Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Francisco Budi Hardina
Demokrasi deliberatif : menimbang negara hukum dan ruang publik dalam teori diskursus Jurgen Habermas
Yogyakarta: Kanisius , 2009
321.8 FRA d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Ilham Wiryadi Muhammad
Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagai ruang publik (studi kasus pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang penodaan agama dan perselisihan hasil pemilihan umum presiden wakil presiden 2014 = Court hearings at constitutional court as public sphere case study of juducial review the act of religion blasphemy and disputes of the president vice president 2014 result in the constitutional court / Ilham Wiryadi Muhammad
" [ABSTRAK
Penelitian ini membahas komunikasi yang terjadi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai ruang publik. Penelitian kualitatif dilakukan melalui metode studi kasus dengan desain studi multikasus. Dari hasil observasi yang dilakukan dapat diungkapkan bahwa proses komunikasi persidangan MKRI memenuhi kategori ruang publik. Dalam proses persidangan memang terjadi adanya intimidasi dalam persidangan di antara para pihak maupun perlakuan tidak setara yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi. Namun secara keseluruhan proses komunikasi dalam persidangan MKRI termasuk sebagai ruang publik.
ABSTRACT
This study discusses the communication that ... "
2015
T44426
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simbolon, Manuel
Demokrasi deliberatif dan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan hukum di world trade organization wto untuk mewujudkan perdagangan bebas yang adil = Deliberative democracy and participation of civil society in the law making process at world trade organization wto to realize fairly free trade / Manuel Simbolon
" ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Demokrasi Deliberatif dan partisipasi Masyarakat sipil dalam proses pembentukan hukum di World Trade Organization (WTO). WTO didirikan untuk mengatur perdagangan internasional sesuai dengan WTO Agreement. WTO mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran perdagangan barang dan jasa. Namun sejak kelahirannya WTO telah mendapatkan resistensi yang sangat besar dari berbagai kalangan akar rumput. Hal tersebut dikarenakan hukum perdagangan internasional dalam kerangka WTO telah menimbulkan ... "
Universitas Indonesia, 2016
T45280
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manambe, Ellena Florance
Teori demokrasi deleberatif sebagai jalan penyempurnaan demokrasi liberal (demokrasi representatif) perwakilan di Indonesia paska reformasi = Deliberative democracy as a mean to enhance liberal democracy or representative democracy in Indonesia
" Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursus-diskursus liar yang terjadi dalam masyarakat Di samping ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Candra Kusuma
Demokrasi deliberatif di era otonomi daerah : studi kasus 'Forum Konstituen' di kabupaten Bandung
" Tesis ini membahas mengenai Forum Konstituen di Kabupaten Bandung (FKKB), dengan menggunakan metode kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. FKKB adalah forum warga sebagai ruang dialog antara konstituen dengan politisi pada Pemilukada tahun 2010, yang selanjutnya diinstitusionalisasikan menjadi wadah bagi konstituen untuk ?mengawal? (mengontrol dan mempengaruhi) pemerintah yang baru pasca Pemilukada. FKKB dapat dipandang sebagai political public sphere di mana opini publik dibentuk untuk didialogkan dengan pemerintah. Namun model diskursus Habermas sulit diterapkan secara penuh ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
T30562
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Asdar Syarifuddin
Kombinasi Pilkada Calon Tunggal dengan Sistem Noken: Studi Kasus Pilkada Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018 = The Combination of Single Candidate Regional Head Election With Noken System: a Case Study of the 2018 Central Mamberamo District Election
" Penelitian ini membahas kombinasi Pilkada calon tunggal dengan sistem noken mengambil studi kasus pada Pilkada Tahun 2018 di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua. Terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, bagaimana dampak pemilihan sistem noken terhadap kemenangan calon tunggal petahana, kedua, bagaimana prinsip deliberasi dalam pemilihan sistem noken dengan calon tunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis dari variabel-variabel penelitian terkait sistem noken dan calon tunggal. Hasil penelitian ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Al Farizy
Kewenangan Preview Melalui Demokrasi Deliberatif Oleh Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Penguatan Legitimasi Publik Terhadap Paket Undang-Undang Politik = The Authority of Preview Through Deliberative Democracy by the Dewan Perwakilan Daerah as Strengthening Public Legitimacy Towards Political Law Packages
" Skripsi ini membahas mengenai masalah krisis legitimasi publik dalam Paket Undang-Undang Politik yang ditanggulangi dengan teori demokrasi deliberatif. Tujuannya adalah: (1) untuk mengetahui bagaimana checks and balances antar lembaga negara dalam meminimalisasi krisis legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik; dan (2) dan untuk merumuskan mekanisme yang ideal terkait pelaksanaan demokrasi deliberatif untuk menguatkan legitimasi publik terhadap paket undang-undang politik. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat anomali dalam checks and balances antar lembaga negara pada pembentukan paket ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library