Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Demetrio Reinhart Priono
Pidana Denda dalam Tindak Pidana Persaingan Usaha di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang = Application of Fines in Business Competition Offences in Indonesia Post-Law Number 6 of 2023 Establishing the Government Regulation in Lieu of the law Number 2 of 2022 Regarding Job Creation as Law
" Penerapan sanksi pidana denda atas pelanggaran hukum memiliki sejarah panjang, di mana setiap peradaban dan budaya memiliki bentuk hukuman sendiri untuk pelanggaran hukum. Pemidanaan, yang identik dengan pemberian hukuman, mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada individu yang melanggar hukum, sebagaimana didefinisikan oleh para ahli hukum. Penelitian ini mengkaji penerapan pidana denda dalam tindak pidana persaingan usaha di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kolondang, Maya
Efektifitas pasal 296 KUH pidana sebagai UU anti pelacuran : studi kasus pengusaha tempat hiburan yang mempermudah perbuatan cabul di wilayah hukum Polda Metro Jaya = The effectiveness of article 296 of the criminal code for anti prostitution law : case study of entertainment businessman that facilitates obscene act in the metropolitan regional police juridiction
" Tempat Spa adalah suatu usaha komersial yang menyediakan berbagai macam fasilitas yang mengandung unsur hiburan, rekreasi, dan penyediaan jasa lainya seperti makanan,minuman, relaksasi, pijit dan lainnya. Dalam perkembangannya sejumlah tempat Spa di Kota Jakarta telah disalahgunakan keberadaannya oleh pengelola dan semua yang terkait didalamnya yang menjadikan tempat tersebut media prostitusi terselubung. Aturan terhadap perbuatan tersebut jelas dalam KUHP khususnya Pasal 296 KUH Pidana serta Peraturan Daerah Kota Jakarta Peraturan Daerah (Perda) No. 10 tahun 2004 ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library