Hasil Pencarian

Ditemukan 30 dokumen yang sesuai dengan query

Novia Dwi Cahyani Fauzal

Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah atas Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pemilik Objek (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1337 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Accountability of Land Deed Making Officers for Making Sale and Purchase Deeds Made Without the Consent of the Object Owner (Study of Supreme Court RI Decision No. 1337 K/Pdt/2019)

" Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam membuat Akta jual Beli (AJB) walaupun hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil, namun masih kerap terkena permasalahan terkait kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Dalam tesis ini terdapat kasus, pemilik objek yang sah tidak pernah mengetahui dan menghadap PPAT untuk membuat AJB, namun telah dicatutkan nama pemilik objek sebagai penjual dalam akta. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat hukum atas pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT tanpa ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rachmi Siti Awlyanti

Pembuatan akta jual beli dengan blanko kosong sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan perjanjian pengikatan jual beli yang bermasalah karena objek belum dipecah : studi putusan pengadilan tinggi jawa barat nomor 570/pdt/2016/pt.bdg = The making of deed of sale and purchase practice with blank deed of sale and purchase agreement form linked to the status of land that has not been divided : study of west java high court decree number 570/pdt/2016/pt.bdg

" Sebelum tahun 2012 saat dikeluarkannya Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, transaksi jual beli tanah dilakukan dengan menggunakan blanko akta jual beli. Tesis ini membahas mengenai praktik pembuatan akta jual beli bengan blanko kosong terkait dengan status tanah yang belum dipecah, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54589

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Livia Miel

Pembatalan akta jual beli tanah : tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 220/Pdt/2011/PT.DKI = Annulment of sale and purchase deed of land : judicial review of District Court's Judgement Number 496/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Jo. High Court's Judgement No. 220/Pdt/2011/PT.DKI

" Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dikarenakan alas hak yang dipergunakan dalam pembuatan akta jual beli dimaksud yakni akta hibah ternyata cacat hukum atau non-executable. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.220/Pdt/2011/PT.DKI), berdasarkan pertimbangan Hakim dan bukti-bukti yang diajukan diketahui bahwa terdapat ketidakhati-hatian dan ketidakcermatan dari PPAT dalam membuat akta jual-beli sehingga menyebabkan peralihan hak yang timbul akibat akta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38961

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vicky Tamara

Pembuatan akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak pada akta kuasa menjual (tinjauan yuridis putusan nomor 438/PDT/2013/PT.BDG) = Making the deed of sale and purchase based on the irrevocable power of sell attorney judicial review of verdict number 438/PDT/2013/PT.BDG) / Vicky Tamara

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Putusan Nomor 438/PDT/2013/PT.Bdg, dimana akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris dan juga Akta Jual beli yang dibuat oleh PPAT berdasarkan akta kuasa menjual tersebut batal demi hukum, karena dianggap sebagai kuasa mutlak. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi pihak yang aktanya menjadi batal demi hukum yaitu dengan mengajukan gugatan perdata dengan membuktikan bahwa kuasa menjual tersebut bukan kuasa mutlak. Upaya ... "

2016

T46545

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Iqbal Saleh Syahroni

PPAT sebagai turut tergugat dalam peralihan hak atas tanah yang tidak sah (analisa putusan nomor 751/Pdt.G/2014/PN.TNG) = Land deed officer as a co defendant in the turnover of land rights are invalid (analysis of decision number 751/Pdt.G/2014/PN.TNG)

" PPAT Sebagai Turut Tergugat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Yang Tidak Sah Ananlisa Putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG. Akta Jual Beli merupakan salah satu alat untuk melakukan peralihan Hak Atas Tanah, dalam bentuknya sebagai suatu Akta Otentik, Akta Jual Beli telah menjadi alat bukti yang mutlak. Dalam kasus ini akta jual beli dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan Nomor 751/P.dt.G/2014/PN.TNG, karena terbukti memiliki cacat secara hukum, akibat dari pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Para Penghadap. Perbuatan melawan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46898

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jihan Noor Fakhira

Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Menggunakan Sertipikat Pengganti Yang Diterbitkan Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021/PT YYK) = Legal Protection for Officials Making Land Deeds Against Sales and Purchase Deeds Using Substitute Certificates Issued for Unlawful Acts (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021/PT YYK)

" Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Vicky Caesar Elang Palar

Perlindungan Hukum Pihak Pembeli Atas Pembelian Tanah Hak Milik Yang Belum Dilakukan Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022) = The Buyer's Legal Protection For The Purchase Of Freehold Land That Has Not Been Done Before The Land Deed Officials (Case Study Of Supreme Court Decision Number 464 K/Pdt/2022

" Salah satu tujuan dari peralihan hak atas tanah yang dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang sepakat. Permasalahan yang kerap terjadi adalah ketika tidak terpenuhinya syarat dari asas terang dan tunai, yaitu jual beli tidak dilakukan di hadapan PPAT. Hal ini seperti yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 464 K/Pdt/2022, yang di mana pihak pembeli tanah yang tidak dapat melakukan ... "

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Issabella Marchelina

Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Ketidaksesuaian Pembuatan Akta Jual Beli dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Sebelumnya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn) = Responsibility of Notaries/PPAT for Discrepancies Making Purchase Deed with the Previous Binding Agreement Sale and Purchase Agreement (Case Study of Medan District Court Decision Number 751/Pdt.G/2018/PN Mdn)

" Notaris/PPAT dilarang untuk melakukan pembuatan Akta Jual Beli tanpa keterlibatan pihak yang terkait dan sudah sepatutnya dalam membuatkan Akta Jual Beli prosedurnya sesuai perundang-undangan. Pada praktiknya banyak Notaris/PPAT yang tidak mengindahkan peraturan seperti kasus Notaris/PPAT dalam putusan nomor 751/Pdt.G/2018/PN Mdn yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merugikan para pihak yang dalam proses pembuatan Akta Jual Beli. Tidak dikabulkannya tuntutan ganti kerugian pada Notaris/PPAT padahal di dalam putusan Notaris/PPAT dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lize Maydner

Ketidakabsahan Pemindahan Hak atas Saham Akibat Transaksi Menggunakan Cek Kosong (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI.) = The Invalidity in The Transfer of Shares as a Result of Transaction Using Blank Cheque (Study of the Decision the High Court of DKI Jakarta Register Cases Number 51/PDT/2019/PT.DKI.)

" Penelitian ini membahas terkait pemindahan hak atas saham pada PT Permitra Parahyangan Prakasa, yang tidak memenuhi unsur pelunasan pembayaran kepada pihak penjual, hingga berakibat ketidakabsahan atas akta-akta yang sudah ditandatangani oleh para pihaknya, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Register Perkara Nomor 51/PDT/2019/PT.DKI. Cek yang diberikan pembeli pada saat penandatanganan akta jual beli saham, kemudian terbukti di dalam persidangan merupakan cek kosong. Penelitian bertujuan menganalisis keabsahan dalam transaksi, serta membahas terkait notaris sebagai pihak yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rizky Adi Nugraha

Kekuatan Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Peralihan Hak Sebelum Pewaris Meninggal Dunia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 PK/Pdt/2021) = The power of buying and selling under the hand in the transfer of rights before the heir dies (Study of Supreme Court Decision Number 179 PK/Pdt/2021)

" Transaksi jual beli benda tidak bergerak (tanah atau bangunan) diperlukan catatan kepemilikan seperti akta autentik sebagai bukti hukum yang sah terjadinya jual beli, yang selanjutnya dikenal dengan Akta Jual Beli (AJB), Fakta yang ada di lapangan, masyarakat melakukan jual beli tanah tanpa melampirkannya pada akta PPAT atau akta dibawah tangan. Akta ini akan memiliki kekuatan pembuktian apabila kedua pihak mengakui kebenaran atas akta dan transaksi yang terjadi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1857 KUH Perdata ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian