Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi pengembangan sumber daya manusia apamtur pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptitf Berdasarkan hasil pcnclitian bahwa pada dimensi strategi ditemukan tidak adanya perencanaan strategi mcngcnai pengcmbangan pegawai dan tidak adanya koordinasi antara Kanwil-Kanwil di seluruh Indonesia (khususnya Kanwil Banten) dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat mengenai kebutuhan diklat yang dipcrlukan. Dimensi Struktur Kanwil Banten ditemui : (1) tidak adanya baperjakat: (2) tingkatan yang terdapat antara top manajemen dengzm tingkatan hirarki yang paling rendah pada Kanwil Banten yang bersifat administratif masih terlalu tinggi yaitu 5 tingkat organisasi, sehingga masih banyak staf yang mempunyai beban tugas terlalu ringan; (3) rendahnya peran kanwil dalam pengembangan pegawai. hal ini karena pengembangan pegawai masih tersemral pada Sckrctaris Jcnderal (kantor pusat); (4) pendelegasian wewenang dalam pengembangan pegawai masih setengah hati. Pada dimensi sistem ditemui kemampuan pegawai kanwil dalam melaksanakan lugas cukup baik, namun sikap pcgawai akan aktualisasi diri rendah sehingga penilaiazm prestasi atau kinclja individu meniadi rendah. Pada dimensi gaya kepernimpinan ditemui masih tcrpusatnya kekuasaan/kewenangan pada pimpinan. Pada dimensi kebutuhan pokok pegawai ditemui renilahnya gaji yang diterima pegawai. Pada dimensi kemampuan teknis pegawai, sudah ada upaya peningkatan kemampuan teknis pegawai melalui diklat, namun belum ada evaluasi untuk mengetahui sejauh mana perubahan prcstasi pcgawai setelah di training.Kesimpulan peneliti dari temuan tersebut adalah tidak adanya koordinasi kanwil-kanwil diseluruh indonesia khususnya Kanwil Banten dengan BPSDM dan Sekretaris Ienderal. Penulis menyarankan : (1) rnembual renstra mengenai pengembangan pegawai dan melakukan koordinasi dengan BPSDM selaku penyelenggara diklat, sehingga pegawai termotivasi untuk meningkatkan prestasi; (2) Mcningkatkan peran kanwil dalam pengembzmgan pegawai; (3) sistem pengembangan sebagaimana terdapat pada undang-Lmdang masih sccara umum sehingga perlu ada kebiijakan intern mengenai indikator keberhasilan sebagai penggati dari DP3, sehingga dapat meningkatkan motivasi pegawai. (4) perlu membentuk sosok pemimpin yang delegatif untuk menuju pcrkembangan kemampuan pegawai, (5) lerpenuhinya kebutuhan pokok pcgawai, (6) meningkatkan pclatihan teknis yang berhubungan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia

---

The purpose of this research was to know the apparatus of human resource development coordination in District Otiice of law and human right department in Banten year 2008-2009. This research is qualitative descriptive interpretive. Base on the output of the research that is on the strategic dimension is found that there is no strategic planning about the staffs development and no coordination between District Offices in Indonesia (especially in the District Office of Banten) with BPSDM as the supporter of education and training for the education and training requirement that needed. In the District Office of Banten?s dimension structure are found; (I) no baperjakat; (2) the level that exist between top management with the lowest hierarchy level in the District Office of Banten administratively still too high which has 5 levels of organization, so that still many staffs who have no burden of duty, (3) the role of the District Office to develop its staff is still low, it is because 'in developing the staff is still centralized on the General Secretary (central office) (4) the authority delegation to develop the staff is still with a "half heart". In the system dimension is found that the capability of the staff in the District Office in implementing the duty is good enough. But the staffs attitude of self actuality is low so that the achievement appraisal or individual work becomes low. In leadership style dimension is found that there is a power/authority centralized on the leader. In the staff's basic need dimension is found that there is still having a small salary that accepted by the staff. In the staffs technical capability dimension, there has been an effort to develop the staff?s technical capability through education and training, but there is no staff yet to know how far the change of the staffs achievement aficr being trained.

The conclusion of researcher from those findings is 1 there is no coordination between District Offices in Indonesia especially the District Office of Banten with thc committee of Law and Human Right Resource Development and General Secretary in developing the staff. The writer suggest : (1) make a strategic planning about the staff?s development and do the coordination with BPSDM as the supporter of education and training, so that the staffs are motivated to develop their achievement; (2) develop the District 0ffice?s role in developing the staff; (3) the development system that exist in the laws is still general so it needs the internal policy about the successful indicator as the substitute of DP3, so it can develop the staffs motivation; (4) need to shape the figure of the leader who is delegate to develop the staffs capability; (5) fulfill the staffs basic need; (6) develop technical training which connect to the law and human right."

"ABSTRAKPembelajaran bahasa Inggris di SMK bidang keahlian bisnis dan manajemen dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang siap mengisi kesempatan bekerja. Oleh karena itu pembelajaran bahasa Inggris berorientasi ke dunia kerja. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 6 Jakarta, Jl. Prof Joko Sutono, SH nomor 2 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan lima perusahaan di sekitar lokasi sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakanl silabus bahasa Inggris untuk sekolah menengah kejuruan (SMK) bidang keahlian bisnis dan manajemen yang dapat mempersiapkan lulusannya siap bekerja, yang dinamakan silabus English for Occupational Purposes (EOP). Untuk menciptakan silabus EOP ini dilakukan penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner dan pengetesan, serta penelitian kasus dengan mengadakan analisis dokumen yang terkait dan wawancara. Kuesioner dan pengetesan dilakukan terhadap responden siswa SMK N 6 Jakarta kelas X. Analisis dokumen dilakukan terhadap Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan silabus bahasa Inggris SMK N 6 Jakarta. Wawancara dilakukan dengan guru, wakil kepala sekolah, kepala sekolah, dan praktisi dunia kerja. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan pengetesan dianalisis secara kuantitatif, sedangkan data yang diperoleh dari analisis dokumen dan wawancara dianalisis secara kualitatif. Ada dua basil utama dari tesis ini: (1) daftar kompetensi bahasa Inggris yang berguna di dunia kerja dan (2) silabus EOP. Daftar kompetensi ini dimaksudkan untuk kelas X. Namun, daftar itu juga dapat diberlakukan untuk kelas XI dan XII dengan kedalaman yang berbeda. Di samping dua basil utama yang diperoleh, penelitian ini menghasilkan dua temuan, yakni (1) kelemahan dalam pembelajaran bahasa Inggris dan (2) kesamaan kebutuhan dari pihak yang terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Kelemahan Â? pembelajaran itu terdapat dalam KTSP, silabus, guru, dan siswa. Untuk kebutuhan yang dipandang sama yaitu dalam hat orientasi pembelajaran bahasa Inggris yang mengarah pada tujuan kerja.Temuan ini mengindikasikan bahwa silabus EOP sesuai untuk SMK bidang keahlian bisnis dan manajemen. Pembelajaran bahasa Inggris dengan silabus EOP dengan enam kompetensi daftar yang telah dirumuskan diharapkan dapat mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja.

---

ABSTRACTThe aim of English learning at Senior Vocational High School/SMK business and management program is to produce the SMK graduates to be ready to fill the job vacancies. So, orientation of the English learning program is occupational purposes. The research was conducted at Government Senior Vocational High School/SMK N 6 Jakarta, J1. Prof. Joko Sutono, SH, No.2A, Kebayoran Baru, South Jakarta and five companies around SMK N 6 Jakarta. The aims of the research are to identify useful competencies in working places and to create English for occupational Purposes (EOP) syllabus for SMK of business and management program, especially SMK N 6 Jakarta. The EOP syllabus was designed for preparing the SMK N 6 Jakarta graduates to fill job vacancies. The writer held survey and case research by using research instruments such as questionnaires, English proficiency test, documents analysis, and interview. The questionnaires and English proficiency test were given to SMK N 6 Jakarta students of grade X. Documents analysis were for analyzing Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) number 20, 2003, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK N 6 Jakarta, and English syllabus of SMK N 6 Jakarta. The interview was conducted for teachers, vice headmaster, headmaster, and practitioners of working places. Data gained from questionnaires and English proficiency test were analyzed quantitatively, while data of documents analysis and interview were analyzed qualitatively. There were two main results of the research, they are (1) list of useful competencies in working places and (2) EOP syllabus. Besides the main results, the research had findings (1) weaknesses in learning English and (2) the same needs in learning English among stakeholders. Their same needs is English learning to prepare students in filling job vacancies. It means that EOP syllabus is suitable for SMK business and management program"

"Studi ini membahas pendapat Anggota Dewan terhadap layanan Perpustakaan DPR RI dilihat dari segi fasilitas, koleksi dan staf perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah layanan Perpustakaan DPR RI diterima dengan baik oleh Anggota Dewan. Sampel penelitian adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pendapat Anggota Dewan secara keseluruhan terhadap layanan Perpustakaan DPR RI dilihat dari segi penyediaan fasilitas, penyediaan koleksi, dan kinerja petugas perpustakaan DPR RI belum baik. Hal ini menunjukkan bahwa layanan Perpustakaan DPR RI belum sesuai dengan harapan Anggota Dewan.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Perpustakaan DPR RI masih harus terus berupaya agar kualitas layanan yang ada saat ini dapat terus ditingkatkan lebih baik lagi, di antaranya memperbaiki fasilitas, menyediakan koleksi sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan, dan meningkatan kinerja petugas layanan perpustakaan.

---

This study discusses the opinions of Members of Parliament about the House of Representatives of the Republic of Indonesia (Parliament)_s Library Service in terms of facilities, collections, and library staff members. The purpose of this study is to determine whether the Parliament Library Service is well received by the Members of Parliament. The samples are Members of Parliament of the Republic of Indonesia. The research method used is quantitative with descriptive design.The results of this study revealed that the overall opinions of the Members of Parliament toward Parliament Library Service in terms of provision of facilities, provision of collections, and performance of Parliamentary librarians are not yet satisfactory good. This indicates that the Parliament Library Service has not meet the expectation of Members of the Parliament.The results of this study suggest that the Parliament Library still has to continue its effort to better improve its quality of service, by improving the facilities, providing collections based on Members of Parliament_s needs, and improving the performance of library service officers."

"Potensi besar dari Desa Wisata Sumber Agung sebagai destinasi wisata hingga saat ini belum mampu naik status kategori nya menjadi Berkembang dikarenakan belum dikelola dengan baik oleh pihak pengelola. Pada penelitian menggunakan Framework for the Governance and Management of enterprise IT dari COBIT 5 (2019) untuk melihat situasi tata kelola dan manajemen dari Desa Wisata Sumber Agung. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya mengenai strategi optimalisasi agar Desa Wisata Sumber Agung dapat meningkatkan status kategorinya menjadi berkembang, peneliti menggunakan pendekatan Community Based Tourism (CBT) / Pariwisata berbasis komunitas. Dengan menggunakan tiga indikator utama didalam membedah pembahasan mengenai CBT meliputi Komunitas Lokal, Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terjadi sistem tata kelola dan manajemen yang baik didalam Desa Wisata Sumber Agung, dimulai dari belum maksimal nya arahan dari Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung kepada Pokdarwis sehingga belum dapat menghasilkan peningkatan kualitas SDM dari Pokdarwis untuk mengelola desa wisata lebih efektif, permasalahan kualitas SDM menjadi akar masalah didalam stagnansi status kategori Desa Wisata Sumber Agung. Berdampak kepada terbatasnya angka wisatawan dan menjadikan pemasukan juga terbatas, sehingga tidak menarik minat masyarakat lokal didalam mengelola desa wisata dan tidak adanya anggaran untuk pengadaan fasilitas pendukung untuk desa wisata. Kemudian pembahasan mengenai strategi optimalisasi agar dapat menuju status kategori berkembang dengan pendekatan CBT, diperlukan peningkatan kualitas SDM pihak pokdarwis dan peningkatan hubungan kemitraan pokdarwis kepada pihak pemerintah dan swasta agar dapat bersama-sama didalam melakukan perkembangan desa wisata dengan upaya meningkatkan angka wisatawan. Dengan meningkatnya angka wisatawan akan berdampak kepada peningkatan pemasukan sehingga bisa menarik minat masyarakat lokal yang lain untuk mau ikut mengelola desa wisata dan bisa melakukan pengadaan terkait fasilitas pendukung untuk desa wisata agar bisa meningkatkan status kategori desa wisata menjadi berkembang.

---

The great potential of Sumber Agung Tourism Village as a tourist destination has not been able to upgrade its category status to developed because it has not been managed properly by the management. This research used the Framework for the Governance and Management of Enterprise IT from COBIT 5 (2019) to see the governance and management situation of the Sumber Agung Tourism Village. Then, for the next discussion regarding the optimization strategies so that Sumber Agung Tourism Village can upgrade its category status to developed, the researcher uses the Community Based Tourism (CBT) approach by using three main indicators. It discusses CBT including Local Communities, Local Communities’ Participation and Empowerment, and Local Communities’ Welfare. The results showed that there has not been a good governance and management system in Sumber Agung Tourism Village, starting from the less maximal direction from the Bandar Lampung City Tourism Office to Pokdarwis. So that it has not been able to improve the quality of human resources from Pokdarwis to manage the tourist village effectively. The problem of the human resources quality is the root of the problem in the stagnant status of the Sumber Agung Tourism Village category. It has an impact on the limited number of tourists and the limited income, so that it does not attract local people in managing the tourist village. Also, there is no budget for the procurement of supporting facilities for the village. Then, about the discussion of optimization strategies, in order to get to the developed status category with the CBT approach, it is necessary to improve the quality of the human resources of the Pokdarwis and improve the partnership relationship of the Pokdarwis to the government and the private sector. So that they can work together to develop the tourist village to increase the number of tourists. With the increased number of tourists, it will have an impact on increasing the income. So that it can attract the interest of other local communities to participate in managing the tourist village and can procure supporting facilities for the tourist village in order to increase the status of the tourist village category to become developed."

"Salah satu langkah strategis untuk mengamankan UKM dari ancaman dan tantangan krisis global adalah dengan melakukan penguatan pada multi-aspek. Salah satu yang dapat berperan adalah aspek kewirausahaan. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UKM siap menghadapi tantangan krisis global. Fasilitasi dan asistensi inkubas) bisnis oleh pemerintah (Kemenegpora) dalam kaitan ini adalah suatu kegiatan pemberdayaan kepada wirausaha muda khususnya pengusaha dan pengrajin batik yang dilakukan di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui advokasi, konsultasi, mediasi, dan edukasi sehingga wiravsaha yang dijalankannya dapat berkembang, kuat, dan mandiri. Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Perubahan dari Kurt Lewin untuk menganalisis proses fasilitasi, asistensi dan inkubasi bisnis. Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Peneliti menyimpulkan bahwa pada proses unfreezing, desain perencanaan perubahan oleh agent of change kurang matang ditandai dengan pengidentifikasian faktor-faktor pendukung dan penghambat perubahan kurang detail dikarenakan keterlibatan narasumber pemateri dalam proses penelusuran survey pendahuluan program kurang/ tidak ada, hasil survey pendahuluan terbatas pada pemasaran dan motif.dan tidak memperhitungkan keberadaan/ _hasil pendampingan LSM sebelumnya ; untuk strategi perubahan dilakukan perencanaan materi pelatihan oleh agent of change berdasarkan survey pendahuluan; untuk rencana pengukuran keberhasilan program dan evaluasi tidak ada.Pada proses changing kurang maksimal karena adanya faktor resistensi yang tidak terdeteksi pada proses wnfreezing. Faktor resistensi itu antara lain kultur masyarakat mengenai pandangan terhadap proses pendanaan dan ketidakmengertian tentang pentingnya merk/ labelisasi produk. Sedangkan agent of change sendiri kuran gjeli dalam mengidentifikasi faktor resistensi tersebut dan kurang koordinasi dengan pemateri mengenai faktual problem dan materi yang akan diberikan sehingga secara garis besar pelatihan kurang efektif. Walaupun dalam hal pelatihan pengemasan produk cukup efektuif dikarenakan hal itu termasuk pelatihan yany aphkatif, Pada proses refreezing tidak ada proses sama sekali karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang terikat oleh DIPA Tahun Anggaran 2009 dan ttdak ada koordinasi dengan instansi terkait untuk keberlanjutan program.

---

One of the strategic steps to secure the SMEs from the threats and challenges of the global crisis is by strengthening the multi-aspect. One that can play a role 1s the aspect of entrepreneurship. Entrepreneurs can utilize all resources, with a creative and innovative process, making SMEs ready to face the challenges of the global crisis.

Facilitation of business incubation and assistance by the Government (Kemenegpora) in this connection is am empowering activity for young entrepreneurs, especially entrepreneurs and batik artisans conducted in Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari , Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta through advocacy, consultation, mediation, and education so that the entrepreneurs who run can be developed, strong and independent.

This study uses the theory of Kurt Lewin Change Management to analyze the process of facilitation, assistance and business incubation at Dusun Giriloyo, Desa Wukirsari , Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Researchers concluded that in the process of unfreezing, planning design changes by the agent of change marked by the identification of undercooked factors supporting and inhibiting change in less detail due to the involvement of a resource speaker in the preliminary survey program search process is less / not available, preliminary results of the survey is limited to marketing and motives and does not consider the presence / results of previous NGO assistance; to change strategy to design the training materials by the agent of change based on a preliminary survey; to plan and evaluate program success measurement does not exist. At the maximum in the process of changing due to less resistance factors that are not detected in the process of unjfreezing. The factors include the culture of resistance that community about the views on the process of funding and lack of understanding about the importance of brand /product labeling. While the agent of change is less sharp in identifying the factors of resistance and lack of coordination with the stretcher on presenters about the factual problems and materials wii] be provided so that an outline of the training is less effective. Although in terms of product packaging training quite effective because it includes the applicable training.

in the process of refreezing there is no process at all because of time-bound implementation of DIPA for Fiscal Year 2009 and there was no coordination with relevant agencies to continue the program. "

"Isu terkait ketahanan pangan masih menjadi isu yang strategis di Kabupaten Belu mengingat kabupaten ini masih memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan. Penelitian ini bertujuan menganilisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi ketahanan pangan di Kabupaten Belu, lalu merumuskan alternatif strategi yang dapat digunakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Belu dengan menggunakan metode SWOT. Alternatif strategi tersebut adalah: (1) peningkatan kerjasama antara pemerintah dan LSM; (2) pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian; (3) penguatan sistem cadangan pangan; (4) optimalisasi pemanfaatan pangan lokal; (5) peningkatan koordinasi lintas sektor yang terkait ketahanan pangan; dan (6) revitalisasi peran penyuluh pertanian.

---

Food Security still become a strategic issue at Belu District since this area still have vulnerability to food insecurity. This thesis have purposes to analyze internal and external factors that affect food security at Belu District, and also to formulate alternative strategies could be used for developing food security level with SWOT methods. The alternative strategies are: (1) increasing cooperation between government and NGOs; (2) developing infrastructures and agriculture facilities; (3) strengthening food reserves system; (4) optimizing local food utilizations; (5) increasing coordination within government sectors that related to food security; dan (6) Revitalizing the role of agricultural instructors."