Ditemukan 65 dokumen yang sesuai dengan query
Epstein, David G.
St. Paul, Minn: West Pub., 1995
346.73 EPS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Sinar Grafika, 2006
346.078 IND u
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nickles, Steve H.
St. Paul, Minn : West Publishing, 1989
346.077 NIC c
Buku Teks Universitas Indonesia Library
LoPucki, Lynn M.
Boston : Little, Brown, 1995.
346.73 LOP s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Dalimunthe, Pahrur Rozi
"
Kreditur pemegang hak tanggungan memiliki kedudukan yang diutamakan atau hak mendahului dari kreditur-kreditur lainnya (droit de preference) sebagai bentuk kepastian hukum pengembalian piutang kreditur jika debitur cidera janji. Menjadi masalah ketika kreditur pemegang hak tanggungan berhadapan dengan kreditur pemegang hak mendahului lainnya dalam suatu kasus atas objek kebendaan debitur yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur pemegang hak mendahului lainnya, khususnya terhadap pemegang hak istimewa ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S54415
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Amin
"
Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran yang jelas kapan sengketa yang dihadapinya bisa mendapatkan kepastian hukum. Dan seiring dengan riwayat lahirnya Pengadilan Niaga ini yang dilatar-belakangi oleh keadaan moneter yang sangat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Budiman
"
Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217 jo. 1906 -- 348, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang-Undang No. 4 tahun ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19182
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tami Justisia
"
[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu ...
"
Universitas Indonesia, 2015
T44291
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wilma Ika Dewi
"
Tesis ini membahas mengenai kedudukan prioritas pelunasan utang pajak dari utang debitor lainnya dalam hal Debitor Pailit. Kedudukan utang pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah mempunyai hak mendahulu dalam pelunasannya dibandingkan dengan segala utang-utang lainnya. Penelitian hukum ini dilakukan terhadap ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan, kepailitan, penagihan dan penyitaan pajak, serta terhadap putusan pengadilan, baik pada tingkat Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung. Adanya norma dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26056
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Alfa Yuwanti Ardyani
"
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara pengalihan aset dalam transaksi sekuritisasi aset, serta kedudukan Bank terhadap pihak lain dalam transaksi tersebut. Selain itu akan dijelaskan pula status hukum dari agunan yang dijaminkan kepada Bank yang melakukan sekuritisasi aset atas tagihan Kredit Perumahan Rakyatnya. Dalam transaksi sekuritisasi aset, pengalihan piutang (aset) yang secara ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T24294
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
