Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Arm Julius Jolly Suawa
"
ABSTRAK
Pembangunan daerah kepulauan merupakan bagian integritas dari pembangunan nasional. Namun, melihat permasalahan yang menonjol di daerah kepulauan seperti belum adanya regulasi yang mendasari pembangunan daerah kepulauan, keterbatasan infrastuktur dan perhubungan yang menyatukan kegiatan ekonomi pulau-pulau besar dan kecil serta keterbatasan pengelolaan pemberdayaan sumber daya alam, perlu dilakukan percepatan pembangun. Pembangunan daerah kepulauan diharapkan dapat memberi manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah. Tulisan ini membahas tentang kebijakan ...
"
Jakarta: Biro humas settama lemhanas RI, 2018
321 JKLHN 35 (2018)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sheddy Nagara Tjandra
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Setiawati Darmojuwono
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Koosmarlinah Soeparto Kramadibrata
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Pattinasarany, M. Sally H.L.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian Universitas Indonesia Library
Luthfi Muhamad Iqbal
"
Upaya afirmasi pembangunan bagi daerah kepulauan telah didorong oleh berbagai pihak, reorientasi paradigma pembangunan dalam mewujudkan poros maritim dunia ditempuh salah satunya melalui inisiatif RUU Daerah Kepulauan yang diusung oleh DPD. Salah satu butir utama dalam regulasi tersebut ialah terkait Dana Khusus Kepulauan (DKK) sebagai penerimaan baru bagi daerah kepulauan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan. Pada tulisan ini akan dibahas dampak kebijakan DKK terhadap ketimpangan alokasi dana transfer antardaerah. Untuk menjawab tujuan, ditelusuri definisi daerah ...
"
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
330 BAP 3:2 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
