Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article describes the concept, relevance, principles and milestones about policy. Based on William Dunn's framework, it also tries to describe the purposes of policy analysis and its implementation that are needed on health decentralization. In Indonesia the health decentralization has been implementedfor some years but policy analysis is understood as regulation analysis which has been directed by the Deparfment of Health. At present the implementation process of the health decentralization, the Central government still has double functions as policy maker and performer In fact based on regulations, the responsibilities have been delegated to District governments. Understanding the policy analysis on the implementation of health decentralization would provide challenges to interpretate in accordance with the localspecific conditions."

"Tujuan dari studi adalah: pertama, mengetahui dan menganalisis taktor-faktor apa yang mendorong optimasi pertumbuhan ekonomi daerah; kedua, mengetahui dan menganalisis besarnya alokasi pengeluaran pemerintah pusat untuk daerah dan pengeluaran daerah yang mengoptimalkan pertumbuhan ekonominya; ketiga, mengetahui dan menganalisis tingkat desentralisasi yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.Studi ini didasarkan pada studi Tao Zang dan Heng-fu Zou dari Bank Dunia, dengan kasus China. Masalah pokok yang hendak dikaji adalah apakah desentralisasi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan seberapa besar pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta berapa tingkat desentralisasi yang optimal.Studi terhadap Indonesia dilakukan dengan mengambil periode 1986-1996 dan mencakup 27 propinsi di Indonesia. Studi ini akan 1). mengestimasi faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan 2). mengestimasi besarnya pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 3) mengestimasi tingkat desentralisasi yang optimal.Beberapa faktor yang diperkirakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia mencakup 3 faktor besar, yaitu Sumber Daya, Keterbukaan daerah dan Kebijakan. Faktor sumber daya mencakup sumber daya alam, keuangan daerah dan sumber daya manusia, Sedangkan faktor kebijakan terdiri dari Upah dan Desentralisasi. Estimasi dilakukan dengan menggunakan teknik panel data.Dalam menyelesaikan model optimasi pertumbuhan, akan digunakan model optimasi pertumbuhan ekonomi neoklasik. Untuk itu perlu diestimasi terlebih dahulu besarnya stok modal swasta dengan menggunakan Perpetual Inventory Method (PIM). Spesifikasi fungsi produksi diestimasi dengan teknik panel data.Hasil estimasi terhadap faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menunjukkan bahwa faktor sumber daya alam, sumber daya keuangan, keterbukaan suatu daerah, upah dan desentralisasi fiskal mendorong perturnbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Faktor sumber daya manusia tidak signifikan secara statistik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.Faktor Desentralisasi secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi akan semakin sensitif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya untuk daerah di Iuar Pulau Jawa dan Sumatera, daerah dengan tingkat pendapatan rendah, daerah dengan tingkat pendapatan dan penduduk rendah, serta daerah dengan kesenjangan pendapatan rendah.Nilai konsumsi optimal (c*), stok modal swasta optimal (k*), Pengeluaran pemerintah pusat ke daerah optimal (s*) dan pengeluaran pemerintah daerah optimal (p*) membentuk pola yang sama. Pada periode 1986-1996, ternyata besarnya stok modal swasta, pengeluaran pemerintah pusat ke daerah dan pengeluaran pemerintah daerah masih dibawah tingkat optimalnya pada saat kondisi "steady state", terlebih pada saat kondisi "Golden Rule" tercapai. Tingkat desentralisasi optimal untuk mencapai pertumbuhan yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya ternyata lebih tinggi dibandingkan tingkat desentralisasi aktualnya. Ini menunjukkan bahwa tingkat desentralisasi yang terjadi pada periode yang diamati belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mencapai kondisi yang mengoptimalkan konsumsi masyarakatnya. Implikasinya, bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat meningkatkan kapabilitasnya dalam menarik investor ke daerah sehingga terjadi peningkatan permintaan (konsumsi) masyarakat dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang lebih besar untuk pertumbuhan.Dari studi ini setidaknya masih bisa dilakukan penelitian lanjutan berkaitan dengan dua hal. Pertama, proksi yang dipakai untuk mengukur sumber daya manusia, mungkin bisa mempergunakan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Kedua, berkenaan dengan fungsi produksi, meskipun dalam studi ini akhirnya menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas yang lebih sesuai dibandingkan fungsi produksi CES, mungkin perlu dilakukan pengujian khusus atas kedua fungsi tersebut dalam kaitannya dengan masalah pertumbuhan ekonomi."

"Alokasi anggaran sebagai kebijakan keuangan daerah dalam menjabarkan visi dan misi Kabupaten Lahat merupakan suatu fenomena yang tidak hanya menjadi cerminan kebijakan publik tetapi sekaligus menjadi cermin pelaksanaan fungsi anggaran dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan. Rencana pembangunan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategsi Kabupaten Lahat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskdpsikan dan manganalisis alokasi anggaran pembangunan di sektor kesejahteraan sosial pada APBD tahun 2003 - 2004 dalam pelaksanaan renstra Kabupaten Lahat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif, berdasarkan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan informan penelitian dan studi kepustakaan.Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah tersaji, maka diperoleh pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :Alokasi anggaran untuk bidang perekonomian yang meliputi bdang pertanian, perkebunan, petemakan dan perikanan termasuk juga pertambangan serta Perindustrian dan Perdagangan, masih sangat kecil yaitu di bawah 3%. Artinya bahwa dalam kebijakan anggaran pembangunan daerah bidang-bidang tersebut belum mendapatkan priodtas yang maksimal. Bahkan jumlah alokasi tersebut jauh di bawah alokasi bidang administrasi umum yang mencapai 7,19 %.Alokasi anggaran untuk bidang kesehatan, kurang mendukung keseimbangan visi dan misi Kabupaten Lahat yang ingin mewujudkan masyarakat yang sehat dengan jumlah alokasi anggaran sebesar 9,23 %., dad kondisi ideal yang disyaratkan anggaran nasional sebesar 15% dari APBD. Begitu juga alokasi bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan masih belum mendapat prioritas yang berarti dengan kecilnya anggaran yang dialokasikan, sementara itu indikator kinerja yang harus diwujudkan terlalu banyak. Namun demikian, dengan besaran alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sekitar 26,76%, kebijakan alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Lahat sebenarnya sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sumber daya manusia merupakan pandasi utama pelaksanaan pembangunan daerah. Demikian juga alokasi anggaran bidang transportasi 27,92% dan total Anggaran Belanja Pembangunan Tahun 2004. Kebijakan alokasi anggaran pembangunan sudah terarah untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Lahat, karena sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu fondasi ekonomi daerah serta urat nadi perekonomian masyarakat dan daerah yang sekaligus menghubungkan wilayah terpencil. Dengan strategi anggaran yang terarah pada upaya peningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fondasi perekonomian daerah yang dinamis, maka secara bertahap Visi dan Misi Kabupaten Lahat dapat diwujudkan.Berdasarkan analisis alokasi anggaran pembangunan dalam pembangunan kesejahteraan sosial diketahui bahwa kebijakan alokasi anggaran pembangunan Kabupaten Lahat tahun 2003 dan 2004 dan indikator besaran anggaran yang dialokasikan, belum sepenuhnya memihak pada upaya pembangunan kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam renstrada belum mampu dijabarkan dalam kebijakan anggaran.Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak yang diteliti adalah sebagai berikut :Pemerintah kabupaten Lahat perlu membentuk Tim Asistensi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Anggaran dengan melibatkan kalangan akademisi dan konsultan profesional. Pemerintah Kabupaten Lahat bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lahat perlu segera merumuskan kebijakan yang kondusif menyangkut regulasi di bidang pembiayaan daerah, terutama alokasi anggaran pembangunan yang terarah untuk meningkatkan produktivitas daerah.Alokasi anggaran pembangunan untuk merealisasikan visi dan misi Kabupaten Lahat yaitu pada bidang pendidikan, apartur pemerintahan, kesehatan, Agama (peningkatan keimanan dan ketagwaan masyarakat Kabupaten Lahat) dan perekonomian (Pertanian, Perkebunan, Petemakan, Perikanan, Pertambangan dan Pariwisata) serta pembangunan prasarana dasar meliputi pemukiman, gedung dan pelayanan kepada masyarakat perk' menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran pembiayaan daerah kabupaten Lahat di masa mendatang tanpa mengesampingkan bidang-bidang pembangunan lain.Konsistensi kebijakan anggaran pembangunan dalam hal ini alokasi anggaran pembangunan sebagai operasionalisasi dari program yang talah ditetapkan dalam rencana strategis daerah perlu dijaga sehingga pencapaian visi dan misi daerah dapat diwujudkan."

"Tesis ini membahas bantuan demokrasi AS yang diimplementasikan oleh USAID Indonesia pada periode 2004-2009 dengan fokus Local Governance Support Program. Penelitian mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ide dasar program desentralisasi demokratis USAID di Indonesia pada periode 2004?2009 yang hendak menjawab kebutuhan konsolidasi demokrasi telah berlangsung optimal, tetapi belum mencakup seluruh kebutuhan aktual. Untuk itu, pada masa mendatang desain dari program sejenis perlu memperhatikan beberapa kondisi, yaitu: pemilihan lokasi (daerah target), simplifikasi administrasi proyek, pemilihan bentuk dan tema kegiatan, fokus spesifik pada kegiatan untuk masyarakat sipil dan legislatif, serta pelibatan pemerintah nasional dal am prosesnya

---

This thesis is about US democracy assistance implemented by USAID Indonesia in 2004 ? 2009 terms, focused on Local Governance Support Program (LGSP), using the qualitative descriptive design. The study shows that the idea of decentralized democratic governance program by USAID in Indonesia which was intended to fulfill the need of democratic consolidation have been implemented properly, but have not covered the overall actual challenges yet. In order to improve similar program in the future, some issues should take into account, including: selection of the area, simplifying the project administration, selection of type and topic of activities, special attention to activities design to civil society as well as local legislatives, and the involvement of Government of Indonesia in the process."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Peran Lurah Dalam Penyelenggaraan Pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)(Studi Kasus di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi). Penelitian ini dianggap penting mengingat salah satu perubahan mendasar pada era reformasi ini adalah pendelegasian wewenang pembiayaan daerah dari pemerintah kepada pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan lahimya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menitikberatkan pembiayaan pembangunan daerah kepada pemerintah daerah. PBB merupakan salah satu sumber dana bagi pembangunan daerah Jambi. PBB diwajibkan kepada setiap warga masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan. Walaupun PBB merupakan Pajak pusat, akan tetapi kewenangan pengelolaan PBB diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Pembagian hasil PBB akan dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui dana perimbangan daerah dengan pembagian 90% dan 10%.Dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola PBB ini mengharuskan pemerintah daerah mampu mengoptimalkan cara untuk mencapai target PBB yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat pemerintah kelurahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, maka Pemerintah Kota Jambi melalui Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Karla Pemerntah Kelurahan, melimpahkan wewenang pengelolaan PBB kepada pemerintah kelurahan.Dalam pencapaian target PBB di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, ditetapkan suatu cara dalam pelaksanaan pemungutan PBB. Berdasarkan kesepakatan bersama dengan Camat Jambi Timur beserta seluruh Lurah yang berada di wilayah Kecamatan Jambi Timur. Dalam hal ini Lurah berperan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dikarenakan pelaksanaan kebijakan yang sarna, akan tetapi terdapat hasil serta pencapaian target yang berbeda antara Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan diperoleh melalui proses wawancara dengan informan, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah informan sebanyak 18 orang yang terdiri dari Lurah , Staf Kelurahan, Tokoh Masyarakat (Ketua RT) serta masyarakat yang berasal dari dua Kelurahan yaitu Sulanjana dan Kasang. Dan hasil penelitan diketahui bahwa peran yang dilaksanakan oleh Lurah Sulanjana dan Lurah Kasang dalam penyelenggaraan pemungutan PBB antara lain dengan melakukan pembinaan aparat pemenntah kelurahan, mengadakan kerjasama dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), mensosialisasikan tentang PBB kepada masyarakat, memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sampai dengan pembenan sanksi kepada masyarakat yang menunggak PBB. Adapun faktor pendukung di Kelurahan Sulanjana adalah pemahaman masyarakat tentang PBB, kerjasama yang baik dengan tokoh masyarakat (Ketua RT), faktor kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Lurah Sulanjana yaitu sebagai pemimpin yang menjadi panutan bagi masyarakatnya, seta sumber daya manusia yaitu aparat kelurahan. Sedangkan faktor pendukung yang ditemui di Kelurahan Kasang yaitu adanya kerjasama yang baik antara Lurah dengan tokoh masyarakat (Ketua RT). Sedangkan faktor yang menghambat peran Iurah dalam penyelenggaraan pemungutan PBB di Kelurahan Sulanjana adalah administrasi PBB yang masih kurang memadai. Sedangkan faktor penghambat yang terjadi di Kelurahan Kasang adalah administrasi P88 yang kurang memadai, kepemimpinan Iurah yang mulai berkurang motivasinya dalam menjalankan kepemimpinannya, seta kurangnya sumber daya manusia atau aparat kelurahan di Kelurahan Kasang. Pelaksanaan peran di 2 (dua) kelurahan ini terdapat beberapa perbedaan, yaitu dalam hal memotivasl aparat, sosialisasi kepada masyarakat, kepemimpinan dan Lurah, seta beberapa faktor pendukung dan penghambat yang berbeda dan dua kelurahan tersebut. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadinya pencapaian target PBB yang berbeda di Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang.Adapun saran yang dikemukakan dalam basis ini adalah pertama kebijakan yang ditetapkan secara bersama-sama antara Camat Jambi Timur dan Lurah yang berada di Kecamatan Jambi Timur agar dibukukan dan dibuat petunjuk operasionalnya secara teknis, kedua penambahan jumlah aparat Kelurahan Kasang agar pembagian tugas di Kelurahan dapat berjalan seimbang dengan jumlah aparat yang tersedia, keliga agar pemerintah Kelurahan Sulanjana dan Kelurahan Kasang melakukan pembaharuan data PBB dengan melaksanakan pendataan ulang terhadap objek dan subjek pajak di kelurahan masing-masing mengingat harga tanah yang berubah sehingga mempengaruhi dalam pencapaian target PBB."

"ABSTRAKSalah satu kebijakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah penataan daerah. Kebijakan penataan daerah dapat berupa pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan daerah menghasilkan daerah otonomi baru DOB. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, DOB sebagai subjek hukum yang memiliki aset tersendiri juga harus mampu mengelola keuangannya secara adil, proporsional, demokratis, transparan dan bertanggung jawab. Hal tersebut tidak menjadikan peran pemerintah pusat menjadi pasif, karena pemerintah pusat tetap memiliki hubungan keuangan dengan DOB melalui instrumen dana perimbangan. Selain dana perimbangan, pemerintah pusat juga harus menjamin keberlangsungan DOB melalui sebuah kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan yang harus diberikan daerah induk dan provinsi terhadap DOB untuk menyelenggarakan pemerintahannya dan mengadakan pilkada pertama kali. Kebijakan berupa hibah dan/atau bantuan pendanaan ini diatur dalam undang-undang pembentukan DOB yang memuat mengenai waktu dan besaran jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, beberapa DOB yang sudah terbentuk tidak mendapatkan hibah atau bantuan pendanaan dari daerah induk dan provinsi. Hal ini menjadi masalah karena seharusnya daerah induk dan provinsi membayarkan hibah dan/atau bantuan pendanaan terhadap DOB sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Adapun mengenai metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Penyelesaian terkait dengan permasalahan pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan oleh daerah induk dan provinsi terhadap DOB diselesaikan dengan regulasi yaitu PMK No. 215 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Daerah Induk Terhadap DOB. Implementasi pembayaran hibah dan/atau bantuan pendanaan melalui regulasi tersebut dapat dipaksakan karena sifatnya wajib, yakni berupa kebijakan dari pemerintah pusat.

---

ABSTRACTOne of the policies undertaken in order to implement regional autonomy is territorial reform. Territorial reform policy can be proliferation, deletion and amalgamation region. Proliferation region produce new autonomous region DOB . In order to implement government, DOB as in legal subject has own assets also must manage finances fairly, propotional, democratic, transparent and responsible. This doesnt make the central government 39s role are passive, because central government retains financial relation with the new autonomous region through the instrument of balanced budget. In addition to the balanced budget, central government must also ensure the sustainability of the new autonomous region through a policy of grants and or funding assistance to be provided by the main region and provincial region to the new autonomous region to organize their administrations and conduct pilkada for the first time. Grant and or funding assistance policy is governed by the formation of new autonomous region regulation which contains the amount of time and quantity. As time passes, some newly established autonomous region dont receive grant or funding assistance from main region and provincial region. This is become a problem because main region and provincial region should pay grant and or funding assistance to the new autonomous region within the specified time period. Research method used is normative juridical writing with qualitative approach from library materials and interview. The settlement related with the problem of grant payment and or financing assistance by main region and provincial region to the new autonomous region is solved by regulation of PMK Number 215 Year 2015 about the Procedures for Cutting of DAU and or DBH of main region to DOB. Implementation of grant payment and or funding assistance through the regulation can be enforced because it is mandatory, as in the policy of the central government."

"Jurnal yang mengangkat isu-isu terkait dinamika kebijakan luar negeri Indonesia"

"Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat tahun 2013 menempatkanKabupaten Cianjur terendah di Jawa Barat, dan Kota Sukabumi terjadi penurunanpaling signifikan di Provinsi Jawa Barat. Tujuan studi ini untuk menjelaskanimplementasi kebijakan urusan kesehatan di Kabupaten Cianjur dan KotaSukabumi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitiandengan pendekatan postpositivisme menggunakan metode kualitatif. Hasilpenelitian implementasi kebijakan urusan kesehatan di Kabupaten Cianjurmenunjukkan belum validnya data masyarakat miskin untuk program pembiayaankesehatan, adanya hutang Pemerintah Daerah ke fasilitas kesehatan, anggarankesehatan belum 10 , akses masyarakat ke fasilitas kesehatan masih sulit,rujukan puskesmas ke rumah sakit masih tinggi, kurangnya jumlah sumber dayamanusia kesehatan dan kualitas kompetensinya yang rendah, serta belum adaperencanaan dan program pengembangan sumber daya manusia kesehatan.Sementara Kota Sukabumi implementasi kebijakan urusan kesehatan yangmeliputi pembiayaan kesehatan, fasilitas kesehatan, dan sumber daya manusiakesehatan sudah berjalan dengan baik, namun yang masih harus diperhatikanadalah program pengembangan sumber daya manusia kesehatan yang belumberjalan. Faktor kepemimpinan, komunikasi, dan sosio cultural menjadi faktordominan yang mempengaruhi implementasi kebijakan desentralisasi urusankesehatan berdasarkan konsep factors affecting implementation ofdecentralization policies yang dikemukan oleh Cheema dan Rondinelli.Kata Kunci : Kesehatan, Desentralisasi, Implementasi Kebijakan, PembiayaanKesehatan, Fasilitas Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, KabupatenCianjur, Kota Sukabumi

---

West Java is one of the provincial area in Indonesia which consist of 25 districtsand cities. Based on 2013 Indonesian Public Health Development Index IPHDI ,there were two areas in West Java with major public health developmentconcerns. District of Cianjur has the lowest IPHDI rank in 2013, while City ofSukabumi experienced a significant decrease in IPDHI rank from 2007 to 2013.This study aimed to analyze implementation of health affair policy and to identifyfactors that affecting it in Cianjur and Sukabumi by using post positivismapproach and qualitative method. The results of the implementation of healthaffairs policy in Cianjur showed that the accurate data on poor society for healthfinancing program was not established, the presence of local government debt tohealth facilities, health budget has not covered 10 of the total budget, difficultiesin accessing health facilities, the number of referral from Puskesmas to hospitalwas high, the number and quality of competence in health human resources waslow, and human health resources development plan and program were notavailable. On the other hand, even though Sukabumi had significant decrease inIPDHI rank, this research found out that Sukabumi has established a wellperformedimplementation of health affairs policy which consist of healthfinancing programs, health facilities and health human resources. However,Sukabumi had to consider to implement the human health resource programswhich were not yet started. Overall, the findings from Cianjur and Sukabumishowed that leadership, communication and sociocultural are the dominant factorswhich influence the implementation of health affairs policy decentralization basedon factors affecting implementation of decentralization policies conceptbyCheema dan Rondinelli.Key words Healthy, Desentralization, Policy Implementation, Health Financing,Health Facility, Human Health Resources, Cianjur, Sukabumi"

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang persiapan pelaksanaan musyawarah perencaaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kelurahan Pondang Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dan berpedoman pada Surat Edaran Bersama Mendagri dan Kepala Bappenas No. 0259/M.PPN/I/2005 mengenai Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tabun 2005, yang bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari tingkat desalkelurahan, untuk dibawa ke tingkat kecamatan hingga kabupaten yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten.Saat ini kebijakan yang disusun oleh pemerintah masih banyak yang belum rnenjawab kebutuhan asli masyarakat, pendekatan yang sentralistis membuat kebijakan tersebut menjadi bias dalam pelaksanaannya, sehinga program pembangunan sering tidak menempatkan manusia sebagai pusat dari kegiatan pembangunan (people center development), sehingga perlu untuk melihat bagaimana persiapan kebijakan itu terjadi di tingkat pelaksana terbawah (street level bureaucrat) mempersiapkan implementasi kebijakan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, observasi dan studi kepustakaan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling terhadap aparat pemerintah daerah, di tingkat kelurahan dengan jumlah 18 orang. Hasil penelitian ini dianalisis dengan dilandasi kebijakan mengenai perencanaan pembangunan dan kerangka pemikiran tentang implementasi kebijakan, perencanaan pembangunan partisipatif, serta faktor-faktor yang menghambat persiapan pelaksanaan kebijakan.Langkah-langkah persiapan yang dilakukan di Kelurahan Pondang meliputi pengorganisasian dan interpretasi, langkah pengorganisasian dilakukan dengan membentuk tim penyelenggara Musrenbang Kelurahan, setelah itu tim penyelenggara menyiapkan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan musrenbang. Langkah berikutnya adalah langkah interpretasi yaitu usaha pihak pelaksana dalam memahami isi dari petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tersebut. Sebelum pelaksanaan Musrenbang sebagai bagian dari tahap interpretasi juga diadakan rapat penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan, dimana hasil penjaringan aspirasi di tingkat lingkungan dijadikan sebagai dasar untuk pelaksanaan Musrenbang Kelurahan.Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa proses persiapan pelaksanaan musrenbang di kelurahan Pondang dibagi dalam dua tahapan besar yaitu tahap pengorganisasian dan tahap interpretasi. Dalam tahap pengorganisasian dimana pada tahap tersebut panitia dibentuk dan melaksanakan tugas-tugasnya masih sangat didominasi oleh pihak pemerintah dan tidak melibatkan masyarakat dalam kepanitiaan. Tidak ada perekrutan sesuai dengan kebutuhan kebijakan yang akan dilaksanakan. Namun struktur organisasinya mengikuti struktur yang ada dalam kelurahan. Sedangkan pada tahap interpretasi, dimulai dari proses kemampuan dari pelaksana untuk memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan musrenbang tersebut dilaksanakan menjadi faktor yang penting dan tidak didasarkan pada pengalaman saja. Hal-hal tersebut adalah pemahaman mengenai tujuan kebijakan, sumber daya yang akan digunakan, proses dalam kebijakan itu sendiri, serta aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka berintraksi. Di Kelurahan Pondang hal tersebut tidak seluruhnya dapat dipahami oleh perangkat kelurahan karena keterbatasan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Sedangkan untuk hambatan terdiri atas kegagalan komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri. Dari hambatan-hambatan tersebut masalah waktu dan dana yang terbatas serta sikap yang tidak antusias terhadap musrenbang menjadi hambatan terbesar dalam persiapan pelaksanaan musrenbang.Saran yang dapat dikemukakan dalam tesis ini yaitu : pertama, peningkatan komunikasi antara pihak kabupaten dan pihak kelurahan. Hal ini penting karena dengan adanya komunikasi maka akan tercipta proses transfer of knowledge yang dapat berdampak pada pemahaman pelaksana di tingkat desa/kelurahan akan semakin baik dan pada akhirnya tercapainya tujuan dari pelaksanaan musrenbang tersebut. Kedua, perlu adanya usaha untuk meningkatkan kapasitas pelaksana Musrenbang terutama di tingkat kelurahan/desa, terutama kemampuan dalam perencanaan pembangunan partisipatif. Usaha ini dapat ditempuh dengan cara mengadakan pelatihan atau seminar mengenai perencanaan pembangunan partisipatif. Dengan adanya kemampuan tersebut maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas dari hasil musrenbang itu sendiri dan dapat menjamin partisipasi masyarakat dalam Musrenbang itu sendiri."