Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Setiafitrie Yuniarti
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S26266
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Bey, Marmorahati Monik
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Christou Imanuel
"
Indonesia sedang merundingkan penetapan batas laut dengan Palau karena terdapat klaim yang tumpang tindih antara kedua negara. Wilayah yang belum didelimitasi kerap menyimpan potensi pelanggaran hukum oleh negara yang sama-sama memiliki klaim atau bahkan negara ketiga. Untuk itu UNCLOS memberikan kewajiban bagi negara pihak untuk berusaha membuat provisional arrangement/pengaturan sementara di wilayah yang delimitasinya belum ditentukan. Kini Indonesia dan Palau belum memiliki pengaturan sementara. Penelitian ini bertujuan untuk menilik keberadaan urgensi untuk dibentuknya pengaturan sementara di ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dini Wilinda
"
Kepastian hukum pemilikan tanah diawali dengan kepastian hukum letak batas bidang tanah. Penentuan letak batas bidang tanah dilakukan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan yang dikenal dengan asas kontradiktur delimitasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas kontradiktur delimitasi terhadap kepastian hukum pemilik hak atas tanah yang berbatasan dan untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya perbedaan data fisik dalam sertipikat hak atas tanah yang berbatasan tersebut, bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47318
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Handy Kurniawan
"
Penentuan jenis kedaulatan suatu negara atas perairannya sangat penting. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana hak dan kewajiban yang dimiliki serta mekanisme apa yang dapat diterapkan untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam UNCLOS 1982 telah ada konsensus umum tentang jenis dan, kewenangan dalam ruang lingkup zona maritim yurisdiksi negara pantai. Sementara dalam beberapa kasus ruang maritim bersama klaim maritim yang tumpang tindih juga telah menimbulkan perselisihan maritim antara negara-negara pantai. Begitu pula dengan Indonesia masih menyisakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T519233
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ayu Sekripsia Sari
"
ABSTRAK
The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea tidak menentukan suatu metode tertentu untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif. Namun demikian, Mahkamah dan Majelis internasional secara konsisten menerapkan two-step approach untuk menyelesaikan sengketa batas maritim. Berdasarkan metode ini, suatu proses delimitasi dimulai dengan menarik garis median sementara dan dilanjutkan dengan memeriksa relevant circumstances untuk menentukan apabila garis tersebut harus disesuaikan, agar tercapai hasil yang adil. Menerapkan two-step approach untuk menentukan batas Zona ...
"
2016
S64250
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aristyo Rizka Darmawan
"
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang penting bagi Indonesia. Namun demikian proses delimitasi batas maritim seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama hingga ber tahun-tahun. Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi delimitasi batas maritim sedang berlangsung adalah apabila terjadi pelanggaran kenentuan hukum nasional dari kedua negara, sehingga sering menimbulkan ketidak pastian hukum terkait siapa ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S67740
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Benedict Giankana Rangkidompu Sowolino
"
Kenaikan Permukaan Laut merupakan salah satu dampak dari Perubahan Iklim yang memiliki dampak tidak hanya terhadap keberlangsungan hidup masyarakat pesisir, namun juga terhadap Negara Pesisir tersebut. Dampak dari Kenaikan Permukaan Laut tersebut menimbulkan pembahasan mengenai keberlangsungan dari Garis Pangkal suatu Negara, yakni apakah Garis Pangkal tersebut menyesuaikan dengan Kenaikan Permukaan Laut atau tidak. Pembahasan tersebut kemudian membuahkan pembahasan yang lebih mendalam, yakni apakah Kenaikan Permukaan Laut kemudian berdampak secara langsung kepada Perjanjian Delimitasi Maritim. Tujuan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
