Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
Bondhet Suryonurwendo
"
Pengangkatan anak antarnegara memerlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari penculikan dan kejahatan-kejahatan lain. Hal inilah yang menyebabkan pengangkatan anak dilakukan melalui pengadilan. Penelitian ini terkait dengan putusan-putusan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta pengakuan putusan di luar negeri. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode normatif deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai kompetensi Pengadilan Agama terkait pengangkatan anak antarnegara, selain itu berdasarkan kasus yang dianalisis, Amerika ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hamidah Izzatullaili
"
Dewasa ini, banyak jurits Indonesia menegaskan formasi sosial dominan ulama tradisional terhadap kecenderungan afirmatif bahwa beda agama nienjadi salah satu kendala (mani') untuk waris mewarisi tidak lagi relevan dengan kondisi multi kultur dan multi agama masyarakat Indonesia. Sebagai gantinya, mereka menyatakan bahwa disparitas perolehan harta warisan secara kuantitas berdasarkan perbedaan agama (religion disaggregated) secara perlahan akan luntur sesuai dengan tingkat kemajemukan masyarakat Indonesia yang tinggi. Dan seyogyanya beralih, melalui tindakan kebijaksanaan hukum (legal policy) negara ...
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T17953
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Enrico
"
ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan
oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan
hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No.
5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam
perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan
administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum
kebijakan legislasi. Dalam penelitian ditemukan disharmoni kebijakan politik
hukum di bidang pengaturan eksistensi dan fungsi kompetensi absolut Peradilan
Administrasi, hal ini disebabkan karena tidak adanya grand design dari para
pembuat kebijakan, ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39285
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library