Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dampak kebijakan non hold harmless Dana Alokasi Umum terhadap pemerataan pendapatan daerah di provinsi dan kabupaten/kota serta sekaligus mengevaluasi formula DAU. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan indeks williamson dan regresi berganda terboboti. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu terus melanjutkan kebijakan non hold harmless dalam pengalokasian DAU kepada provinsi dan kabupaten/kota pada tahun-tahun yang akan datang. Selain itu Pemerintah juga diharapkan terus mengembangkan formula DAU dengan meninjau kembali bobot masing-masing variabel yang digunakan dalam penghitungan dan pengalokasian DAU agar DAU lebih dapat berfungsi memeratakan pendapatan provinsi maupun kabupaten/kota.

---

The focus of this study is on the impact of non hold harmless policy on general allocation grant toward revenue equalization on province and regency/city and also evaluating the formula. This research is quantitative research with Williamson Index and weighted square regression tools. The researcher suggests that Central govemment have to continue this non hold harmless policy in allocating general allocation grant to province and regency/city. And also central govemment is expected to extend that general allocation grant formula through evaluating each variable weight that used on calculating and allocating general allocation grant in order that grant could more ftinction as a tools to equalize revenue in province and regency/city."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi sanksi penundaan Dana Alokasi Umum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sanksi Penundaan DAU merupakan sanksi yang diberikan kepada daerah yang telat menyampaikan laporan keuangannya kepada pemerintah pusat. Pada implementasi tahun 2011 hingga 2015 terjadi kenaikan atau penurunan terhadap daerah yang dikenakan sanksi penundaan. Metode penelitian yang digunakan adalah post positivist. Hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hambatan yang ditemui oleh DJPK seperti gangguan sinyal dan kuantitas serta kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Selain itu faktor yang mempengaruhi implementasi yaitu faktor sumber daya dan faktor komunikasi antar organisasi. Faktor lain yang ditemukan dan juga mempengaruhi implementasi yaitu faktor politis, mutasi di daerah, dan ketidaksiapan daerah terhadap kebijakan baru.

---

ABSTRACTThis research purpose to see how implementation of fine rsquo s delay of General Purpose Transfer and the factors that influence it. Fine rsquo s delay of DAU is fine given to regions that are late in submitting their financial statements to the central government. In the implementation of the year 2011 to 2015 occur an increase or decrease to regions that subject to fine rsquo s delay. Research method used is post positivist. The result of this research is that implementation of the policy is not running well despite. It rsquo s can be seen from the obstacles encountered by DJPK such as disturbance and quality of existing human resources. In addition, the factors that influence is political factors, mutations in the regions, and unpreparedness in regionsto against the new policy."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari data anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasis sebanyak 69 LKPD. Dengan mnggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh"

"Penelitian ini bertujuan untuk meguji pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja daerah KAbupaten/Kota di Aceh. Populasi pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berupa data tentang dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan belanja daerah pada 23 Kabupaten/Kota di Aceh dari tahun 2013 s.d 2015 dengan total populasi sebanyak 69 LKPD. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda sebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan dana bagi hasil dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah pasa Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh. Sedangkan secara parsial, dana bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan dana alokasi umum juga berpengaruh terhadap belanja daerah Kabupaten/Kota di Aceh."

"Tesis ini menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Lain-Lain Penerimaan Daerah terhadap Upaya Pajak Daerah dan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan tidak adanya peningkatan kemandirian daerah, daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi kepada Pemerintah Pusat. Pajak daerah memberikan kontribusi yang dominan terhadap PAD. Hasil penelitian menunjukkan DAU berpengaruh posistif yang signifikan terhadap Upaya Pajak Daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang signifikan, Daerah masih memiliki ketergantungan terhadap transfer Pemerintah Pusat (DAU). Pajak dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD."

"Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

---

One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.

The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.

First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana efektifitas desentralisasi fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 34 Provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2011-2019, penelitian ini menjelaskan bagaimana kondisi ketimpangan pendidikan di Indonesia dengan menggunakan gini rasio pendidikan yang merupakan suatu indikator yang digunakan untuk melihat distribusi pemerataan pendidikan. Dengan menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, dan metode empiris system GMM untuk menguji dampak ketiga dana tersebut terhadap ketimpangan pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK justru belum mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena formulasi dan penggunaan yang belum efektif. Sedangkan BOS mampu mengurangi ketimpangan pendidikan karena digunakan untuk membiayai operasional sekolah, sehingga tidak ada biaya pendidikan yang dibebankan ke masyarakat dan meningkatkan akses terhadap pelayanan pendidikan.

---

This study aims to see the effectiveness of fiscal decentralization in reducing educational inequality in Indonesia. Using panel data from 34 provinces in Indonesia from 2011 until 2019, this study explains how the condition of education inequality in Indonesia by employing Gini ratio of education is an indicator of the distribution of educational equity. By using the General Allocation Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), and School Operational Assistance (BOS) as part of fiscal decentralization, and applying system GMM to examine its impacts on Gini ratio of education, the study results show that the DAU and DAK do not affect to decrease education inequality due to ineffective formulation and utilization. Meanwhile, BOS can reduce education inequality because it is used to finance school operations so that the community pays no education costs and increases access to public education."

"Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010. Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi. Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, dummy provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya.

---

This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010. So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth.

The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth.

The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances."

"ABSTRAKDana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana perimbangan yang memiliki jumlah paling besar di antara dana perimbangan lain dan juga memiliki proporsi yang cukup besar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD . Selain itu, DAU bersifat block grant sehingga penggunaannya diserahkan ke daerah. Tingginya simpanan pemerintah daerah di bank membuat pemerintah pusat perlu mengontrol pengelolaan keuangan daerah yakni dengan mengeluarkan kebijakan konversi penyaluran DAU dalam bentuk nontunai melalui Surat Berharga Negara SBN bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar. Namun, pada tahap awal perencanaan simpanan pemerintah daerah di bank masih tetap tinggi. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi konversi penyaluran DAU dalam bentuk SBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan tersebut sudah melalui beberapa tahapan, akan tetapi tahapan yang dilalui belum sepenuhnya terealisasi. Selain itu, kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan tujuan dari kebijakan.

---

ABSTRACTThe General Allocation Fund DAU is the balance fund which has the greatest amount amoung other balancing funds, thus having a substantial proportion in the structure of the Regional Revenue and Expenditure Budget APBD . In addition, The General Allocation Fund is block grant therefore its usage is mandated to the region. The high savings of local government in the bank makes the central government need to control the financial management of the region by issuing a policy of channeling General Allocation Fund conversion in the form of non cash through Government Securities SBN for regions that have cash and or bank deposits in an irrational amount. However, in the early stages of planning local government deposits in banks is still high. This student thesis discuss how the formulation of channeling conversion on General Allocation Fund in the form of Government Securities. This research uses post positivist approach. The results of the research indicate that the policy formulation process has been through several stages, but the stages which is passed are not fully realized. In addition, policies that are made not comply with the policy."