Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Catur Wulandari
Aspek perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan (analisis kasus gugatan Hj. Iwah Setiawaty melawan majalah berita mingguan Garda)
" Skripsi ini membahas mengenai Aspek Perbuatan Melawan Hukum atas Dasar Penghinaan (Analisis Kasus Gugatan Hj. Iwah Setiawaty Melawan Majalah Berita Mingguan Garda). Berita yang disampaikan oleh pers kadangkala tidak memperhatikan norma dan etika di masyarakat. Berita yang tidak sesuai dengan norma dan etika ini dapat melahirkan gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar penghinaan antara seseorang atau institusi tertentu dengan pers. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan Kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan kepada pers agar ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S21498
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Hadi Mujadid Holidy
Kriminalisasi kebebasan Berpendapat (Analisis terhadap kasus pelaporan ACHO atas dugaan Pencemaran Nama Baik) = Criminalization of freedom of opinion (Analysis of ACHO s reporting case for alleged defamation)
" ABSTRAK
Kebebasan mengemukakan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk mengeluarkan pikiran tanpa ada tekanan dari siapapun. Hak ini termasuk pula pendapat yang disampaikan pengguna internet di media social. Akan tetapi, hak mengeluarkan pendapat tersebut justru dilanggar dengan adanya berita yang menyampaikan bahwa, terdapat pengguna internet yang dipidana dikarenakan mereka menyampaikan pendapat di media social, dan pendapat tersebut, menurut pihak tertentu mengandung unsur pencemaran nama baik. Jurnal ini membahas mengenai adanya kriminalisasi terhadap pengguna internet yang ... "
2018
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hamid Redi
Potensi Ujaran oleh HA dan FM terhadap LBP sebagai Ujaran Berkategori Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik = The Potential of HA and FM's Speech Against LBP as a Speech Categorized as Humiliation and Defamation: Forensic Linguistics Studies
" Penelitian ini mengkaji satu kasus ujaran oleh HA dan FM terhadap LBP pada tahun 2021 yang berpotensi dikategorikan sebagai ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik. HA dan FM dianggap memberikan pernyataan yang memuat ujaran penghinaan dan pencemaran nama baik oleh LBP. Dalam penelitian ini disajikan analisis berdasarkan kajian wacana, pragmatik, dan semantik dengan metode deskriptif kualitatif. Peneliti juga menghubungkan hasil analisis dengan perundang-undangan yang dijeratkan kepada HA dan FM. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Hamidi
Analisis pragmatik tuturan bermuatan tindak pidana: kajian linguistik forensik = Pragmatic analysis of speech containing criminal acts: forensic linguistics study
" Bahasa yang dituturkan merepresentasikan tindakan tertentu dari penuturnya, tidak terkecuali tindakan yang bermuatan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian pragmatik berancangan linguistik forensik yang bertujuan untuk mengungkap dan mendeskripsikan unsur tindak pidana yang melingkupi lima belas data tuturan tertulis yang merupakan barang bukti tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan percobaan makar berdasarkan analisis terhadap asumsi dasar, realisasi, strategi, dan kesahihan tindak tutur atas tuturan-tuturan tersebut. Empat teori utama yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ... "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Avisena Ilma Rachmasari
Delik penodaan agama: penerapan pasal 156A KUHP dalam putusan-putusan pengadilan = The crime of blasphemy: the implementation of the article 156A of the indonesian criminal code in court decisions
" ABSTRAK
Sejak Reformasi 1998 hingga tahun 2017, jumlah kasus penodaan agama yang terjadi di Indonesia meningkattajam dari 9 kasus menjadi lebih dari 88 kasus. Dalam kasus-kasus tersebut Pasal 156a KUHP menjadi pasalyang sering digunakan baik dalam amar putusan hakim. Skripsi ini membahas sejarah dan perkembangan delikpenodaan agama dalam hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Pasal 156a KUHP dan Undang-UndangNo. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Permasalahan yangkerap muncul dalam penerapan Pasal ... "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Salma Qiani Chairunnisa
Analisis Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya (Studi Kasus : Pencemaran Nama Baik di Twitter X) = Analysis of the Application of Restorative Justice in the Settlement of Criminal Defamation Cases in Sub-Directorate IV of Cyber Crimes Polda Metro Jaya (Case Study: Defamation on Twitter X)
" Skripsi ini membahas tentang penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik pada Subdit IV Tipid Siber Polda Metro Jaya. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pencemaran nama baik yang terjadi di Twitter X. Peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada empat informan penelitian. Dengan mengaitkannya dengan konsep-konsep dalam restorative justice, peneliti menemukan faktor yang mempengaruhi penerapan restorative justice. Selain itu, peneliti juga menganalisis elemen yang terdapat dalam penerapan restorative justice, peranan kepolisian, ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Purba, Ester Helena
Pencemaran nama baik yang dilakukan demi kepentingan umum atau membela diri sebagai alasan pembenar dalam UU ITE = Defamation carried out in the public interest or self-defense as a justification for the law of information and electronic transaction
" Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberi dampak pada perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lain dalam masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan munculnya jenis kejahatan baru berupa cybercrime. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk menjadi pengaturan terkait tindak pidana dalam bidang teknologi informasi. UU ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alika Putri Fachira
Konsep Pencemaran Nama Baik sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Studi Perbandingan terhadap Negara Indonesia dan Australia = The Concept of Defamation as a Tortious Act: A Comparative Study of Indonesia and Australia
" Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep pencemaran nama baik dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Australia. Definisi pencemaran nama baik tidak secara spesifik dijelaskan dalam KUHPerdata Indonesia. KUHPerdata hanya mengatur tentang upaya hukum pencemaran nama baik yang dicantumkan dalam Pasal 1372-1380. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbuatan melawan hukum ini juga tidak seragam, ada yang menyebutnya sebagai pencemaran nama baik, sementara dalam beberapa sumber yang lain, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Justitia Avila Veda
Penerapan pasal 134 kuhp tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di indonesia studi kasus putusan pengadilan tahun 1998-2013 = The implementation of article 134 indonesian penal code regarding defamation towards president and vice president in indonesia case studies on court decision 1998-2013
" [ABSTRAK Ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam pasal 134, 136bis, dan pasal 137 KUHP. Pasal ini muncul sebagai adopsi dari pasal penghinaan terhadap Raja dan Ratu Belanda yang turut diberlakukan di Indonesia pada era sebelum kemerdekaan berdasarkan asas konkordansi. Setelah kemerdekaan, ketentuan tersebut dipertahankan namun dengan penyesuaian berupa perubahan pada frasa "Raja" dan "Ratu" menjadi "Presiden" dan "Wakil Presiden". Sejak periode rezim pemerintahan Soeharto, ketentuan tersebut, khususnya pasal 134 KUHP banyak digunakan ... "
2015
S60722
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siahaan, Kevin Fridolin
Analisis penerapan pasal 23 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai pencemaran nama baik atas keluhan konsumen terhadap pelaku usaha ditinjau dari hukum perlindungan konsumen
" Perkembangan teknologi komunikasi dan Informasi yang begitu pesat dan dengan segala fasilitas penunjangnya telah membawa manusia masuk kedalam era digital. Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Di Indonesia pemanfaatan teknologi ini dipayungi oleh UU Nomor 11 Tahun 2008 sebagai ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1319
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library