Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Nurul Zahra Syafitri Enanie
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban tenaga kesehatan khususnya profesi perawat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian ini mengacu pada ketentuan normatif atau peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjalankan praktik pelayanan kesehatan serta menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan kasus meliputi pertanggungjawaban pidana tenaga kesehatan perawat melalui pengadilan sebanyak tiga putusan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan ...
"
2017
T48443
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Vidya Prahassacitta
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26647
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
JK 8:5 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Besare, David Daniel
"
Hipnosis atau Hypnosis merupakan ilmu yang sudah ada sejak tahun 1552 SM. Kata Hipnosis pertama kali diperkenalkan oleh James Braid, seorang dokter di Inggris yang hidup antara tahun 1795 ndash; 1860. Dalam perkembangannya hipnosis bermanfaat sebagai sarana penyembuhan hipnoterapi penjualan, melahirkan, diet, bahkan untuk terapi seksual. Namun informasi yang berkembang dalam masyarakat terhadap hipnosis cenderung negatif dikarenakan berita-berita yang dimuat di televisi maupun berita-berita online yang memuat berita tentang kejahatan hipnotis. Permasalahan yang akan dibahas ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Tracy Tania
"
Pertanggungjawaban pimpinan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana dimana seorang pimpinan dianggap bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban pimpinan pertama kali diterapkan di dalam kasus tindak pidana internasional di dalam kasus Yamashita dan saat ini telah dikodifikasikan ke dalam banyak konvensi seperti Statuta International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Statuta International Criminal Tribunal for Rwanda, dan Statuta Roma serta diterapkan di berbagai kasus tindak pidana internasional. Di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pimpinan diatur ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S569
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Nico Angelo Putra
"
Konsep Joint Criminal Enterprise pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas wilayah Yugoslavia di dalam kasus Tadic pada tahun 1999. Setelah kasus Tadic, konsep Joint Criminal Enterprise diterapkan di berbagai pengadilan pidana internasional dan pengadilan hybrid supranasional untuk kasus kejahatan internasional. Di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana memuat konsep penyertaan, sebuah konsep yang menyerupai Joint Criminal Enterprise.
Tulisan ini membahas pengertian dan perkembangan konsep Joint Criminal Enterprise, penerapan Joint Criminal Enterprise di dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1190
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Melyana Saputri
"
Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan pelaku anak dengan autism spectrum disorder (ASD) dalam hukum pidana Indonesia. Anak penyandang ASD yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku anak memerlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan ahli untuk menentukan pertanggungjawaban pidananya karena pelaku anak dengan ASD tidak memiliki kapasitas mental yang sama dengan anak pada umumnya dikarenakan kondisi ASD yang dimilikinya merupakan sebuah spektrum dengan gejala dan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap penyandangnya. Kapasitas mental ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Gracia Piona Yosepine
"
Skripsi ini akan membahas mengenai tinjauan aspek hukum internasional, khususnya dalam bidang Hak Asasi Manusia HAM dalam proses peradilan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia kepada anak ndash; anak berkewarganegaraan Indonesia berupa penindakan dan pemenjaraan dengan cara yang seharusnya dilakukan kepada orang dewasa. Skripsi ini juga akan memperlihatkan permasalahan hukum yang timbul dari pelanggaran HAM yang terjadi di berbagai negara dengan sistem hukum yang berbeda, beserta dengan langkah hukum yang dilakukan negara dalam menangani permasalahan tersebut. ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library