Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurhasanah
"Fokus dari tesis ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia periode 2000-2004 dilihat dari persepsi ancaman. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menganalisa hal tersebut, penelitian ini menggunakan Alternative Hypotheses About The Growth-Military Expenditures Relationship dengan memilih pendekatan Fear yang terdiri dari empat indikator persepsi ancaman dalam melihat besaran anggaran pertahanan yaitu aggregate capabilities of the other states, geography, offense-defense balance dan perception of intentions. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia adalah offense-defense balance yang berimbang dan perception of intention yang jelas dalam melihat perkiraan ancaman.

This Thesis focuses on factors which are causing low allocation of Indonesia's defense budget in 2000-2004 period, seen from its perception of threat. Qualitative research method is used in this research. To analyze, this research uses Alternative Hypothesis About the Growth-Military Expenditures Relationship by selecting Fear Approach that consist of four indicators of threat perceptions in seeing quantity of defense budget, such as: aggregate capabilities of other states, geography, offense-defense balance and perception of intentions. This research finds that Indonesia?s low defense budget is caused by the balance in offensedefense balance and clear perception of intention in seeing threat."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T27805
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Chairul Walid
"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.
This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.
This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.
The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.
The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance.
"
Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T20570
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Willy Widian
"ABSTRAK
Dalam menjaga kedaulatannya, Indonesia membutuhkan kekuatan militer yang dapat digunakan untuk melindungi dan mengendalikan wilayahnya yang luas. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia mencoba membangun kekuatan militernya melalui Rencana Strategis Minimum Essential Force MEF . MEF sendiri dibagi menjadi beberapa tahap dalam proses pencapaiannya yaitu tahap I 2009 ndash; 2014 , tahap II 2015 ndash; 2019 , dan tahap III 2020 ndash; 2024 . Namun, proses pencapaian MEF, khususnya MEF tahap II, mengalami hambatan. Hal tersebut terlihat pada kurang terpenuhinya anggaran pertahanan dan pengadaan persenjataan dari target MEF tahap II. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba menganalisis faktor yang menghambat pencapaian target MEF tahap II. Dalam menjelaskan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis strategic culture yang terdiri dari variabel sejarah dan geografi. Lebih lanjut, kedua variabel tersebut terbagi menjadi beberapa indikator yang akan menjadi penjelasan faktor penghambat pencapaian target MEF tahap II. Faktor penghambat dari variabel sejarah itu sendiri termasuk terdapatnya dominasi TNI AD dan banyaknya persenjataan darat, terdapatnya persepsi ancaman internal, serta kecenderungan TNI yang berpolitik. Kemudian, faktor penghambat dari variabel geografi ialah besarnya beban wilayah yang harus dilindungi oleh Indonesia, serta anggaran pertahanan yang kurang mencukupi. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam mengatasi permasalahan pencapaian target MEF.

ABSTRACT<>br>
In maintaining its sovereignty, Indonesia needs military power to protect and control its large territory. Based on that reason, Indonesia has tried to build its military power through strategical plan called Minimum Essential Force MEF . The MEF itself is divided into some phases which includes phase I 2009 ndash 2014 , phase II 2015 ndash 2019 , and phase III 2020 ndash 2024 . However, the accomplishment of MEF, especially MEF phase II, is hampered because of some obstacles. The unfulfilled defense budget and weaponry procurement are the prove of those obstacles. Therefore, this paper attempts to analyze the factor which hamper the accomplishment of MEF phase II. To explain that, this paper uses strategic culture analytical framework which composed by history and geography variables. Furthermore, these variables will be divided into some indicators that act as the hampering factor. The hampering factors from history variable includes the dominance of TNI AD Indonesian Army and high quantities of land weaponry, the perception of internal conflict, and the tendency of TNI Indonesia National Army involvement in politics activity. Then, the hampering factors from geography variable are the burden of territory that needs to be protected by Indonesia, and insufficient defense Budget. In the end, this paper is expected to give recommendation to policy makers to resolve the problem of MEF phase II accomplishment."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library