Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan mengevaluasi penerapan proses bisnis digital pada dana pensiun dengan jenis dana pensiun pemberi kerja, dan penyempurnaan Tata Kelola yang dilakukan sejalan dengan penerapan digitalisasi tersebut. Penelitian dilakukan dengan cara menelusuri proses pengembangan sistem pendukung dalam bentuk aplikasi, menelusuri proses adaptasi unit kerja perusahaan terhadap sistem yang sudah dikembangkan dan mengidentifikasi kendala yang harus diatasi oleh Tata Kelola yang sudah berjalan. Hasil dari penelitian menemukan bahwa Tata Kelola Dana Pensiun Perkebunan setelah penyempurnaan mampu mengatasi kendala-kendala, baik yang sudah ada maupun yang secara potensial dapat terjadi dimasa depan. Disisi lain, perusahaan masih harus menyempurnakan Tata Kelola Teknologi Informasi yang ideal sesuai Landasan Teori. Walaupun demikian, secara umum, DAPENBUN sudah memiliki acuan Tata Kelola yang memadai terkait digitalisasi proses bisnis.

---

This thesis aims to evaluate the application of digital business process to pension funds company, and the improvements in governance that are carried out in line with the implementation of digitalization. This research was conducted by tracing the development process of supporting systems in the form of applications, observing how work units are adapting to the developed system, and identifying arising problems that must be solved by evaluating the existing governance. This study discovered that the improved governance of Dana Pensiun Perkebunan had been adjusted to the identified problems, both the existing and the potentially arise. However, the corporate governance still need to regulate matters as described in the Theoretical Foundation Information Technology Governance. In general, DAPENBUN is considered to have good governance implementation, which is expected to prevent obstacles that may cause significant impacts"

"Indonesia, sebagai negara maritim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia. PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau PT. BKI, sebagai satu-satunya badan klasifikasi milik negara, berperan penting dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis performa tata kelola sistem digital One Gate System (OGS) di PT. BKI, mengidentifikasi kendala dalam pengembangan teknologi OGS, dan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mencapai pengakuan sebagai anggota International Association of Classification Societies (IACS). Metode penelitian yang digunakan meliputi wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BKI telah melakukan transformasi digital yang signifikan, namun masih menghadapi tantangan dalam integrasi sistem dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Rekomendasi kebijakan mencakup pemanfaatan temuan penilaian IACS, analisis mendalam terhadap hambatan, tinjauan dan optimalisasi strategi, serta manajemen proaktif terhadap dampak operasional dan reputasi. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola digital PT. BKI, mempercepat pemenuhan standar IACS, dan meningkatkan daya saing di industri klasifikasi maritim.

---

Indonesia, as the largest maritime country in the world, has great potential to become the world's maritime axis. PT. Indonesian Classification Bureau (Persero) or PT. BKI, as the only state-owned classification agency, plays an important role in developing maritime infrastructure and connectivity. This research aims to analyze the performance of One Gate System (OGS) digital system governance at PT. BKI, identified obstacles in the development of OGS technology, and formulated policy recommendations to achieve recognition as a member of the International Association of Classification Societies (IACS). The research methods used include in-depth interviews, document analysis, and participatory observation. The research results show that PT. BKI has carried out significant digital transformation, but still faces challenges in system integration and increasing human resource competency. Policy recommendations include leveraging IACS assessment findings, in-depth analysis of barriers, strategy review and optimization, and proactive management of operational and reputational impacts. It is hoped that the implementation of these recommendations can strengthen PT's digital governance. BKI, accelerates compliance with IACS standards, and increases competitiveness in the maritime classification industry."