Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Farah Fadilla
Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Objek Jual Beli Berantai Milik Pihak yang Tidak Tercatat dalam Sertipikat Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018) = The Responsibility of Notary Public/PPAT Against the Sale and Purchase Object With a Chain Belongs to Parties That Is Not Registered in the Land Certificate (Case Study Supreme Court Decision Number 485/K/Pdt 2018)
" Tesis ini membahas kasus jual beli berantai atas objek sebidang tanah. Pada saat jual beli pertama dilakukan pada tahun 1991, Notaris/PPAT tidak menuntaskan pengurusan pensertipikatannya sehingga terjadi jual beli berikut dan berikutnya lagi atas tanah tersebut sampai empat kali di tahun 2010. Hal ini berujung pada sengketa ahli waris dari pembeli pertama yang mengganggu pembeli terakhir/pembeli keempat. Sengketa dimulai di tahun 2013 di Pengadilan Negeri Kepanjen, berlanjut Kasasi dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung No. 485/K/Pdt 2018. Permasalahan yang diangkat adalah proses berlangsungnya ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Katrine Novia
Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pemecahan Sertipikat Hak Milik Yang Dilanjutkan Dengan Akta Pembagian Hak Bersama Dan Akta Jual Beli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020) = Responsibilities of Land Deeds Officials in the Process of Splitting Freehold Title which are followed by Deeds of Sharing of Shared Rights and Deeds of Sale and Purchase (Study of Supreme Court Decision Number 990 PK/PDT/2020)
" PPAT dalam menjalankan jabatannya seharusnya bekerja dengan penuh tanggung jawab, mandiri, jujur dan tidak berpihak dalam proses pemecahan sertipikat hak atas tanah. PPAT juga harus bertanggung jawab atas akta autentik yang dibuatnya, yaitu salah satunya Akta Pembagian Hak Bersama dan Akta Jual Beli. Salah satu permasalahan yang ditemui terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 990 PK/PDT/2020 dimana adanya keterlibatan PPAT dalam proses pemecahan sertipikat dan pembuatan akta autentik. Hal ini menimbulkan permasalahan dimana PPAT melakukan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library