Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku berjudul “Perjalanan Seorang Diplomat: MENYUSURI JALUR SUTERA merupakan kumpulan artikel tentang berbagai aspek di negara-negara ‘Stan’ Asia Tengah. Isi buku dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yaitu: Diplomasi, Penugasan di Perwakilan, Pengamatan Wilayah Akreditasi, Perkembangan Sosial & Politik, Konflik Internal & Eksternal, Sejarah & Kebudayaan, Tradisi Usang & Fenomena Alam. Pada artikel ‘Asia Tengah Laksana Gadis Nan Sexy’ dikupas tentang wilayah Asia Tengah yang sejak dahulu menjadi ajang perebutan antara negara-negara besar: antara Kerajaan Inggris dengan Kekaisaran Tsar Rusia pada abad ke-19, untuk mengincar tempat persimpangan (cross-road) yang menghubungkan daratan Asia dan Eropa."

"Skripsi ini membahas tanggung jawab negara penerima atas pelanggaran kewajiban internasionalnya, untuk melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing yang berada di wilayahnya. Skripsi ini membahas kasus kematian Duta Besar beserta 3 (tiga) pejabat diplomatik Amerika Serikat dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya pada 11 September 2012. Berdasarkan analisis dalam hukum internasional, atas peristiwa tersebut pemerintah Libya dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk melakukan ganti rugi kepada Amerika Serikat sebagai negara yang menderita kerugian.

---

This thesis is about the law of state responsibility, when the receiving state breach their international obligation to protect foreign diplomatic agent and premises of the mission in their country. This thesis is explain about the death of Ambassador and 3 (three) diplomatic agent of United State of America and the damage of premises of the mission in Benghazi Libya on 11 September 2012. Based on International Law analysis Libyan government is responsible to make reparation to United State of America as injured state."

"[ABSTRAKTesis ini membahas mengenai gambaran tingkat persepsi work-life balance padapejabat diplomatik dan konsuler Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.Work-life balance secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah keadaan idealdimana seseorang dapat memenuhi segala tuntutan maupun kebutuhannya baikwork -hal lain yang terkait) dan (hal-hal di luarkehidupan kerja, seperti keluarga, rekreasi, serta hal lain yang tidak terkait dengankarir). Penelitian dilakukan pada 244 Diplomat Indonesia (n=244), baik yangbertugas di dalam negeri maupun di luar negeri. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa Diplomat Indonesia memiliki tingkat persepsi work-lifebalance yang sedang. Terdapat perbedaan tingkat persepsi work-life balance yangsignifikan pada Diplomat Indonesia berdasarkan usia, lama bekerja, danberdasarkan jumlah penempatan. Metode kualitatif dengan wawancara terhadap10 informan dilakukan untuk memperkaya hasil penelitian. Hasil yang diperolehdari penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membantumeningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan Biro Kepegawaian Kemlu RI dalammengambil keputusan yang berkaitan dengan manajemen SDM pada profesiDiplomat, misalnya, dalam mengambil keputusan mengenai fasilitas ataukebijakan yang menunjang kualitas hidup pegawai di lingkungan Kemlu RI.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the work-life balance of diplomatic and consular officers atthe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Work-life balancesimply defined as an ideal state in which a person can meet all the demands andneeds within the work sphere (career and other matters related) and life sphere(things outside of work life, such as family, recreation, and other things that arenot related to career). The study was conducted at 244 Indonesian Diplomats (n =244), both of which served in the country and abroad. The results of this studyindicate that Indonesian diplomats have fair perceived level of work-life balance.There are differences in the level of perception of work-life balance that issignificant in Indonesian diplomats based on age, years of service, and based onthe number of placements. Qualitative methods by interview with 10 informants isconducted to enrich the research. The results obtained from this study areexpected to be an instrument to help improve the quality of performances andservices of Employment Bureau of Ministry of Foreign Affairs in makingdecisions relating to the human resources management, for example, in makingdecisions regarding the facilities or policies that support the quality of life ofemployees in the Ministry of Foreign Affairs., This thesis discusses the work-life balance of diplomatic and consular officers atthe Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. Work-life balancesimply defined as an ideal state in which a person can meet all the demands andneeds within the work sphere (career and other matters related) and life sphere(things outside of work life, such as family, recreation, and other things that arenot related to career). The study was conducted at 244 Indonesian Diplomats (n =244), both of which served in the country and abroad. The results of this studyindicate that Indonesian diplomats have fair perceived level of work-life balance.There are differences in the level of perception of work-life balance that issignificant in Indonesian diplomats based on age, years of service, and based onthe number of placements. Qualitative methods by interview with 10 informants isconducted to enrich the research. The results obtained from this study areexpected to be an instrument to help improve the quality of performances andservices of Employment Bureau of Ministry of Foreign Affairs in makingdecisions relating to the human resources management, for example, in makingdecisions regarding the facilities or policies that support the quality of life ofemployees in the Ministry of Foreign Affairs.]"

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."

"ABSTRACTAnalisis kebijakan luar negeri seringkali mengetengahkan bahwakebijakan merupakan konsekuensi logis dari faktor-faktor material, sepertikapabilitas militer dan ekonomi, maupun ideasional, seperti visi, identitas, danideologi negara. Namun demikian, bagaimana kedua hal ini bergabungmembentuk praktik kebijakan luar negeri di suatu negara tetap menjadipertanyaan, baik di kalangan praktisi maupun akademisi. Penelitian ini akanmencoba menawarkan diskusi khusus terhadap pertanyaan tersebut dengan caramemperhatikan kontinuitas agenda di dalam kebijakan luar negeri suatu negarayang dihasilkan oleh praktik sehari-hari yang mengombinasikan kedua faktor diatas. Dengan menggunakan kasus kontinuitas agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia, penelitian ini akan menunjukkan bahwa diplomat berperanpenting dalam mengombinasikan kedua pandangan tersebut sehingga membentukkebijakan luar negeri suatu negara. Secara lebih spesifik penelitian ini akanmenggunakan pemikiran Bourdieu yang diaplikasikan melalui gabungan metodeinduktif, interpretivis, dan historis untuk menggali pemahaman dan pertimbangandiplomat Indonesia dalam melanggengkan agenda ASEAN di dalam kebijakanluar negeri Indonesia.

---

ABSTRACTOver time, the Foreign Policy Analysis (FPA) has been setting forth theidea that foreign policy is a logical consequence from material factors, such asmilitary capability and economy, as well as ideational factors, such as country?svision, identity, transparancy making process. More specifically, this research will beusing Bourdieu's thoughts through the mixture of several methods, such asinductive, interpretive, and historical, to further scrutinize the Indonesiandiplomat's understanding and reasoning in perpetuating ASEAN position as thecornerstone in Indonesia's foreign policy."

"Dalam perjalanan sejarah diplomasi Indonesia, terdapat beberapa tokoh diplomat ulung yang menorehkan prestasi, seperti Soebandrio. Kemudian, perlu disadari bahwa keberhasilan Soebandrio dalam menghubungkan Indonesia dengan dunia luar melalui London dan Moskow, hingga perannya dalam berbagai misi penting negara tidak dapat dilepaskan dari peran istrinya, Hurustiati Soebandrio. Selama karir Soebandrio, peran diplomatik Hurustiati terlihat ketika suaminya ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia di London, setidaknya sejak 1947 hingga 1954. Dalam kurun waktu tersebut, Hurustiati turut melakukan berbagai upaya untuk membentuk citra baik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji peran Hurustiati Soebandrio sebagai istri diplomat sejak 1947 sampai 1954. Kajian ini bertujuan untuk menghadirkan peran perempuan sebagai istri diplomat dalam penulisan sejarah diplomasi Indonesia. Secara lebih luas, kajian ini juga bertujuan untuk mendorong penulisan sejarah diplomasi yang turut memperhatikan peran kaum perempuan. Kajian ini dilakukan menggunakan metode sejarah dengan menempatkan arsip, majalah, dan surat kabar sebagai sumber primer. Kajian menunjukkan ada tiga citra Indonesia yang dibentuk oleh Hurustiati di London, yakni Indonesia sebagai negara merdeka, negara berupaya memperjuangkan kesetaraan gender, serta negara yang multikultural. Untuk mencapai ketiga citra tersebut, Hurustiati melakukan berbagai upaya, seperti memberikan ceramah secara resmi, melakukan perbincangan dengan para pejabat diplomatik dan istrinya, dan menginisiasi pameran."