Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Hania Rahma
"
Seiring dengan penerapan desentralisasi sejak Januari 2001 lalu, penyelenggaraan asas dekonsentrasi di Indonesia juga mengalami perubahan mendasar baik dalam tata aturan penyelenggaraannya maupun dalam luas cakupan bidang kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan. Penerapan dekonsentrasi di Indonesia pada era desentralisasi ditujukan untuk melaksanakan sejumlah kewenangan di bidang lain yang masih dimiliki Pemerintah Pusat, selain lima bidang kewenangan utama yang tidak diserahkan ke daerah, yang lokasi pelaksanaannya berada di daerah. Kewenangan Pemerintah tersebut menurut UU 22/1999 dilimpahkan kepada ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2003
T13293
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fishta Ambarwati Suryaning
"
Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 ...
"
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T43339
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Asep Erwin Djuanda
"
Berdasarkan PP No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada Pasal 7 ayat (4) menyebutkan "Gubernur wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, Pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta secara operasional sampai tahun anggaran 2001 dilaksanakan oleh Kanwil-kanwil Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang ada di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.
Seiring diberlakukannya otonomi daerah, pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi di ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12370
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Gallant Pratama Stephan
"
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan salah satu asas terpenting dalam pengelolaan hubungan pusat ke daerah. Bersama dengan dana desentralisasi, dekonsentrasi mencoba membantu negara dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dana anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap kesejahteraan. Dengan menggunakan IPM, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup sebagai indikator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dana APBD yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Dana dekonsentrasi ...
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55540
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library