Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lefilia Erlita Chita
Perbedaan Penafsiran mengenai Jabatan Anggota Direksi yang Lowong (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA) = The Differences in Interpretation Regarding Vacant Directors Positions (Study of the Banda Aceh District Court Decision Number 1/PDT.G/2020/PN BNA)
" Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) membedakan antara perubahan anggaran dasar dengan perubahan data perseroan. Namun, masih terjadi perbedaan penafsiran yang berpengaruh pada penetapan ada atau tidaknya jabatan Anggota Direksi yang lowong. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 1/PDT.G/2020/PN BNA. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perbedaan penafsiran mengenai jabatan Anggota Direksi yang lowong, serta peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nia Munia Mugni
Akibat hukum yang timbul karena tidak dilaksanakannya RUPS dan perubahan data perseroan bagi direksi dan dewan komisaris yang berakhir masa jabatannya di Perusahaan Grup PT Pertamina Patra Niaga = Legal consequences arise from not conducted the GMOS and Changes to Companys data for board of directors and the board of commissioners whosc the term of services were expired in the Pertamina Patra Niaga Group Company
" Perseroan Terbatas harus menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan bagi setiap terjadi perubahan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas, berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tesis ini melakukan penelitian atas ketiadaan Keputusan RUPS bagi perubahan Direksi dan Dewan Komisaris yang disebabkan karena pengakhiran masa jabatan sesuai periode jabatan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Akibatnya Perseroan tidak dapat melakukan pemberitahuan perubahan Data Perseroan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54362
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Verent Nathalia Putri
Pelanggaran Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Analisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019) = Violation of Notarial Occupation in Drawing Up Statement of Meeting Resolution of Company Deed (Analysis of Decision of The Supervisory Board of Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019)
" Notaris wajib memeriksa kebenaran formil terhadap dokumen yang diterimanya sebelum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas (Akta PKR PT). Namun, dalam praktik, ada notaris yang masih menyimpangi persyaratan pembuatan Akta PKR PT. Penelitian ini menganalisis akibat pelanggaran jabatan notaris dan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan sehubungan dengan pembuatan Akta PKR PT dalam Putusan Nomor 02/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XII/2019. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasil penelitian menjelaskan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Farhansyah Pradana
Tanggung jawab Notaris sebagai akibat tidak diberitahukannya perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016 = Responsibilities of a Notary as a result of not being notified of changes to company data to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Supreme Court Number 1840 K/PDT/2017
" Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahadiani Kireina
Implikasi hukum perubahan data perseroan terbatas yang dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan: studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1580 K/PDT/2018 = Legal implications of limited liability company data changes which was declared null and void by law court : case study of Supreme Court Decision Republic of Indonesia Number 1580 K/PDT/2018
" Dalam tesis ini Penulis akan membahas mengenai implikasi hukum mengenai pembatalan Perubahan Data Perseroan yang disebabkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah pelaksanaan RUPS. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan dari pelaksanaan suatu RUPS yang memuat Perubahan Data Perseroan. Selain itu pula akan dibahas mengenai implikasi hukum Perubahan Data Perseroan yang dinyatakan batal demi hukum terhadap pihak ketiga dan juga keputusan administrasi pemerintahan yang ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53611
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desy Putriana
Peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan perubahan Anggaran Dasar dan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Badan Hukum: studi kasus PT. Bukit Samudera Perkasa = Roles and responsibilities of notary in submitting request for Amendment to Articles of Association and change in data to the Ministry of Law and Human Rights through the Legal Entity Administration System: a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa
" Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T53594
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library