Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Viona Ansila Domini
Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap keabsahan tanda tangan dan identitas penghadap dalam pembuatan akta (studi putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = Responsibility of notary/Land Titles Registrar (PPAT) on the validity of parties signature and identity in the making of deed (study of verdict of the Jakarta Capital City High Court Number 10/PID/2018/PT.DKI)
" Hubungan manusia sebagai makhluk sosial menciptakan kebutuhan akan alat bukti untuk menunjuk suatu hak atau suatu peristiwa. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dengan kewenangan yang diberikan oleh Negara melalui undang-undang adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya. Dalam praktik, Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional untuk membuat akta-akta otentik mengenai hak atas ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52240
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina
Ajaran penyertaan dalam delik pemalsuan akta otentik melalui pendekatan undang undang jabatan notaris (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 72/Pid.B/2001/PN. Jak. Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 38/PID/2002/PT. DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 303 K/PID/2004) = The theory of participation in the offense of counterfeiting an authentic deed analyzed from the perspective of law on notarial function a study on the court decision
" ABSTRAK
Fenomena Notaris memperoleh panggilan dari penyidik Polri, penuntut umum atau hakim semakin sering terjadi dalam proses peradilan pidana. Pada umumnya, ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disangkakan dan dapat digunakan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim untuk menetapkan seorang Notaris menjadi tersangka, terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan pidana adalah Pasal 55 sampai dengan Pasal 62 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, dihubungkan (di-juncto-kan) dengan perbuatan pidana atau delik itu sendiri. ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42460
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library