu pada praktik tata niaga nikel masih terdapat perusahaan smelter yang melakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library