Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This paper aims at reviewing empirical literature on the perfomance and issues associated with commercialisation of microfinance institutions (MFIs). The popular approach believes that commercial-based operation can lead to financial self-sustainability without reducing the role to assist the poor. Although the growth in financial intermediation is evident, many commercialised MFIs remain dependence on subsidy and fail to achieve a greater outreach. hence, this approach highly undermines the social mission of microfinance to reach the poorest of the poor."

"The influence of the global South is increasing in the conduct and governance of multinationals, in the growing interest in the 'bottom of the pyramid', in the debates over the environment, trade and international law. There are questions aplenty. Complexities and tensions, differing ethical interpretations.The volume includes works by authors from the global South and contributions about ethical issues in the global South, including the responses to famine in East Africa, India and Indonesia, and the applicability of international guidelines and ethical frameworks in South Africa. Other contributions examine the roles of beliefs and philosophies in the establishment of ethical traditions."

"Masalah lingkungan yang banyak muncul merupakan konsekuensi dari kegiatan tidak ramah lingkungan yang dilakukan manusia. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat di setiap negara mulai menyuarakan kepedulian lingkungannya dalam berbagai macam bentuk. Kepedulian lingkungan tersebut menjamur di setiap lapisan status sosial ekonomi, baik di negara berkembang dan maju.Penelitian ini membahas kepedulian lingkungan dalam konteks Indoensia sebagai negara berkembang. Berdasarkan temuan penelitian, tidak ada hubungan antara status sosial ekonomi dan kepedulian lngkungan. Namun, ada hubungan antara kepedulian lingkungan khusus dan tindakan lingkungan. Implementasi nyata dari kepedulian masyarakat justru karena rusaknya lingkungan hidup sekitar. Di samping itu, masyarakat setempat, pemerintah lokal, dan pelaku pasar juga memiliki peran dalam pembentukan kepedulian lingkungan.

---

Emergence of environmental problems is a consequence from unfriendly activities toward environment by humans. As time goes by, society in every country become concern to the environment in all sort of way. The environmental concern has spread to all socio-economic status in both developing countries and developed countries.

This research talks about environmental concern in Indonesia?s context as a developing country. According to the research finding, there is no relation between socio-economic status and the environmental concern. However, there is a correlation between specific environmental concern and environmental action. Real implementation from the society concern is driven by damaged environment its self. In addition, local community, local government, and market doer also has a role in making the environmental concern."

"Penelitian ini membahas antisipasi ASEAN terhadap terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN. Secara lebih khusus menekankan sejauh mana perhatian dan ikatan kerjasama ASEAN telah dilakukan dalam mengantisipasi terorisme internasional di kawasan ASEAN.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana ikatan kerjasama regional ASEAN dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya terorisme internasional? Serta bagaimana reaksi kerjasama regional ASEAN terhadap aksi terorisme internasional di Filipina Selatan pada tahun 2000 dan 2001?Analisis dilakukan dengan melihat Core Values organisasi ASEAN yaitu tujuan atau cita-cita ASEAN, Threats atau ancaman terhadap Core Values serta Capability ASEAN berupa kerjasama regional ASEAN dalam penanggulangan terorisme internasional.Di wilayah Filipina bagian Selatan telah terjadi aksi teorisme internasional berupa penculikan dan penyanderaan berbagai warga negara asing di tahun 2000 dan 2001. Pelaku penculikan merupakan warga negara Filipina dan aksi dilakukan di tempat wisata dalam wilayah negara Malaysia. Korban penculikan kemudian dijadikan sandera di wilayah Filipina. Kelompok penculik kemudian mengajukan berbagai tuntutan kepada pemerintah Filipina dengan ancarnan akan membunuh para sandera.Perilaku kelompok penculik dapat dikelompokkan sebagai tindakan terorisme internasional dan aksi merekapun telah mengganggu ketenangan usaha wisata di wilayah Malaysia. ASEAN sebagai organisasi yang bercita-cita ingin memajukan kesejahteraan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah menjadi tertantang untuk segera dapat menanggulangi ataupun mengantisipasi kejadian semacam ini.Sebelum aksi terorisme internasional menjadi lebih banyak dan lebih besar serta mengganggu hubungan antar negara anggota ASEAN, maka ikatan kerjasama penanggulangan merupakan jalan keluar pemecahan masalah."

"Penelitian bertujuan untuk membahas fenomena yang dijadikan obyek penelitian yaitu kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba. Pembahasan tersebut menjadi sangat penting, karena menyangkut kepentingan human security di masing-masing Negara anggota ASEAN. Kepentingan ini merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam menjalin hubungan internasional. Oleh sebab itu, kepentingan yang tercermin dalam kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba relevan dijadikan obyek kajian bagi penerapan Ilmu Hubungan Internasional. Dalam konteks hubungan internasional ini, maka pertanyaan penelitian yang perlu mendapat jawaban adalah sebagai berikut: bagaimana perkembangan kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba, apa yang menjadi kendala kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas narkoba dan bagaimana implementasi kerjasama ASEAN dalam penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba di masing-masing Negara anggota ASEAN.Pendekatan konsep penelitian menggunakan teori Human Security untuk membahas dampak lalu lintas perdagangan narkoba dan pentingnya penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba bagi human security, serta teori Hubungan internasional untuk membahas kebijakan, strategi dan program kerjasama ASEAN dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba. Untuk mengumpulkan berbagai data sekunder dan berbagai sumber data digunakan pendekatan Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen. Untuk mengolah data sekunder tersebut digunakan metode Analisis Kualitatif.Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : adanya penguatan komitmen untuk lebih memperjelas arah kebijakan kerjasama, pada dasarnya merupakan penjabaran dari deklarasi bersama pada The first ASEAN Conference on Transnational Crime pada 20 Desember 1997 di Manila Philippina. Arah kebijakan ini antara lain untuk memperkuat komitmen negara anggota dalam memerangi kejahatan transnasional di tingkat regional; untuk mengkoordinasi kegiatan lembaga-lembaga ASEAN yang berkenaan dalam masalah Transnational Crime seperti ASCD dan ASENAPOL. Untuk memberikan dukungan teknis Panitia ad-hoc Expert Group menyelesaikan tugas Sekretariat ASEAN dalam menyusun ASEAN Plan of Action on Transnational Crime. Untuk melakukan law emporcement terhadap pelaku kejahatan transnasional, maka visi dan misi kerjasama ASEAN dalam memerangi kejahatan transnasional, khususnya dalam menanggulangi lalu lintas perdagangan narkoba yang mengancam human security di masing-masing negara anggota menjadi lebih jelas, terpola dan terpadu.Kendala dalam penanggulangan kejahatan transnasional adalah penerapan prinsip non intervensi oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Namun pada Pertemuan AMM ke-31 kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan peninjauan kembali terhadap prinsip non-intervensi dan ditandatanganinya Treaty of Amity and Cooperation (TAC). Hal terpenting dalam kesepakatan TAC adalah bahwa suatu negara dapat membuat kebijakan "enhanced interaction", yakni kebijakan yang memungkinkan masing-masing negara yang mengadakan interaksi yang saling mendukung.Implementasi Kerjasama Penanggulangan Lalu Lintas Perdagangan Narkoba di Negara-negara ASEAN pada umumnya berbasis pada tindakan penegakan hukum terhadap para pengedar narkoba yang menggunakan jalur darat, laut dan udara, serta terhadap penyalahguna narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN yang dikenal mempunyai kawasan produksi narkoba, implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba lebih difokuskan pada upaya pembasmian terhadap penanaman opium, ganja dan produksi narkoba. Di Negara-negara anggota ASEAN lainnya fokus implementasi kerjasama penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba dilakukan dengan Cara mengadakan kegiatan pendidikan pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi terhadap para penyalahguna narkoba, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Untuk mengefektifkan kegiatan ini, Pemerintah di masing-masing Negara anggota ASEAN melibatkan peran serta masyarakat, terutama lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan Iingkungan kerja. Di masing-masing Negara anggota ASEAN terdapat suatu badan atau lembaga nasional yang secara fungsional bertugas merumuskan kebijakan nasional serta mengkoordinasikan pelaksanaan, strategi dan program penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba serta penanganan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan narkoba. Kerjasama regional dan internasional dilakukan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN guna memperluas penggalangan sumber daya politik, ekonomi dan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan lalu lintas perdagangan narkoba."

"Tesis ini berangkat dari latar belakang bahwa skema organisasi regional Asia Pacific Economic Cooperation- dengan berbagai multidiversitasnya-menyimpan sejumlah dilema. Dilema tersebut bermula dari adanya perbedaan pendekatan ekonomi politik yang diterapkan oleh dua kelompok negara anggotanya, yaitu "neo-liberalism" yang diterapkan oleh Negara Maju dan "Asian view" yang diterapkan oleh Negara Sedang Berkembang.Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ingin mengkaji apakah dilema-dilema yang ada di dalam APEC dipengaruhi oleh kedua pendekatan ekonomi politik tersebut. Adapun yang menjadi asumsi penelitian adalah bahwa pendekatan-pendekatan "neo-liberalism" dan "Asian view" telah menyebabkan timbulnya dilema-dilema di dalam APEC.Metode penelitian yang digunakan adalah studi atau penelitian komparatif, dengan pendekatan ekonomi politik. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data adalah studi pustaka, studi dokumentasi dan wawancara.Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini adalah memang terdapat sejumlah dilema/permasalahan di dalam APEC, yaitu {1} keanggotaan, (2) pencapaian tujuan-tujuan, (3) institusionalisasi, dan agenda (4). Setelah diadakan penelitian, terbukti bahwa dilema-dilema tersebut disebabkan oleh adanya dua pendekatan yang berbeda antara Negara Maju dan Negara Sedang Berkembang.Akhirnya secara sederhana dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang implikatif antara penerapan pendekatan ekonomi politik "neoliberalism" Negara Maju dan "Asian view" Negara Sedang Berkembang dengan munculnya dilema-dilema di dalam APEC."

"ABSTRAKPertumbuhan ekonomi merupakan fenomena baik bagi negara sedang berkembang maupun negara maju. Disparitas pertumbuhan ekonomi terjadi antara NSB dengan negara maju dan antar negara NSB sendiri. Studi tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan selama ini, banyak menggunakan kasus data silang antar negara (cross-country analysis). Landasan teori yang digunakan banyak mengacu pada model pertumbuhan neo-klasik, dimana perbedaan dalam tingkat pertumbuhan di antara negara-negara tersebut sebagian besar hanya dijelaskan dengan penekanan pada fungsi produksi agregat dengan faktor dasar modal dan tenaga kerja. Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selain tenaga kerja dan kapital dianggap sebagai kemajuan teknologi yang bersifat eksogen. Perkembangan terakhir yang mulai diperkenalkan sekitar tahun 1980-an, dikenal sebagai teori pertumbuhan endogen (endogenous growth theory). Teori pertumbuhan endogen telah memasukkan berbagai aspek sebagai penentu pertumbuhan ekonomi selain kapital dan tenaga kerja yang sering disebut total factor productivity yang dianggap sebagai ukuran produktivitas dan bersifat endogen. Aspek lain tersebut meliputi : pengembangan sumber daya manusia, sumber daya fisik, pentingnya peranan kebijakan perdagangan internasional serta kelembagaan atau institusi.Penjelasan yang dipaparkan di atas, semuanya bertolak dari upaya pencarian sumber-sumber yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonorni, khususnya di Indonesia. Secara aritmatika, pertumbuhan ekonomi secara micro dapat dihitung dari pertumbuhan yang disebabkan oleh kapital, tenaga kerja, dan perubahan produktivitas dalam pemakaian sumbersumber sumber-sumber tersebut. Studi yang pemah dilakukau menunjukkan bahwa sumber dari pertumbuhan kapital yang banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, perubahan dalam ha! produktivitaslah yang menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar negara (World Bank, 1991 : 4).Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji berbagai faktor yang diidentifikasikan sebagai penentu pertumbuhan total faktor productivity yang dianggap sebagi ukuran tingkat produktivitas di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai metode penelitian kuantitatif yang menyoroti hubungan antar variabel, yaitu antara variabel terikat (dependent) dan variabel babas (independent). Pertumbuhan tourl factor productivity merupakan variabel terikatnya yang besarnya dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan ekonomi, stabilitas makroekonomi dan tingkat pendidikan sebagi ukuran dari investasi sumber daya manusia. Indikator keterbukaan ekonomi terdiri dari kebijakan orientasi ekspor dan kebijakan subtitusi impor yang dihitung menggunakan irrdek Learner seta kebijakan liberalisasi modal. indikator stabilitas makroekonomi meliputi tingkat inflasi, rasio neraca transaksi berjalan terhadap PDB dan perubahan nilai tukar efektif riil sedangkan tingkat pendidikan diukur dengan tingkat scholl enrollment ratio 'SEW untuk SD, SLTP, SMU dan perguruan tinggi.Obyek penelitian berkaitan dengan data-data variabel makro perekonomian Indonesia yang meripakan rangkaian data deret waktu (rime-series analysis), yang diambil dari berbagai sumber terkait (BI, BPS, Depkeu, dan lain-lain). Dengan demikian dapat dikategorikan sebagai analisis data sekunder.Dengan menggunakan teknik dan model analisis ordinary least square (OLS) diperoleh kesimpulan bahwa variabel bebas yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP adalah kebijakan orientasi ekspor, rasio neraca transaksi berjalan terhadap PDB, Nilai tukar efektif riil, SER SLTP dan SER SMU. Kebijakan subtitusi impor dan kebijakan liberalisasi modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan TFP dengan tingkat kesalahan of = 15 %. Sedangkan variabel bebas yang tidak unemiliki signifikansi terhadap pertumbuhan TFP adalah tingkat inflasi, SER SD dan SER PT. Faktor yang paling dominan peranannya mempengaruhi pertumbuhan TFP adalah kebijakan orientasi ekspor. "

"Proses meningkatkan kualitas kepemimpinan dan SDM pada hakekatnya adalah suatu proses membangun kualitas masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera. Kegiatan membangun masyarakat tentu saja tidak akan mampu dikerjakan sendiri oleh pemerintah, diperlukan sektor-sektor lain untuk membatu, seperti sektor bisnis (perusahaan) maupun civil society organization (CSO). Penelitian ini mengangkat kegiatan suatu civil society organization yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) PPSDMS Nurul fikri. Melalui bidang pendidikan, PPSDMS Nurul Fikri berupaya memberikan kontribusi membangun masyarakat, yaitu program pengembangan kepemimpinan bagi mahasiswa berprestasi melalui dana zakat, infak dan shodaqoh.Bagi PPSDMS, Kualitas SDM sangat berperan sangat panting dalam mensukseskan pembangunan, mengingat krisis kepemimpinan nasional semakin menjadi ancaman serius bagi kelanjutan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika perhatian pada bidang kepemimpinan dan pengembangan SDM semakin lemah maka harapan akan Iahirnya kesejahteraan dan kemandirian bangsa semakin sulit. Kenyataan inilah yang membuat PPSDMS hadir dengan cita-cita menciptakan calon pemimpin masa depan. Berbicara mengenai peningkatan kualitas kepemimpinan maka mahasiswa memiliki peran yang cukup strategis, mereka adalah golongan elit terdidik. Posisi mahasiswa sebagai kelompok elit terdidik sangat signifikan sebagai generator of social change dan sebagai agent of change. Meski jumlahnya tidak banyak, tetapi secara kualitatif mampu menjadi lokomotif bagi kesadaran semua pihak untuk mengadakan perubahan.Setelah lima tahun berjalan sejak tahun 2002, peneliti mencoba melakukan deskripsi atas aktivitas dan pelaksanaan program PPSDMS dalam rangka mencapai visi dan misinya. Aktivitas tersebut penting untuk dikaji sebab PPSDMS melakukan terobosan dalam pengelolaan ZIS khususnya melalui bidang pendidikan yang masih didominasi cara-cara tradisional yang kurang tepat guna dan tepat sasaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mentodologi kualitatif. Sedangkan strategi penelitian yang dilakukan adalah studi kasus.Peneliti memperoleh data primer rnelalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan literatur. Analisa yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan beberapa konsep dan teori seperti konsep dan teori sosial khususnya teori strukturasi, tindakan sosial, modal sosial dan melalui pendekatan sistem, yaitu dengan melihat pada input, proses, output dan outcome.Dan analisis yang dilakukan, secara umum PPSDMS Nurul Fikri telah melaksanakan program-programnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan, mulai dari penghimpunan hingga pendayagunaan dana ZIS. Dari penelitian ini terlihat pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan pada PPSDMS sejak awal berdirinya, seperti pengembangan kegiatan, pendanaan, jumlah peserta, jumlah regional, alumni dan jaringan. Meskipun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah strategi penghimpunan dana. Strategi penghimpunan dana perlu ditingkatkan untuk perbaikan program di masa yang akan datang sehingga SDM yang dikembangkan dapat meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya.Pada penelitian ini peneliti juga memberikan model-model dan strategi pengembangan PPSDMS sebagai lembaga Amil Zakat yang merupakan Organisasi Masyarakat Sipil sehingga organisasi ini lebih berkembang dan semakin mudah untuk mewujudkan visi dan misinya.Terlepas dari keunggulan maupun kelemahan, sebagai sebuah organisasi civil society PPSDMS telah memiliki modal sosial yang cukup dan telah menunjukkan peran aktifnya dalarn mengembangkan SDM, khususnya mahasiswa. PPSDMS Nurul Fikri juga terus mendorong peserta dan para alumni program agar senantiasa berkontribusi bagi masyarakat luas sehingga program ini memberikan kebermanfaatan yang berkesinambungan.

---

Process of increasing human resources quality is actually a process of developing quality of Indonesian Society into prosperous society. The activity of developing society shall not only be burdened to government alone, It needs other sectors help, like business sector (companies) and civil society organization (CSO). This research designates a civil society organization activity named Lembaga Amil Zakat (LAZ) PPSDMS Nurul Fikri. Through educational field, PPSDMS Nurul Fikri gives contribution in developing society , by managing Zakat, Infaq and Shodagoh for its leadership program of outstanding students.In the eye of PPSDMS, human resource quality plays an important role in successing the development due to national leadership crisis, which become a serious threat to the society, nation and state continuance. When the attention to leadership and human resource developing were lacking, so the hopes to bring prosperity and nation self-reliant barely made. This reality what made PPSDMS comes with the idea of creating future leader. Talk about increasing leadership quality, students have strategic role, as educated elites. Their positions as educated elites are significant as generator of social change and as agent of change. Although lack in numbers, but their qualities have the ability to lead as locomotive of people conscious to make changes.After five years running the program since 2002, the writer tries to descript PPSDMS's activities and programs to reach its mission and vision. The activities are important to study because PPSDMS has made a break through in managing Zakat, Infaq, and Shodagoh (ZIS) especially for educational purposes, which now still dominated with inappropriate and ineffective traditional ways. Metodology used in this study is qualitative methodology. The research strategy is case study. The writer gained primary data through participative observation and deep interviews, while secondary data gained from literatures, library and books study. The Analysis made is using several concepts and theories such as social concept and theory especially structuration theory, social action, social modal and system approach, i.s. by figuring input, process, output, and outcomes.From the analysis made, generally PPSDMS Nurul Fikri has run the programs as their planed, start form gaining until using ZIS funds. This research has shown the significant growth and development of PPSDMS since its birth, like the developments of its activities, funding, number of participants (students), number of regional, alumni and links. Although several things need to be increased, one of them is gaining fund strategy. Gaining fund strategy needs to be increased for the betterment of the program in future, so the human resources could increase both their quality and quantity.In this research the writer also handling models and PPSDMS developing strategy as Zakat Amil Institution which also as Civil Social Organization so this organization may develop and easily accomplish its mission and visions. Out of its strength and weakness, as Civil Society Organization PPSDMS has had enough social modal and has shown its active role in developing human resource, especially student. PPSDMS Nurul Fikri also pushes its students and alumni always to give contribution to the society so this program will bring continuous beneficiaries."

"World Trade Organization (WTO) merupakan Badan Internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggotanya. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui UU No. 7/1994. Dengan demikian maka Indonesia harus mematuhi persetujuan WTO yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan Internasional. Dengan berlakunya prinsip perdagangan bebas membawa dampak negatif bagi negara-negara berkembang yang tidak dapat menjaga kelangsungan produk unggulannya dibidang pertanian dan tidak memiliki daya saing karena negara-negara maju yang sudah slap dapat memberikan subsidi kepada pelaku usaha di negaranya sehingga dapat menekan harga. Hal ini membuat sektor pertanian di negara berkembang yang diandalkan menjadi produk unggulan tidak dapat bersaing.Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan di bidang Pertanian di negara-negara berkembang, sebagai contohnya adalah kekisruhan tata niaga betas dan membanjirnya impor gula ilegal di Indonesia."