Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Eva Achjani Zulfa
"
Abstrak
Bahwa perkembangan tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang luar biasa dikaitkan dengan kualifikasi dan jenis dokumen, berbagai ketentuan aturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri. sistem pembuktian terkait dengan e-dokumen yangamat berkembangn dengan variasi bentuk. Perkembangan ini menjadikan interpretasi atas unsur-unsur dalam rumusan pasal yang selama ini menjadi Delik Pokok yaitu Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP atau Pasal 266 KUHP menjadi sangat berkembang. Perhitungan atas daluarsa penuntutan yang kerap ...
"
Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018
340 JHP 48:2 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dewi Pertiwi
"
Sengketa-sengketa tanah yang berkaitan dengan kepastian hukum yang sering sekali terjadi di masyarakat adalah tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Dimana ada beberapa pihak yang mengklaim sebagai pemilik yang juga mempunyai sertipikat hak atas tanah maupun hanya dengan bukti-bukti penguasaan dan kepemilikan lainnya.Para pihak dalam sengketa tersebut merasa memiliki bukti yang sah terhadap tanah yang dipersengketakan. Gugatan yang diajukan membuat para hakim mempertimbangkan pembuktian yang diajukan para pihak. Mengenai kekuatan pembuktian dalam persidangan yang dituangkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Debby Tulistania
"
Tesis ini membahas mengenai batas waktu pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Hal ini perlu untuk memperoleh kepastian hukum bagi purnabakti Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris UUJN menyatakan bahwa yang disebut sebagai Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Oleh karena ini, Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50927
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rangga Adhitya Yogiswara
"
Perbuatan melawan hukum dalam perkara No.64/Pdt.G/2019/PN.Tjk ini telah memenuhi perbuatan melawan hukum yang dimana diatur dalam unsur unsur melawan hukum pada pasal 1365 KUH Perdata. Walaupun bezitter menguasai dalam tenggat waktu (Daluwarsa) yaitu lebih dari 30 tahun tetapi bezitter tidak mempunyai itikad baik pada pasal 1963 KUH Perdata untuk memberikan dan mengosongkan obyek sengketa, yang dimana pihak penggugat secara sah mempunyai kepemilikan hak atas tanah tersebut yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Metode yang dilakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Firyal Arva Orvala
"
Persoalan dalam pewarisan yang masih menimbulkan pro dan kontra adalah mengenai Surat Penyerahan Mutlak (surat di bawah tangan bukan surat otentik) yang berisi penyerahan harta bersama dari istri Pewaris yang dibuat kepada salah satu ahli waris tanpa melibatkan seluruh ahli waris, masalah daluarsa suatu gugatan terhadap suatu sertipikat yang cacat hukum, dan masalah kedudukan pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan ahli waris. Dilatarbelakangi persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kesahan Surat Keterangan Hak ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
