Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak merupakan salah satu komponen penting dalam suatu bangsa karena menjadi salah satu pemasukan yang besar bagi suatu bangsa. Pemungutan pajak dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut. Salah satu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah. Dalam praktiknya di Indonesia, pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan self assessment system yang berarti pemerintah memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Maka tidak jarang terjadi salah perhitungan terkait pemungut pajak dengan wajib pajak, padahal telah diatur dalam peraturan daerah yang lebih khusus terkait pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Khususnya dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin terdapat kekeliruan terhadap penerapan pemungutan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap peralihan hak atas bangunan yang dibangun setelah terjadinya perolehan hak atas tanah tersebut. Pada kenyataannya telah diatur dalam peraturan daerah bahwa yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh melalui adanya peralihan hak.

---

Tax is one of the most important sources of revenue receipts for a nation. Taxation is collected by both the central government and local government. The tax imposed by the local government becomes the Original Regional Revenues (PAD) of the area. One of the types of tax levied by local governments is called Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is the tax imposed on the acquisition of land and or buildings. The acquisition of these rights has been regulated in both central and regional laws and regulations. In Indonesia, Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) is collected using a self-assessment system, which means that the government gives authority, trust, and responsibility to the taxpayers to calculate, pay, and report the amount of tax to be paid themselves. Thus, it is not uncommon for miscalculations related to tax collectors and taxpayers to occur, whereas it has been regulated in a more specific regional regulation related to the duty on Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Specifically, in the area of Musi Banyuasin Regency, there is an error in the application of tax collection of Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB) to the transitional of land or building rights built after the acquisition of land rights. In fact, it has been regulated in regional regulations that the object of the tax is the acquisition of land or building rights obtained through the transitional of rights. "