Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Fadli Alfian
"ABSTRAK
Pendekatan kepatuhan berbasis cooperative compliance merupakan paradigma baru kepatuhan pajak di Indonesia yang coba diterapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan program berbasis cooperative compliance pada KPP Minyak dan Gas Bumi beserta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yakni penerapan cooperative compliance di KPP Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui kegiatan focus group discussion dan diskusi mendalam yang dilakukan sesuai karakteristik cooperative compliance oleh OECD. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi internal dan lambatnya respon fiskus terhadap pemecahan masalah Wajib Pajak peserta cooperative compliance.

ABSTRACT
Cooperative compliance is a new tax compliance paradigm in Indonesia which tried to be implemented by KPP Minyak dan Gas Bumi. This research aim to identify the implementation cooperative compliance program on KPP Minyak dan Gas Bumi. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. the research approach used is a qualitative research approach. The results of this study indicate that the implementation of cooperative compliance in KPP Minyak dan Gas Bumi to taxpayer was implemented through focus group discussions and intensive discussions which conducted according to the characteristics of cooperative compliance by OECD. Then the problem and challenges are lack of internal coordination in KPP Minyak dan Gas Bumi regarding this program and lack of fast response regarding to the settlement of taxpayer participant compliance issues."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yolanda Ferida
"Penelitian ini mengkaji peran konsultan pajak sebagai perantara pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan. Fokus penelitian adalah pada peran konsultan pajak sebagai perantara (tax intermediaries) terhadap penerapan konsep kepatuhan kooperatif (cooperative compliance). Posisi strategis konsultan pajak ini harus diperhitungkan untuk membangun kepatuhan. Dalam studi ini, pendekatan metode campuran diadopsi dengan menggabungkan wawancara dengan konsultan pajak di bawah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Account Representative di bawah Direktorat Jenderal Pajak, dan Akademisi, yang direkrut dari responden survei untuk berpartisipasi dalam wawancara. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar DJP dapat menyusun rancangan Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) dengan mempertimbangkan best practice di berbagai negara yang telah menerapkannya misalnya penerapan Tax Control Framework (TCF) sebagai persyaratan peserta cooperative compliance. Dan juga kepada konsultan pajak untuk dalam prakteknya dapat merefleksikan diri sebagai wajib pajak sepanjang kondisi tersebut legal dan menahan diri melakukan aggressive tax planning, tax avoidance, maupun tax evasion.

This study examines the role of tax consultants as tax intermediaries who have an important role in the tax system. The focus of the research is on the role of tax consultants as tax intermediaries in conducting the concept of Cooperative Compliance. The strategic position of this tax consultant must be taken into account to build compliance. In this study, a mixed-methods approach was adopted by combining interviews with tax consultants under the Indonesian Tax Consultants Association (IKPI), Account Representatives under the Directorate General of Taxes, and academics, which were recruited from the survey respondents to participate in the interviews. This study provides recommendations to the Directorate General of Taxes (DGT) so that the DGT can draft a Regulation of the Director-General of Taxes regarding cooperative compliance by considering best practices in various countries that have implemented it, for example, the application of the Tax Control Framework (TCF) as a requirement for cooperative compliance participants. And also, the tax consultant is to be able to practice self-reflection as a taxpayer as long as the condition is legal and refrain from doing aggressive tax planning, tax avoidance, and as well as tax evasions."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nicko Valensky
"Pertumbuhan industri e-commerce di Indonesia saat ini mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia. Meningkatnya jumlah transaksi e-commerce belum mampu untuk dimaksimalkan oleh pemerintah khususnya otoritas pajak dalam memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor pajak penghasilan.
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam mewujudkan cooperative compliance terkait pertumbuhan industri e-commerce yang sedang berkembang saat ini, sehingga penerimaan pajak penghasilan dari industri e-commerce dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Direktorat Jendral Pajak telah berupaya untuk mewujudkan cooperative dengan pelaku e-commerce khususnya penyedia marketplace untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan. Direktorat Jendral Pajak perlu untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk mewujudkan cooperative compliance pada wajib pajak e-commerce. Selain itu, terdapat tantangan-tantangan dalam mewujudkan cooperative compliance pada industri e-commerce di Indonesia.

The growth of e commerce industry in Indonesia is currently experiencing rapid growth, so it needs special attention from the Indonesian government. The increasing number of e commerce transactions has not been able to be maximized by the government, especially the tax authorities in maximizing state revenues, especially from the income tax sector.
This research was conducted to get an overview of the efforts made by the Directorate General of Taxation in realizing cooperative compliance related to the growth of the current emerging e-commerce industry so that income tax revenue from the e-commerce industry can be optimal. This study uses qualitative shortcuts with data collection techniques through in depth interviews.
The results of this study indicate that the Directorate General of Taxes has been working to realize cooperative with e commerce actors, especially marketplace providers to optimize income tax revenue. The Directorate General of Taxation is required to make further efforts to realize cooperative compliance on e commerce taxpayers. In addition, there are challenges in realizing cooperative compliance in the e commerce industry in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tio Andiko
"ABSTRAK
Target penerimaan pajak, selalu menjadi diskursus menarik di akhir tahun. Hampir sepuluh tahun terakhir target penerimaan perpajakan tak pernah tercapai. Belum lagi tingginya angka sengketa dalam beberapa tahun terakhir yang menggerus tingkat kepercayaan wajib pajak. Sehingga berdampak pada masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Dan salah satu hal yang mempengaruhi kondisi perpajakan Indonesia hari ini adalah pemeriksaan pajak. Untuk itu penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pemeriksaan pajak di Indonesia dengan konsep baru yang kini mulai banyak diadopsi di beberapa negara lain yaitu konsep cooperative compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam. Analisis yang ditelaah melalui dua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu aspek kepercayaan dengan indikator komitmen, kejujuran, kompetensi dan keadilan; dan aspek transparansi degan indikator informatif dan pengungkapan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya di Indonesia sampai saat ini belum ada kebijakan pemeriksaan pajak yang secara eksplisit/formal mengadopsi konsep cooperative compliance. Dilihat dari kedua dimensi utama dalam cooperative compliance yaitu kepercayaan dan transparansi, peneliti mendapatkan bahwa dimensi kepercayaan antara wajib pajak dan fiskus dalam pemeriksaan pajak masih minim yang bisa dilihat dari tingginya angka sengketa pajak. Adapun dimensi transparansi, kondisi saat ini sedang bergerak ke arah era keterbukaan yang lebih baik, dimana hal ini dapat tercermin dari adanya beberapa kebijakan yang dibuat dalam rangka mendukung proses transparansi.

ABSTRACT
The target of tax revenue is always an interesting discourse at the end of the year. Almost the last ten years the target of tax revenues has never been achieved. Not to mention the high number of disputes in recent years that undermined the level of taxpayer trust. So that impact on the low level of taxpayer compliance in Indonesia. And one of the things that affect the condition of Indonesia 39 s taxation today is the tax audit. Therefore, this study aims to analyze the implementation of tax audit policy in Indonesia with a new concept that is now beginning to be widely adopted in several other countries namely the concept of cooperative compliance. This research uses post positivism approach, qualitative method and data collection using in depth interview technique. Analysis analyzed through two main dimensions of cooperative compliance are trust dimension with indicator of commitment, honesty, competence and justice and dimension of transparency with informative indicators and disclosures. The results of this study explain that basically in Indonesia until now there has been no tax audit policy that explicitly formally adopt the concept of cooperative compliance. Viewed from the two main dimensions of cooperative compliance are trust and transparency, the researcher found that the trust dimension between taxpayer and taxpayer in tax audit is still minimal which can be seen from the high rate of tax disputes. As for the transparency dimension, the current condition is moving towards a better era of openness, which can be reflected in the existence of several policies made in order to support the transparency process.
"
2018
T51130
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Auliyaa Yufira Juanita
"Pada studi OECD tahun 2008 dan 2013, kepatuhan pajak mengalami pergeseran paradigma yang tujuannya memperoleh hubungan yang setara antara otoritas pajak dan wajib pajak. Skripsi ini membahas penerapan paradigma baru tersebut, yaitu Cooperative Compliance khusus di Indonesia. Penerapan Cooperative Compliance ini dianalisis dari adanya kerja sama integrasi data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini adalah penelitian post- positivist dengan teknik analisis kualitatif yang memiliki jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa DJP telah berupaya menerapkan kriteria Enhanced Relationship pada Cooperative Compliance walaupun penerapan Cooperative Compliance di Indonesia tidak sepenuhnya berkaca dari penerapan di negara-negara OECD. Secara substansi, penerapan Cooperative Compliance di Indonesia dikemas masih dalam bentuk program yang berupaya memberikan kemudahan atau fasilitas bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela yang lebih optimal sedangkan, penerapan di negara-negara OECD memiliki program yang mendukung keinginan wajib pajak itu sendiri untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Analisis penerapan Cooperative Compliance dari sisi DJP pada program integrasi data perpajakan cukup baik diterapkan akan tetapi, belum sepenuhnya memenuhi unsur Cooperative Compliance sehingga perlu pengoptimalan pada setiap unsur Mutual Trust, Understanding, dan Transparency sedangkan, dari sisi wajib pajak BUMN, tiga unsur dan kriteria pendukung sudah cukup baik diterapkan sesuai dengan konsep Cooperative Compliance. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan matriks Kearns dan dihasilkan penerapan Cooperative Compliance dengan klasifikasi Mobilization di Indonesia yang berarti terdapat ancaman yang berpotensi mengganggu upaya penerapan Cooperative Compliance akan tetapi, dapat diatasi dengan internal organisasi otoritas pajak dan wajib pajak yang kuat.

In the 2008 and 2013 OECD studies, tax compliance underwent a paradigm shift whose goal was to obtain an equal relationship between tax authorities and taxpayers. This thesis discusses the application of the new paradigm, namely Cooperative Compliance specifically in Indonesia. The implementation of Cooperative Compliance is analyzed from the cooperation in integrating tax data from the Directorate General of Taxes (DGT) with several State-Owned Enterprises (BUMN). This research is a post-positivist research with a qualitative analysis technique that has a descriptive type of research. The results of the study stated that the DGT has attempted to apply the Enhanced Relationship criteria to Cooperative Compliance, although the implementation of Cooperative Compliance in Indonesia is not fully reflected in the implementation in OECD countries. Substantially, the implementation of Cooperative Compliance in Indonesia is still packaged in the form of programs that seek to provide convenience or facilities for taxpayers to encourage more optimal voluntary compliance meanwhile, implementation in OECD countries has programs that support the desire of taxpayers themselves to comply in carrying out their tax obligations properly and correctly. The analysis of the implementation of Cooperative Compliance from the DGT's side on the tax data integration program has been implemented quite well however, it has not fully fulfilled the Cooperative Compliance element so that it is necessary to be optimized on each element of Mutual Trust, Understanding, and Transparency, while, from the perspective of State-Owned Enterprises (BUMN) taxpayers, the three elements and criteria have been well supported and implemented according to the concept of Cooperative Compliance. The SWOT analysis was carried out based on the Kearns matrix and resulted in the application of Cooperative Compliance with the Mobilization classification in Indonesia which may potentially interfere with the implementation of Cooperative Compliance but can be overcome by strong internal tax authorities and taxpayers."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arief Maulana
"Pendekatan deterrence kepada wajib pajak memiliki korelasi lemah terhadap kepatuhan (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). Konsep cooperative compliance hadir sebagai pendekatan alternatif untuk hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak dengan mengedepankan rasa saling percaya, kerjasama dan transparansi. Penerapan cooperative compliance secara optimal dapat memberikan manfaat bagi otoritas pajak dan wajib pajak dari segi biaya kepatuhan, tingkat kepatuhan dan realisasi penerimaan pajak. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi sejauh mana keteterapan konsep cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia. Analisis keterterapan dilakukan dengan mengevaluasi pilar cooperative compliance dalam aktivitas pengawasan yaitu commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by Authority dan disclosure and transparency by taxpayer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pilar cooperative compliance belum terterapkan sepenuhnya karena beberapa hambatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai komitmen, pengungkapan dan transparansi informasi, mekanisme pemberian kepastian, keterbukaan mengenai pendekatan manajemen risiko, dan mekanisme Alternative Dispute Resolution diperlukan untuk penerapan cooperative compliance secara optimal.

The deterrence approach to taxpayers has a weak correlation with compliance (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008). The concept of cooperative compliance as an alternative approach to the relationship between Tax Authorities and taxpayers with mutual trust, cooperation, and transparency. The optimal implementation of cooperative compliance can benefit the Tax Authority and taxpayers in terms of compliance, level of compliance, and realization of tax revenue. This study aims to understand concept of cooperative compliance and its limitations in the supervisory activities carried out by the Tax Authorities in Indonesia. The applied analysis is carried out by developing the pillars of cooperative compliance in supervisory activities, namely commercial awareness, impartiality, proportionality, openness through disclosure and transparency by the authority, and disclosure and transparency by taxpayers. The results of this study indicate that the cooperative compliance pillar has not been fully demonstrated due to several obstacles. Further arrangements regarding commitment, achievement and transparency of information, provision of assurance, risk management approach, and Alternative Dispute Resolution mechanisms required for optimal implementation of cooperative compliance"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Puspita Dewi Susanti
"Globalisasi terjadi hampir di semua aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu produk globalisasi adalah munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan transaksi lintas batas negara dalam kegiatan ekonominya.. Penggerusan basis pajak dengan cara memindahkan keuntungan ini menggerakkan negara-negara yang tergabung dalam G20 bersama OECD untuk membuat aksi anti BEPS ( Base Erosion Profit Shifting) yang memuat lima belas aksi, salah satunya adalah aksi Kewajiban Pengungkapan Perencanaan Pajak (Mandatory Disclosure Rule) yang dirancang untuk menghindari perencanaan pajak agresif. Selain kewajiban pengungkapan perencanaan pajak (Mandatory Disclosure Rule), OECD juga merekomendasikan kepatuhan kooperatif (Cooperative Compliance) untuk antisipasi perencanaan pajak agresif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan MDR di Negara Inggris, keterkaitan pengungkapan perencanaan pajak dan kepatuhan kooperatif dalam upaya mengantisipasi perencanaan pajak agresif serta potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Hasil penelitiannya adalahpenerapan kewajiban pengungkapan perencanaan pajak di negara Inggris yang lebih dikenal dengan Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) belum sempurna karena peraturan masih rumit dipahami, berbiaya kepatuhan tinggi, belum menjamin kepastian bagi wajib pajak. Sementara itu keterkaitan antara kewajiban pengungkapan perencanaan pajak dengan kepatuhan kooperatif  adalah pada komponen 'disclosure' dan 'transparency'. Potensi hambatan yang akan dihadapi jika diterapkan di Indonesia antara lain belum sempurnanya peraturan domestik perpajakan Indonesia, Wajib pajak yang masih rendah kepatuhannya, dan sumber daya manusia di otoritas pajak yang memahami perpajakan internasional sangat terbatas.

Globalization occurs in almost all aspects of human life, including in the economic field. One of the products of globalization is the emergence of multinational companies that carry out cross-border transactions in their economic activities. The erosion of the tax base by transferring these profits drives countries that are members of the G20 together with the OECD to create anti-BEPS (Base Erosion Profit Shifting) actions. which contains fifteen actions, one of which is the action of the Mandatory Disclosure Rule which is designed to avoid aggressive tax planning. In addition to the Mandatory Disclosure Rule, the OECD also recommends Cooperative Compliance to anticipate aggressive tax planning. This study aims to analyze the application of MDR in the United Kingdom, the relevance of tax planning disclosures and cooperative compliance in an effort to anticipate aggressive tax planning and potential obstacles that will be faced if applied in Indonesia. The approach used in this study is a qualitative approach.
The results of this study are the application of tax planning disclosure obligations in the UK which is better known as the Disclosure of Tax Avoidance Scheme (DOTAS) is not yet perfect because the regulations are still complicated to understand, with high compliance costs, not guarantee certainty for taxpayers. with cooperative compliance is the component of 'disclosure' and 'transparency'. Potential barriers that will be faced if applied in Indonesia are, among others, incomplete Indonesian domestic tax regulations, taxpayers who are still lazy with compliance, and human resources in tax authorities who understand international taxation are very limited.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T51981
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library