Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Suspensi adalah salah satu sanksi yang dapat dijatuhi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) apabila terdapat indikasi bahwa Perusahaan Tercatat melanggar ketentuan dalam Peraturan BEI. Dengan dijatuhi sanksi Suspensi oleh BEI, maka Saham Perusahaan Tercatat tidak dapat diperdagangkan di (a)pasar reguler dan pasar tunai atau (b)di seluruh pasar sekunder, termasuk pasar negosiasi. Apabila suatu saham telah disuspensi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, maka BEI dapat melakukan forced delisting atau penghapusan pencatatan emiten terhadap Perusahaan Tercatat yang berkaitan. Namun, pada praktiknya, banyak Perusahaan yang telah disuspensi lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tetapi tidak juga di-delisting oleh BEI. Suspensi yang berlangsung lama tanpa batas waktu maksimal yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan para investor. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan dijatuhkannya sanksi suspensi sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Skripsi ini akan membahas mengenai kesesuaian penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk dengan ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Selain itu, akan ditinjau pula mengenai tindakan yang dapat dilakukan investor publik atas ketiadaan batas watuu suspensi yang dijatuhkan oleh BEI. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode case approach dan comparative approach yang berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tujuan perpanjangan suspensi PT Bakrie Telecom Tbk adalah untuk memberikan kesempatan kedua bagi perusahaan tercatat untuk dapat terus membenahi kondisi perusahaan, penerapan suspensi saham PT Bakrie Telecom Tbk oleh BEI tetaplah tidak sesuai dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, yaitu 24 (dua puluh empat) bulan karena PT Bakrie Telecom Tbk telah disuspensi dari 2019 hingga saat ini (2023). Untuk menghadapi ketidaksesuaian penerapan sanksi suspensi PT Bakrie Telecom Tbk, investor publik PT Bakrie Telecom Tbk dapat memilih untuk menjual saham tersebut di OTC (over the counter) atau menunggu sampai diangkatnya status suspensi oleh BEI dan menjual saham tersebut dengan periodic call auction di pasar reguler.

---

Suspension is one of the sanctions imposed by the Indonesia Stock Exchange (IDX) when there is an indication that the listed company violates the regulations of the IDX. With the imposition of a suspension sanction by the IDX, the shares of the Listed Company cannot be traded on the market. If a stock has been suspended for at least twenty-four months, the IDX may carry out a forced delisting or removal of the listed status of the related issuer. However, in practice, many companies have been suspended for more than twenty-four months but have not been delisted by the IDX, causing legal uncertainty which clearly contradicts the purpose of imposing suspension sanctions as a form of investor protection. This thesis discusses the appropriateness of applying the suspension to PT Bakrie Telecom Tbk in accordance with the regulation of III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004. Furthermore, it examines the actions that can be taken by public investors in the absence of a clear time limit for suspensions imposed by the IDX. This research employs a normative juridical approach with the case and comparative methods based on literature studies and interviews. The research findings indicate that although the purpose of extending the suspension of PT Bakrie Telecom Tbk is to provide a second chance for the listed company to improve its condition, the application of the suspension by the IDX is still not in line with the specified time limit of 24 (twenty-four) months according to the regulation III.3.1.2 Kep-308/BEJ/07-2004, as PT Bakrie Telecom Tbk has been suspended from 2019 until today, august 2023. To address the inconsistency in the application of the suspension sanction for PT Bakrie Telecom Tbk, public investors of PT Bakrie Telecom Tbk may choose to sell their shares over the counter or wait for the lifting of the suspension status by the IDX and sell their shares through periodic call auctions in the regular market."

"This paper critically reviews general description and mechanism of delisting in capital market, espiciality in Indonesia which isknown as PT BURSA EFEK JAKARTA (BEJ) ....."

"Go Private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Go Private. Oleh karena itu dasar hukum dari pelaksanaan Go Private diambil dari peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Bursa yang terkait yaitu peraturan Bapepam-LK tentang penawaran tender dan peraturan Bursa tentang penghapusan pencatatan. Kasus Go Private yang terjadi dalam PT Komatsu Indonesia Tbk terjadi karena adanya kebijakan global dari induk perusahaan tersebut yang menginginkan PT Komatsu Indonesia Tbk untuk melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup.Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa. Adapun yang patut diperhatikan dalam Go private tersebut adalah mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literaturliteratur yang berkaitan dengan hal tersebut.Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dan sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dibutuhkan peranan pihak-pihak terkait antara lain pihak Bapepam dan Bursa selaku regulator, pihak emiten, dan pemegang saham pengendali. Dari hasil analisa penelitian ini peranan Bapepam-LK selaku regulator sudah cukup baik karena telah memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap pemegang saham minor.

---

Going Private is a process by which a company changes its status from a public company into a private company. There is no regulation specifically regulating the Go Private. Therefore, the legal basis for the implementation of Go Private are taken from the relevant regulations of Bapepam-LK and Stock Exchange, namely the regulation of Bapepam-LK on tender offering and Stock Exchange regulations on deletion of records. Go Private cases occurred at PT Komatsu Indonesia Tbk is because of global policies of the parent company intending PT Komatsu Indonesia Tbk to make changes on the company`s status to be a closed company.In connection with those matters, there are several things which must be made by the Company to perform deletion from the Stock Exchange records. While something to be paid attention in the Go Private are mechanism of implementation and protection of minority shareholders. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing to the prevailing law and regulation, references and literatures related to such matters.The research to be conducted is in form of literature research in the effort to find out primary data and secondary data by using primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to protect the interests of minority shareholders, it is required the role of related parties, among others are Bapepam and Stock Exchange as the regulator, issuer, and majority shareholders. From the Analysis results of this research, Bapepam-LK`s roles, as the regulator have been relatively good as it has provided relatively significant protection to the minority shareholders."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penghapusan pencatatan (delisting) saham PTInovisi Infracom Tbk. Pokok permasalahannya meliputi bentuk perlindungan hukumbagi investor terkait dilakukannya penghapusan pencatatan (delisting) saham PT InovisiInfracom Tbk di Bursa Efek Indonesia dan upaya hukum yang dapat ditempuh olehinvestor terkait dengan penghapusan pencatatan (delisting) saham PT Inovisi InfracomTbk serta perbandingan peran notaris terhadap voluntary delisting dan forced delisting.Untuk menjawab permasalahan tersebut, bentuk penelitian yang digunakan adalahyuridis normatif dan tipe penelitian eksplanatoris,menggunakan data sekunder, sertadianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bentuk perlindungan hukumbagi Investor PT Inovisi Infracom Tbk antara lain melalui prinsip keterbukaan yangdiatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 89 UUPM, kewajiban PT Inovisi InfracomTbk untuk memiliki prospektus, dan kepastian hukum dan penegakan hukum yangdilakukan berdasarkan Pasal 4 jo Pasal 5 UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) oleh OJK.Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Investor PT Inovisi Infracom Tbk yang merasadirugikan antara lain melakukan pelaporan kepada OJK berdasarkan Pasal 30 UU OJK,meminta PT Inovisi Infracom Tbk untuk buy-back saham yang melalui RUPSberdasarkan Pasal 37 jo Pasal 38 jo Pasal 79 ayat (2) UUPT, dan dapat menuntut gantirugi berdasarkan Pasal 111 UUPM. Perbandingan peran notaris terhadap voluntarydelisting dan forced delisting adalah dalam voluntary delisting, RUPS tersebutdilakukan sebelum terjadi delisting, sedangkan dalam forced delisting, RUPS dilakukansetelah ada keputusan dari BEI untuk men-delisting saham perusahaan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis is about the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk.The main point of the issue is form of legal protection for investors related to thedeletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk in Indonesia Stock Exchange,legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares (delisting) ofPT Inovisi Infracom Tbk and comparison of the role of the notary towards voluntarydelisting and forced delisting. To answer the problem, the type of research used isnormative juridical and using explanatory research, using secondary data, and analyzedqualitatively. Based of the result of the study, form of legal protection for investorsrelated to the deletion of shares (delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk is through fulland fair disclosure that stipulated in Article 85 to Article 89 Capital Market Law,obligation of PT Inovisi Infracom Tbk to have a prospectus, and legal certainty dan lawenforcement based on Article 4 juncto Article 5 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Law byOJK. Legal effort that can be taken by investors related to the deletion of shares(delisting) of PT Inovisi Infracom Tbk who feel disadvantaged is reporting to OJKbased on Article 30 UU OJK, asking PT Inovisi Infracom Tbk to do buy-back sharesthrough General Meeting of Shareholders based on Article 37 juncto Article 38 junctoArticle 79 paragraph (2) Limited Liability Company Law, and they can sue forcompensation based on Article 111 Capital Market Law. Comparison of the role of thenotary towards voluntary delisting and forced delisting are in voluntary delisting,General Meeting of Shareholders are held before the delisting, while in forced delisting,General Meeting of Shareholders are held after BEI give the decision to do the deletionof shares (delisting) of that company."

"Setiap perusahaan didirikan dengan harapan bahwa perusahaan tersebut dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, berkembang dengan pesat dan ada untuk jangka waktu yang panjang. Namun demikian banyak kendala yang dihadapi oleh perusahaan untuk mewujudkannya, salah satunya ialah dalam hal memperoleh modal atau dana. Disinilah kemudian Pasar Modal hadir sebagai salah satu alternatif sarana untuk memperoleh dana secara cepat san mudah dari investor maupun kreditur diluar sektor perbankan. Pasar modal berkaitan erat dengan kegiatan penawaran umum di pasar perdana (Initial Public Offering) dan perdagangan efek di pasar sekunder melalui bursa (secondary market). Dengan selesainya penawaran umum perdana berarti kehidupan baru perusahaan sebagai Perusahaan publik akan dimulai dan berbagai kewajiban mulai dikenakan terhadap perusahaan. Perusahaan yang beroperasi sebagai perusahaan publik, pada dasarnya harus siap dengan berbagai konsekuensi dan kewajibannya, yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, melakukan keterbukaan informasi, dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan beserta aturan pelaksanaan yang mengikutinya. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka perusahaan publik tersebut bisa dihapuskan dari pencatatan di bursa atau disebut dengan Delisting. Namun demikian dengan delisting-nya suatu efek perusahaan di bursa bukan berarti perusahaan tersebut berubah menjadi perusahaan tertutup. Selama perusahaan tersebut masih memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan publik, maka perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi sebagai perusahaan publik. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan publik adalah memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas sebagai wujud perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pemegang saham minoritas dalam kaitannya dengan pasar modal dimulai sejak perusahaan tersebut terdaftar sebagai perusahaan publik, dan terus berlangsung selama perusahaan tersebut masih berstatus sebagai perusahaan publik walaupun perusahaan tersebut sudah tidak tercatat lagi di bursa karena delisting.

---

Every public-listed company is established with vision that such company would be able to have a sustained development and exist in a long-term period. However, this vision is challenged by many factors, one of which is capital or any other forms of fundings obtained. By this kind of obstacle, the role of Capital Market is triggered as one of alternatives to obtain fundings for the company in a fast and easy manner. Capital Market gives opportunity for companies to obtain funding from investors or creditors outside the banking sector. Capital Market is highly associated with the Initial Public Offering activities in primary market and stock exchange in secondary market. As the initial public offering in primary market ends, a public-listed company is established and it begins to bear different kinds of obligations. A public-listed company essentially is required to be aware of all of its consequences and obligations inter alia protecting the interests of minority shareholders, conducting information disclosure and acting in accordance with relevant national laws and regulations. If such obligations are neglected, the company may jeopardize its existence in the stock exchange listing. It may be delisted. However, a delisted company does not automatically turn its status from public-listed company to Private Company. As long as the company runs with fulfilled requirements to become a public-listed company, it still bears the aforementioned obligations. One of obligations that has to be fulfilled is that for the company giving protection to minority shareholders. Legal protection for the minority shareholders in connection with Capital Market begins as soon as the company listed as public-listed company and lasts as long as the company is still regarded as public-listed company although having delisted from the stock exchange. "

"

Penelitian ini membahas kemampuan model Altman Z-score emerging market score (EMS) untuk memprediksi status forced delisting di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya berdasarkan data forced delisting di Indonesia selama kurun waktu 2004 – 2015, analisis diskriminan dengan menggunakan variabel Altman Z-score EMS dan tambahan variabel rasio arus kas operasi digunakan untuk menilai perbedaan tingkat akurasi prediksi antara kedua pemodelan tersebut. Penelitian ini menggunakan data 52 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Indonesia, 26 di antaranya mengalami forced delisting selama periode pengamatan dan 26 lainnya tidak mengalami forced delisting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model model prediksi Altman Z-score EMS dapat digunakan untuk memprediksi pengenaan status forced delisting di BEI hingga tiga tahun sebelum perusahaan tersebut mengalami forced delisting dengan tingkat akurasi 67-69% per tahun pengamatan. Selain itu, dengan menggunakan data forced delisting di BEI, analisis diskriminan dengan menggunakan variabel Altman Z-score EMS dan rasio arus kas operasi/total kewajiban dapat meningkatkan tingkat akurasi prediksi pengenaan status forced delisting.

---

This study discusses the ability of Altman Z-score emerging market score (EMS) modelling to predict the status of forced delisting in Indonesia Stock Exchange (ISX). Furthermore, based on forced delisting data in Indonesia during the period of 2004 - 2015, discriminant analysis using Altman Z-score EMS variables and additional variable in form of operating cash flow ratio is used to assess the differences in the prediction performance. This study uses data of 52 non-financial companies listed in Indonesia, 26 of whom undergone forced delisting during the observation period and the other 26 did not experience forced delisting. From this study, it was found that the Altman Z-score EMS model can be used to predict the forced delisting status up to three years before the company undergone forced delisting with accuracy rate of 67-69% per year of observation. In addition, by using the forced delisting data, discriminant analysis using variables Altman Z-score EMS and the ratio of operating cash flow / total liabilities could increase the prediction accuracy rate of imposition of forced delisting status.

"

"Kondisi dunia pada tahun 2020 mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari sumber pendapatan alternatif, dimana salah satunya melalui pasar modal. Dalam dunia pasar modal Indonesia pada dasarnya terdapat tiga pihak yang berperan yakni investor, pemerintah, dan perusahaan yang melalui proses IPO untuk mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan tercatat pada pasar modal. Pencatatan tersebut dapat berakhir karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepailitan. Suatu emiten dapat dinyatakan pailit tentunya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, dimana Undang-Undang itu sendiri masih memiliki persyaratan yang terlalu umum untuk mengubah status emiten menjadi pailit. Dalam penelitian ini Penulis menilai bahwa UU K-PKPU belum memenuhi Doktrin Radbruch secara sempurna serta memberikan intervensi yang tidak perlu sehingga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Eksternalitas negatif tersebut didasari oleh biaya informasi yang tinggi bahkan information asymmetry antara para investor dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Akibatnya investor memberikan over reaction dalam pasar sehingga harga saham emiten turun kepada titik yang tidak wajar. Selain itu peraturan perundang-undangan pasar modal juga tidak memberikan ketentuan tambahan terkait hubungannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meminimalisir biaya informasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepailitan PT. Cowell Development Tbk. sebagai emiten yang dipailitkan berdasarkan kepailitan, namun perusahaan tersebut masih memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya. Emiten yang telah dikenakan forced delisting akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan harga sahamnya kepada titik wajar mengingat pasar negosiasi pada umumnya tidak mewajibkan suatu keterbukaan informasi. Sehingga penulis menilai diperlukan intervensi dari pemerintah melalui reformulasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih mengerucut terhadap kondisi keuangan emiten sebagai termohon pailit serta pihak yang berwenang dan berkapasitas untuk mengevaluasi hingga mendistribusikan informasi tersebut untuk mencapai pasar modal yang lebih efisien.

---

Global condition in 2020 encourages the Indonesians to seek an alternative income, one of which is through the stock market. Basically, there are three parties involved in the Indonesia’s stock market realms, namely investor, government, and the corporation that listed itself through the process of IPO as an issuer. Said listing could be terminated based on several factors, one of which is bankruptcy. An issuer could be declared bankrupt, based on the requirements that are regulated in Indonesia's Bankruptcy Act, which in itself still has requirements that are far too general to shift the status of a debtor to a bankrupt. In this research, the author considers that the Indonesia’s Bankruptcy Act does not fulfill the Radbruch Doctrine perfectly and provides unnecessary intervention, rising negative externality on trading activities in the capital market. Said negative externality buttresses on the high information cost even an information asymmetry between investors and every other parties involved in the bankruptcy proceedings. Resulting an escalation of over-reaction from the investors in the stock market until the stock value of the issuer plummeted towards an unreasonable point. Apart from that, the stock market statutes also do not provide an additional provision regarding its relationship with Indonesia’s Bankruptcy Act so it cannot be relied upon as a form of government intervention to minimize said information cost. This can be seen from the bankruptcy case of PT. Cowell Development Tbk. as an issuer that has been declared bankrupt while its assets value still exceeds its debt value. An issuer that has been forced delisted will find itself in a tough situation to return its stock value to the reasonable point considering the negotiation market in general does not require information transparency. The author believes that intervention from the government is needed through the reformulation of statutes in order to provide provisions that are more focused on issuer's financial condition as bankruptcy respondent as well as parties that are both authorized and capable to evaluate and distribute said information to achieve a more efficient stock market."

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai pengaturan free float di Indonesia sebelum dan sesudah adanya Perubahan Peraturan BEI No. I-A. Salah satu poin yang diubah dalam peraturan tersebut adalah ditambahkannya pengaturan mengenai free float, yaitu jumlah minimum saham yang harus dipertahankan beredar di publik. Tujuan dari pengaturan free float ini adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar modal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi di Pasar Modal Indonesia, serta mengatasi berbagai macam tindak kejahatan pasar modal seperti misalnya Cornering the Market. Penulis melakukan perbandingan pengaturan free float dengan beberapa negara yang sudah terlebih dahulu memiliki pengaturan tersebut di negaranya dan juga melakukan analisa terhadap teori umum dari free float dalam Pasar Modal di negara-negara lainnya untuk mengetahui kelemahan dari pengaturan free float tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discuss about free float regulation in Indonesia before and after the amandment of IDX Regulation No. I-A. One of the points that being amanded in that regulation is the additional of free float requirement, which is regulate about minimum share that must be maintained being held in public hands. The purpose of this new requirement is to increase the market liquidity, public participation, and overcome violation in capital market such as Cornering the Market. In this thesis the author make a comparison about free float regulation with some countries and also the general concept of the free float in another countries to find out the weaknesses in our regulation

"