Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia, adalah kesenjangan pendapatan. Digitalisasi inklusi keuangan diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini. Peningkatan inklusi keuangan diharapkan membuat layanan keuangan lebih mudah diakses oleh semua orang, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran digitalisasi inklusi keuangan dalam mereduksi kesenjangan pendapatan menggunakan bukti empiris 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2013-2022, dengan metode estimasi fixed effects. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan berdampak negatif dan signifikan terhadap indeks williamson. Ini berarti bahwa meningkatkan inklusi keuangan dapat menurunkan kesenjangan pendapatan. Untuk hasil dekomposisi tiap dimensi, menunjukkan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan pendapatan di Indonesia, sementara dimensi penggunaan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kesenjangan pendapatan, namun hadirnya kebijakan SNKI di Indonesia pada tahun 2016-2022 mempengaruhi secara negatif terhadap kesenjangan pendapatan di Indonesia.

---

One of the problems faced by developing countries including Indonesia, is income inequality. It's hoped that digitalization of financial inclusion can solve this problem. Increasing financial inclusion is expected to make financial services more accessible to everyone, especially for poor groups who previously did not have access to financial services. This research aims to analyze the role of digitalization of financial inclusion in reducing income gaps using empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the 2013-2022 period, using the fixed effects estimation method. The results of this study indicate that financial inclusion has a negative and significant impact on the Williamson index. This means that increasing financial inclusion can reduce income inequality. The decomposition results for each dimension show that the access dimension has a significant effect on reducing income inequality in Indonesia, while the usage dimension shows a positive influence on income inequality, but the presence of the SNKI policy in Indonesia in 2016-2022 has a negative influence on income inequality in Indonesia."

"Keterbatasan akses terhadap kredit adalah akibat dari kurangnya produk dan layanan keuangan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Inklusi keuangan merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat umum, termasuk UMKM, dalam memperoleh pinjaman. Kredit bagi UMKM sangat penting agar UMKM dapat terus beroperasi secara produktif dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, di Indonesia masih banyak UMKM yang unbankable dan belum mampu menggunakan layanan perbankan konvensional. Seiring berjalannya waktu, dengan perkembangan teknologi dari segala aspek, upaya untuk mewujudkan inklusi keuangan juga dilakukan secara digital. Bahkan, inklusi keuangan digital semakin berkembang, terutama melalui industri financial technology. Salah satu layanan yang disediakan oleh financial technology adalah sistem peer-to-peer lending. Banyak UMKM lebih memilih untuk mendapatkan pinjaman dari peer-to-peer lending yang disediakan oleh financial technology karena banyak kelebihan dan manfaatnya. Namun, hukum dan pelaksanaannya memang masih belum sempurna. Dalam menganalisis apa saja kekurangan dan permasalahan hukumnya, digunakan metode penelitian yuridis normatif, maka akan ditinjau sistematika hukum yang ada, objek hukumnya dan peristiwa hukumnya. Berdasarkan penelitian ini, masih ada kekurangan dan permasalahan hukum dalam bidang ini yaitu mengenai suku bunga, celah yang dapat menimbulkan praktik shadow banking dan asuransi kredit yang dapat menimbulkan masalah hukum yaitu kebocoran data pribadi dan skema ponzi. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada hukum yang relevan serta implikasi dari hukum tersebut.

---

Limited access to credit is a result of a lack of financial products and services that can be enjoyed by the people. Financial inclusion is a government initiative aimed at assisting the general public, including MSMEs, in obtaining loans. Credit for MSMEs is critical in order for them to continue to operate productively and contribute to the national economy. However, in Indonesia, there are a large number of UMKM who are unbankable and are unable to use conventional banking services. Over time, with the development of technology from all aspects, efforts to actualize financial inclusion are also carried out digitally. In fact, digital financial inclusion is increasingly expanding, especially through the financial technology industry. One of the services provided by financial technology is a peer-to-peer lending system. Many MSMEs prefer to get loans from peer-to-peer lending carried out by financial technology because there are many advantages. However, the law and its execution are not yet perfect. In analyzing what are the flaws and legal issues, the normative juridical research method is used, then the existing legal systematics, legal objects and legal events will be reviewed. Based on this research, there are still shortcomings and legal issues in this field, and they are regarding the interest rate, loopholes that can lead to shadow banking practices and credit insurance which can cause legal issues in the form of personal data leak and ponzi scheme. Thus, the government should pay special attention to the relevant laws and regulations as well as their implications."