Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
Ginting, Lowryanta
"
Ketika Indonesia ditahbiskan menjadi negara ketiga paling korupsi didunia, mengherankan tidak ada yang heran sama sekali. Seakan semua fenomena ini sudah being firr granted yang tidak perlu di perdebatkan lagi di negara yang "berdasar pada hrrkum dan bukan pada kekuasaan" seperti yang diamanatkan oleh Konstitusinya. Ketidakherananan publik pada tingkat korupsi, oleh karenanya seringkali diikuti oleh apatisnie akan kemainpuan sistem hukum dan budaya yang ada untuk memberantas korupsi. Apatisme ini tidaklah berlebihan apabila dititik dari track ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T19199
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Denny Indrayana, 1972-
Malang: Intrans Publishing, 2016
345.023 DEN d
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nina Arsya Putri Jadmiko
"
Korupsi secara harfiah didefinisikan sebagai sebuah tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan sebuah masalah serius bagi negara-negara di dunia, termasuk Tiongkok. Korupsi di Tiongkok sudah tercatat sejak era kedinastian dan terus berkembang hingga zaman modern, terutama setelah dimulainya era reformasi dan keterbukaan. Sejak tahun 1949 hingga 2000-an, pemerintah Tiongkok telah banyak melakukan upaya pemberantasan korupsi. Upaya tersebut menjadi semakin aktif dijalankan pada ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Wawan Heru Suyatmiko
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2019
364 INTG 5:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Radhar Tribaskoro
"
Pemberantasan korupsi telah menjadi harapan masyarakat sejak lama. Sayangnya sampai sekarang belum diketahui strategi paling efektif untuk memberantas korupsi. Strategi yang efektif adalah strategi yang mampu menghapuskan sebab-sebab korupsi. Masalahnya, belum ada kepastian tentang apa yang dianggap sebagai sebab-sebab korupsi. Satu pihak memandang korupsi disebabkan oleh lemahnya insititusi, sementara pihak lain mengatakan korupsi disebabkan oleh sistem dan budaya. Kedua pendekatan ini memberi petunjuk yang berbeda tentang strategi pemberantasan korupsi. Pendekatan institusional menekankan perlunya reformasi hukum ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22171
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Akbar Wahyu Nuryamto
"
xPermanence Principle menentukan agar lembaga pemberantas korupsi dibentuk dengan dasar hukum yang kuat dan stabil seperti konstitusi atau setidaknya undang-undang khusus yang memberi penguatan kelembagaan, memastikan eksistensi dan melindunginya dari perambahan mandat hingga pembubarannya. Pengaturan dalam UUD sejalan dengan constitusional importance sebagaimana pandangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPK merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan memiliki kedudukan yang sejajar dengan lembaga negara yang tersebut dalam UUD NRI 1945. Lembaga negara independen sendiri merupakan konsep perkembangan cabang ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Alfisyahrin
"
[ABSTRAK
Kebebasan media diperlukan untuk memberantas korupsi, tetapi kita juga harus mendiskusikan bagaimana kebebasan tersebut dimanfaatkan oleh media. Melalui pemberitaan terhadap kasus korupsi, media massa menjadi subjek yang memproduksi wacana dan mengetengahkan versi kebenaran tertentu terkait pemberantasan korupsi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif, dan model analisis wacana kritis. Dengan menggunakan teori Foucault tentang Kekuasaan dan Pengetahuan, penelitian ini menemukan bahwa rezim wacana pemberantasan korupsi di media massa adalah peradilan opini. Peradilan tersebut memaknai abnormalitas ...
"
2015
S57835
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Muhamad Dzadit Taqwa
"
ABSTRAK
Tulisan ini membahas justifikasi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam menggunakan hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan ketatanegaraan mengenai hubungan kelembagaan antara negara. Setelah mendapatkan jawaban tersebut, temuan dari Skripsi ini dapat menjadi referensi dari jawaban atas casu quo pada khususnya dan jawaban atas perdebatan hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dengan lembaga negara lainnya secara umum. Secara spesifik, pertanyaan besar yang dijawab dalam penelitian ini adalah: apakah Dewan ...
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hesti Widyaningrum
"
Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui ...
"
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41812
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Delanie Arestha
"
Dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan yakni: 1) Bagaimana regulasi komisi pemberantasan korupsi di bidang pencegahan dalam mengoptimalkan prinsip Good Governance? 2) Bagaimana implementasi prinsip Good Governance pada pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi di bidang pencegahan? jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai tugas Komisi Pemberantasan Korupsi berasaskan Akuntabilitas, Keterbukaan, dan Kepentingan Umum. Namun pada pelaksanaan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
