Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Isro
Perencanaan dan penganggaran pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang : analisis pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak = Planning and budgeting formation of delegated legislation : analysis of the formation of delegated legislation of law number 11 year 2012 on the juvenile justice system
" Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak hanya Undang-Undang yang dibentuk oleh lembaga legislatif, namun juga peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif, yang ternyata jumlahnya jauh lebih banyak. Sebagian peraturan perundang-undangan tersebut adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang, dalam praktik seringkali pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang terjadi kesalahan atau memakan waktu yang lama. Sebagai contoh adalah peraturan delegasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T51304
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sarifudin
Pembentukan penghubung komisi yudisial di daerah ditinjau dari penyusunan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial = Establishment of liaison in the regional judicial commission reviewed from the drafting of act number 18 year 2011 conerning amendments to act number 22 year 2004 concerning the judicial commission / Sarifudin
" ABSTRAK
Secara historis, keberadaan Penghubung Komisi Yudisial tidak terlepas dari keberadaan jejaring. Bahkan dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dibuat oleh DPR, ketentuan tentang Penghubung ini tidak ada, yang ada adalah nomenklatur jejaring. Namun, nomenklatur jejaring ini hilang diganti dengan nomenklatur penghubung setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Ketentuan tentang penghubung ini tercantum dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebutkan: Komisi Yudisial dapat mengangkat Penghubung ... "
2019
T54469
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Isnaini Februlki
Kajian mengenai penetapan penggolongan narkotika pada pasal 6 ayat (3) dan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika = A review on the determination of narcotics classification in article 6 paragraph (3) and article 49 paragraph (3) of Law Number 35 year 2009 about narcotics
" Pendelegasian kewenangan merubah Lampiran Penggolongan Narkotika dan Prekursor dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pada Pasal 6 Ayat (3) dan Pasal 49 Ayat (3) kepada Peraturan Menteri Kesehatan menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum dan ketertiban hukum khususnya dalam perwujudan tata urutan/hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tesis ini berbentuk yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, serta bersifat preskriptif, yaitu memberikan saran, penyelesaian dan saran terhadap penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50092
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nizia Kusuma Wardani
Dampak pengenaan bea masuk antisubsidi oleh European Union terhadap ekspor biodesel Indonesia berdasarkan kebijakan Renewable Energy Directives II (RED II) dan aturan pelaksananya (delegated act) = The impact of The imposition of anti-subsidized import duty by The European Union on Indonesian biodiesel exports based on The Renewable Energy Directives II (RED II) policy and the delegated Act.
" Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED II dan Delegated Act terdapat ILUC untuk target energi terbarukan pada sektor transportasi. Berdasakan ILCU tersebut, biodesel dikategorikan sebagai ILUC rendah yang akan dikurangi melakukan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marshall Pribadi
Pengaturan ketentuan materiil perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dalam peraturan pemerintah (studi kasus : pengaturan tarif biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2009) = Taxation and non tax charges substantial provisions within government regulation case study tariff regulation of telecommunication operating fee within the government regulation number 7 year 2009
" Skripsi ini membahas nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam bidang keuangan negara yang terciderai dengan pengaturan ketentuan materiil pungutan yang memaksa yang tidak dimuat dalam Undang-Undang, namun dalam Peraturan Pemerintah. Undang-Undang PNBP Nomor 20 Tahun 1997 mendelegasikan kewenangan pengaturan subyek, obyek, dan tarif PNBP kepada Peraturan Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23A dan 1 ayat (2) UUD 1945 pasca amandemen, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S56150
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library