Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Desty Ayu Dewanty
"Kriminalitas merupakan masalah sosial yang signifikan dan terus berkembang seiring dengan peradaban manusia. Salah satu bentuk kriminalitas yang serius adalah kriminalitas akibat penyalahgunaan kekuasaan, di mana individu yang memiliki otoritas atau kekuasaan cenderung melakukan tindak kriminal. Kriminalitas merupakan tema utama yang terdapat pada film Loz Jogjakartoz. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk-bentuk kriminalitas dan dinamika psikologis yang mempengaruhi tindakan kriminalitas oleh individu yang berkuasa dalam film Loz Jogjakartoz. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Data yang didapat berupa dialog dan adegan dalam film Loz Jogjakartoz (2021). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat bentuk kriminalitas berupa kriminalitas fisik seperti penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penyerangan dengan senjata tajam; kriminalitas terhadap harta benda berupa penipuan transaksi dan perampasan kepemilikan; serta kriminalitas kerah putih seperti pemerasan halus dan penyuapan. Hal ini merupakan bentuk-bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang teridentifikasi dalam film. Dinamika psikologis pelaku menunjukkan kompleksitas motivasi dan justifikasi moral yang digunakan untuk melegitimasi tindakan kriminalitas mereka. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai fenomena kriminalitas akibat penyalahgunaan kekuasaan serta faktor-faktor psikologis yang mendasarinya.
Crime is a significant social problem that continues to evolve along with human civilization. One serious form of criminality is criminality due to abuse of power, where individuals who have authority or power tend to commit crimes. Criminality is a major theme found in the movie Loz Jogjakartoz. The purpose of this research is to better understand the forms of criminality and the psychological dynamics that impact criminal behavior by individuals in positions of authority in the film Loz Jogjakartoz. The method used is descriptive-qualitative, according to Sigmund Freud's psychoanalysis theory. The data obtained is in the form of dialogues and scenes in the film Loz Jogjakartoz (2021). The results of the analysis show that there are forms of criminality in the form of physical criminality such as light maltreatment, serious maltreatment, and assault with sharp weapons; criminality against property in the form of fraudulent transactions and deprivation of ownership; and white-collar criminality such as subtle extortion and bribery. These are the forms of abuse of power identified in the movie. The psychological dynamics of the perpetrators show the complexity of motivations and moral justifications used to legitimize their criminal acts. This research provides insight into the phenomenon of criminality due to abuse of power and the underlying psychological factors.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2024
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Mahargarani
"Kegiatan manusia selalu berada di dalam sebuah ruang. Karena adanya manusia dan kegiatan pada ruang tersebut, ruang tersebut menjadi dapat didefinisikan berdasarkan fungsinya. Namun, ada juga ruang yang tidak terdapat manusia ataupun kegiatan di dalamnya. Ruang tersebut menjadi terabaikan dan tidak ada yang memperhatikan karena tidak ada manusia yang merasa memiliki hubungan terhadap ruang itu. Pada ruang-ruang seperti ini kerap kali terdapat pelanggaran yang terjadi, terutama apabila aksesnya tidak terbatas atau terletak pada zona publik.
Pada penulisan skripsi ini, yang dikaji adalah hubungan antara ruang pada zona publik yang terabaikan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan potensi selanjutnya yang dimiliki oleh ruang tersebut. Temuan yang didapat dari hasil analisis terhadap ruang pada zona publik yang terabaikan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ternyata mengarah kepada kriminalitas. Hal itu disimpulkan berdasarkan studi kasus yang diambil pada sebuah kolong jalan layang yang terabaikan dan di dalamnya terdapat pelanggaran-pelanggaran. Dengan adanya pengabaian terhadap ruang tersebut maka hadir pelanggaran-pelanggaran. Namun ternyata pelanggaran yang diabaikan tersebut ternyata dapat berkembang dan mengarah kepada kriminalitas.
Activities of human being always take place on a space. Because of the people and the activity, a space can be defined base on its function. But, there are also spaces without any people either any activity in it. Those spaces become neglected and no one pays attention to it because nobody feels related to those spaces. On those spaces, there often be some disorder, especially if the spaces have unlimited access and located on public zone. In this writing, the relation between neglected space on public zone and disorders, and also the next potential of this space, will be analyzed. What I found about the relation between neglected space on public zone and disorders is that these two things evolve to criminality. The conclusion was taken based on the analysis upon a neglected underpass that contains disorders in it. Because of the neglected space, disorders happen there. The next thing that happens is neglected disorders, and this thing could evolve to criminality."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
S977
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Hutabarat, Aletheia Christy
"
ABSTRAKTindak pidana korupsi sekarang ini sedang marak terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi kadang pelakunya melarikan diri ke luar negeri atau menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsinya di luar negeri sehingga untuk penuntasan kasus diperlukan kerja sama internasional, yang salah satu persyaratannya adalah prinsip dual criminality. Tindak pidana korupsi yang utama di Indonesia memiliki unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo;. Unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo; tidak diatur dalam UNCAC yang telah diratifikasi Indonesia maupun dalam ketentuan tindak pidana korupsi di banyak negara lain. Melalui penelitian yuridis normatif yang didukung dengan wawancara ingin diperoleh jawaban tentang unsur merugikan keuangan negara ditinjau dari prinsip dual criminality. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberadaan unsur ldquo;merugikan keuangan negara rdquo; yang merupakan unsur tertulis dalam ketentuan tindak pidana korupsi di Indonesia, dapat menyulitkan kerja sama internasional, khususnya bila prinsip dual criminality dianut secara mutlak. Namun sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang telah dianggap sebagai kejahatan transnasional, dual criminality tidak lagi dimaknai secara mutlak. Bahkan UNCAC telah mengatur kerja sama internasional tanpa prinsip dual criminality sepanjang kerja sama internasional dilakukan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
ABSTRACTCorruption is now happening not only in Indonesia, but also in many other countries. In some cases of corruption, sometimes the corruptor s fled abroad or hide the assets from corruption abroad so that for the completion of the case required international cooperation, which one of the requirements is the principle of dual criminality. The main corruption crime in Indonesia has the element of harm the state 39 s finances . The harm the state 39 s finances is not regulated in UNCAC which has been ratified by Indonesia as well as in terms of corruption in many other countries. Through normative juridical research supported by interviews, writer wants to get answers about the elements of harm the state 39 s finances in terms of dual criminality principle. From the results of the study it can be concluded that the existence of the element harm the state finance which is the element written in the provisions of corruption in Indonesia, can complicate international cooperation, especially when the dual criminality principle is embraced absolutely. But in line with the spirit of corruption eradication that has been considered a transnational crime, dual criminality is no longer interpreted in absolute terms. Even UNCAC has arranged international cooperation without dual criminality principle as long as international cooperation is conducted for prevention and eradication of corruption crime. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library