Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tempat Spa adalah suatu usaha komersial yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang mengandung unsur hiburan, rekreasi, dan penyediaan jasa lainya seperti makanan,minuman, relaksasi, pijit dan lainnya. Dalam perkembangannya sejumlah tempat Spa di Kota Jakarta telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi terselubung. Aturan terhadap perbuatan tersebut jelas dalam KUHP khususnya Pasal 296 KUH Pidana serta Peraturan Daerah Kota Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan. Kejahatan kesusilaan yang terjadi di tempat Spa yang pada prakteknya terjadi prostitusi belum diatur khusus dalam suatu perundangundangan, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menerapkan sanksi di dalam KUHP. Kesulitan ini muncul tidak hanya secara teoritis tetapi juga dalam segi praktis, aparat penegak hukum kesulitan menentukan pasal 296 dari KUH Pidana yang hendak dipergunakan serta kepada siapa hal tersebut dijatuhkan, apakah terhadap gerrmo/mami ataukah terhadap si pemilik/pengelola tempat Spa yang bersangkutan, mengingat keberadaan tempat Spa yang menyediakan jasa terapis selalu termanage dengan baik oleh oknum tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa tempat karaoke di Kota Jakarta yang menyediakan jasa terapis seringkali menjadi ajang prostitusi, penerapan Pasal 296 yang mengaturpun tidak efektif dan selalu terhambat dalam penegakannya, begitupun dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 tentang Kepariwisataan juga tidak efektif jika pemilik/pengelola terbukti melanggar hal tersebut. Kota Jakarta juga menerima Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar pertahun dari pajak tempat Spa yang ada di seluruh kota-kota di Indonesia.

---

Spa service is a commercial venture that provides a wide range of facilities that contain elements of entertainment, recreation, and the provision of other services such as food, drinks, relaxation, massage and other. Spa in Jakarta has been misused by managers and all those involved in it that make the place as veiled prostitution. Actually there has been a rule on the act in the Criminal Code, Article 296 of the Criminal Code and Local Regulations Jakarta No. 10 of 2004. A morality crime that occurred in the Spa that leads to a veiled prostitution is not regulated in a specific law, causing difficulties in applying sanctions in the Criminal Code. Police difficult to determining Article 296 of the Criminal Code to be used and to whom it is imposed, if the procurer / pimp or to the owner / manager. The results showed that the spa in Jakarta was also providing services that lead to prostitution, the application of Article 296 that regulate is not effective and have problems in enforcement. Besides that, Jakarta government also received huge source revenue each year from the places of entertainment tax."

"Penggunaan ganja sebagai tujuan medis telah menjadi bahan debat yang kontroversial. Indonesia menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1, dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana melarang segala bentuk produksi, peredaran, dan penggunaan ganja, bahkan untuk keperluan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang yang dapat diterapkan terkait penggunaan ganja medis di Indonesia. Untuk melakukan hal itu, penelitian ini melakukan refleksi dari negara-negara terkait pengalaman mereka dengan penggunaan ganja, terutama ganja medis, di negaranya. Selain itu, studi kasus dalam negeri terkait pengalaman penggunaan ganja medis di Indonesia juga dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Indonesia saat ini terkait penggunaan ganja medis. Penelitian ini merupakan wacana kebijakan yang pada akhirnya menyarankan beberapa upaya solutif yang dapat diterapkan. Hal ini didapatkan dengan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, hukum responsif, dan kebijakan kriminal. Kesimpulan dari wacana kebijakan yang dilakukan memperlihatkan potensi terkait dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang dari penggunaan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yaitu; Perbandingan Negara-Negara, Hasil Penelitian Kajian Kepustakaan, dan Studi Kasus. Dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi kemungkinan Dekriminalisasi atau Legalisasi atau Regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

---

The use of marijuana for medical purposes has been the subject of controversial debate. Indonesia has designated marijuana as a class 1 narcotic, protected by Undang-Undang No. 35 of 2009 which prohibits all forms of production, distribution, and use of marijuana, even for medical purposes. This research aims to reveal the potential for decriminalization / legalization / re-regulation that can be implemented regarding the use of medical marijuana in Indonesia. To do this, this research reflects on countries’ experiences with the use of marijuana, especially medical marijuana. In addition, this research also uses domestic study cases regarding their experience of using medical marijuana in Indonesia with the aim of identifying Indonesia’s current standing regarding the use of medical marijuana. This research is a policy discourse which ultimately suggests several solutions that can be implemented. To help policy discourse, analysis was done using the perspective of legal sociology, responsive law, and criminal policy. The conclusion of the policy discourse shows the potential regarding decriminalization / legalization / re-regulation of the use of medical marijuana in Indonesia. This research will use the qualitative research method with secondary data collection, namely; Comparison of various countries, Literature Review Research, and Case Studies. With the aim of showing the potential possibility of decriminalization or legalization or regulation of the use of medical marijuana in Indonesia."

"Penggunaan ganja sebagai tujuan medis telah menjadi bahan debat yang kontroversial. Indonesia menetapkan ganja sebagai narkotika golongan 1, dilindungi oleh Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana melarang segala bentuk produksi, peredaran, dan penggunaan ganja, bahkan untuk keperluan medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan potensi dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang yang dapat diterapkan terkait penggunaan ganja medis di Indonesia. Untuk melakukan hal itu, penelitian ini melakukan refleksi dari negara-negara terkait pengalaman mereka dengan penggunaan ganja, terutama ganja medis, di negaranya. Selain itu, studi kasus dalam negeri terkait pengalaman penggunaan ganja medis di Indonesia juga dilakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan Indonesia saat ini terkait penggunaan ganja medis. Penelitian ini merupakan wacana kebijakan yang pada akhirnya menyarankan beberapa upaya solutif yang dapat diterapkan. Hal ini didapatkan dengan analisis menggunakan perspektif sosiologi hukum, hukum responsif, dan kebijakan kriminal. Kesimpulan dari wacana kebijakan yang dilakukan memperlihatkan potensi terkait dekriminalisasi atau legalisasi atau regulasi ulang dari penggunaan ganja medis di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder yaitu; Perbandingan Negara-Negara, Hasil Penelitian Kajian Kepustakaan, dan Studi Kasus. Dengan tujuan untuk memperlihatkan potensi kemungkinan Dekriminalisasi atau Legalisasi atau Regulasi penggunaan ganja medis di Indonesia.

---

The use of marijuana for medical purposes has been the subject of controversial debate. Indonesia has designated marijuana as a class 1 narcotic, protected by Undang-Undang No. 35 of 2009 which prohibits all forms of production, distribution, and use of marijuana, even for medical purposes. This research aims to reveal the potential for decriminalization / legalization / re-regulation that can be implemented regarding the use of medical marijuana in Indonesia. To do this, this research reflects on countries’ experiences with the use of marijuana, especially medical marijuana. In addition, this research also uses domestic study cases regarding their experience of using medical marijuana in Indonesia with the aim of identifying Indonesia’s current standing regarding the use of medical marijuana. This research is a policy discourse which ultimately suggests several solutions that can be implemented. To help policy discourse, analysis was done using the perspective of legal sociology, responsive law, and criminal policy. The conclusion of the policy discourse shows the potential regarding decriminalization / legalization / re-regulation of the use of medical marijuana in Indonesia. This research will use the qualitative research method with secondary data collection, namely; Comparison of various countries, Literature Review Research, and Case Studies. With the aim of showing the potential possibility of decriminalization or legalization or regulation of the use of medical marijuana in Indonesia."

"ABSTRAKPenulisan ini dibuat untuk menjelaskan pentingnya dekriminalisasi terhadap anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika. Anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika adalah korban berbagai bentuk kekerasan, dimulai dari kekerasan di dalam rumah dan kemiskinan anak. Ketika anak hidup di jalanan maka anak-anak tersebut akan rentan terhadap bentukbentuk kekerasan di jalanan, terutama dilibatkan dalam penyalahgunaan narkotika. Anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika juga akan rentan untuk dikriminalisasi sehingga dalam hal ini dekriminalisasi menjadi penting untuk dilaksanakan. Dekriminalisasi dilakukan menggunakan pendekatan costitutive criminology dan peacemaking criminology. Perubahan kebijakan dan program-program menggunakan pendekatan sosiologis diperlukan untuk mencegah anak yang hidup di jalanan dengan penyalahgunaan narkotika sebagai pelaku kejahatan.

---

ABSTRACT

This thesis explains the importance of decriminalization on street children with drug abuse. Street children are victims of various forms of violence, from domestic violence and poverty. When the children live on the street, they are vulnerable from various forms of violence especially, one of which is being involved in drug abuse. They also will be vulnerable to be criminalized. Therefore, it will be important to decriminalize them. It is done using constitutive criminology and peacemaking criminology approach. The change of policies and programs using sociological approach is needed to prevent those children to be defined as offenders."

"Selama beberapa tahun terakhir, Argentina tidak merekognisi hak untuk melakukan aborsi. Pasal KUHP Tahun 1921 menentukan bahwa perempuan di Argentina dilarang melakukan aborsi kecuali hidup mereka dalam bahaya atau dalam kasus pemerkosaan. Ini mendorong sejumlah besar aborsi ilegal yang dilakukan setiap tahunnya, banyak diantaranya yang mengakibatkan kematian. Ni Una Menos adalah gerakan sosial berisikan kolektif feminis yang muncul di tahun 2015 sebagai respons terhadap maraknya femisida (pembunuhan terhadap perempuan) di Argentina. Konsisten dengan tuntutan utama untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, Ni Una Menos memobilisasi massa pro-aborsi sejak tahun 2018 dan telah mendapatkan keberhasilan dalam pengesahan Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) oleh Senat di tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai strategi yang dilakukan oleh Ni Una Menos dalam mendorong dekriminalisasi aborsi di Argentina dengan batasan waktu periode 2018-2020. Penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dengan meninjau sumber literatur, portal berita, serta media sosial Instagram dan Twitter resmi yang dimiliki Ni Una Menos. Dengan teori struktur peluang diskursif, analisis yang dilakukan mencakup strategi pembingkaian yang digunakan oleh Ni Una Menos seputar masalah aborsi, penggunaan media sosial untuk mendapatkan visibilitas dalam liputan media, serta jaringan yang dibentuk dengan organisasi feminis terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Ni Una Menos untuk memobilisasi massa di ruang publik dan media berkontribusi sebagai kekuatan politik dalam mendesak negara untuk mendekriminalisasi aborsi, terlepas dari konteks politik yang ada.

---

Over the past few years, Argentina’s abortion rights have been widely inexistent. 1921 Penal Code dictates that women in Argentina are prohibited to perform abortion unless their life is in danger or in the case of rape. This results in a huge amount of illegal abortions performed each year by Argentinian women, many resulting in deaths. Ni Una Menos is a social movement formed by a feminist collective that arose in 2015 as a response to the widespread femicide (the killing of women) in Argentina. Preserving their main demands to end violence against women, Ni Una Menos mobilized pro-abortion masses since 2018 and have gained success in passing Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), the decriminalization of abortion bill, through the Senate in 2020. This research aims to investigate and reveal the various strategies undertaken by Ni Una Menos in the context of pushing the decriminalization of abortion in Argentina with a time limit of 2018-2020 period. This research used a qualitative method by collecting secondary data by reviewing literary sources, news portal, and social media Instagram and Twitter owned by Ni Una Menos. By using the discursive opportunity structures theory, the analysis carried out includes the framing strategy used by Ni Una Menos around the abortion issue, usage of social media to gain visibility in media, as well as formed networks with pre-existing feminist organizations. It reveals that Ni Una Menos’ capability to mobilize the masses in the public space and media contributes as a political power to urge the state to decriminalize abortion, despite the political context."