Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aritonang, Dinoroy Marganda
Konstitusionalitas pemberhentian sementara pejabat publik yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi = Constitutionally of public officer's temporary dismissed who are accused of corruption
" The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. some public officials who don't agree with the temporary dismissal procedures usually requested a petition or judicial review process to constitutional court (MK) related laws regulating about his/her public position. the procedures of temporary dismissal for public officials are stipulated in one or more laws regulating the function and role of a public institution where the ... "
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Syahreza Hardyawan
Konstitusionalitas keberadaan majelis kehormatan notaris sebagai penggantian sebagian kewenangan majelis pengawas daerah notaris = The constitutionality of the existence of assemblies honor notary as a partial replacement of the authority assembly supervisor notary area
" Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T46923
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sirait, Julianto Salomo Parluhutan
Hak Mantan Narapidana Korupsi untuk Dipilih dalam Pemilihan Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 = Former Corruption Prisoner's Right to be Selected in Elections General Post Decision of The Constitutional Court Number 42/PUU-XIII/2015.
" ABSTRAK
Di era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. Hal yang  menjadi perhatian adalah syarat yang ditetapkan tersebut seringkali dipersoalkan konstitusionalitasnya maupun kekuatan mengikatnya akibat bertolak belakang substansi peraturannya secara hierarki perundang-undangan. ... "
2020
T55038
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pamungkas Satya Putra
Pemanfaatan hak atas air pasca berlakunya undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air (studi kasus pemberian hak guna usaha air di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat) = Utilization of right over water post enactment of law number 7 of 2004 concerning water resources (case study concerning issuance of water business use right in Bogor Regency West Java Province)
" Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42224
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Imam Heykal Djajadiningrat
Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat
" ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga Presiden menjadi berhak menetapkan Perppu. Penelitian ini bertujuan menjawab dua pertanyaan, yaitu: (i) bagaimana pengaturan Perppu dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39317
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library