Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Conservatism is about defending the status quo; in both Germany and Japan, the status quo is the postwar democratic regime. However, while the representatives of Germany’s intellectual conservatism have come to accept the democratic status quo of the postwar period, the same can hardly be said about intellectual conservatism in Japan, despite the two countries’ similar modern histories. This article seeks to explain this puzzle by pointing to a lack of pressure to adapt and the resulting freedom allowing Japanese conservatives to take a peculiar and consistently negative view of the postwar system’s foundations, which they do not recognize as a new tradition worth building on, but rather a deplorable ideological import forced upon Japan. Based on those observations, the article makes a case for an autonomous intellectual conservatism."

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk mencari penjelasan atas kelambanan organisasi Unair dalam mengimplementasikan kebijakan otonomi perguruan tinggi. Untuk itu dirasa perlu mendeskripsikan budaya organisasi Universitas Airlangga, karena selain merupakan pattern of behavior, budaya organisasi juga merupakan pattern for behavior. Sehingga dapat digunakan untuk memahami bagaimana peran budaya organisasi tersebut dalam proses implementasi kebijakan otonomi perguruan tinggi negeri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan ditemukannya faktor lain yang dapat ikut menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian ini. Untuk itu sesuai dengan karakteristik permasalahannya digunakan metodologi penelitian kualitatif. Unit analisis penelitian ini bersifat multi level. Sedang informan dipilih secara selektif, bersifat purposif dengan menggunakan pola snowball yang didasarkan atas mereka yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap, serta mengetahui permasalahannya secara mendalam. Proses pengumpulan data bersifat dinamis, karena dibarengi dengan proses analisis interpretatif dan inferensi yang berkesinambungan, serta proses refleksi. Pengumpulan data ini menggunakan berbagai macam metoda antara lain, wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan tak terlibat, studi dokumen, serta penelusuran kliping koran dan majalah. Di samping karena menyesuaikan dengan karakteristik data, berbagai macam teknik pengumpulan data itu digunakan dengan maksud agar data yang diperoleh teruji validitasnya. Validasi data juga dilakukan dengan berbagai prosedur triangulasi. Dan sebagaimana lazimnya proses analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan tahap-tahap data reduction, data display, dan conclusion drawing. Dari analisis data temuan penelitian terungkap bahwa, pada tingkat analisis organisasi universitas ciri-ciri budaya organisasi Universitas Airlangga bersifat birokratik (bureaucratic culture). Ciri ini ditandai dengan antara lain sentralisasi yang berlebihan, formalisme yang tinggi, cenderung mempertahankan status quo, menyukai kegiatan﷓ kegiatan yang bersifat seremonial. Budaya yang demikian ini terutama terbentuk karena pengaruh budaya birokratik yang tumbuh subur pada birokrasi pemerintahan serta pola perilaku kepemimpinan di Unair sendiri yang cenderung bersifat birokratik pula. Dilihat dari tahap perkembangan evolusi organisasi, Unair sudah sampai pada organizational maturity yang ditandai dengan meningkatnya stabilitas internal, kurangnya motivasi untuk adanya perubahan, serta kesukaan para pimpinannya pada cerita-cerita kebesaran di masa lalu sebagai sumber nilai rasa berpuas diri. Dalam kondisi yang demikian ciri-ciri budaya organisasi yang seperti sudah diuraikan di atas bersifat disfungsional terhadap perkembangan Unair sendiri. Dengan demikian dapat dipahami kalau sampai saat ini di tingkat universitas, meskipun sudah disadari maksud dari kebijakan otonomi perguruan tinggi, namun Unair belum memiliki rencana konkrit dalam menanggapi kebijakan tersebut. Pada tingkat analisis organisasi fakultas, Unair bersifat multicultures. Karakter bidang studi (terutama dalam kategori marketable dan unmarketable), kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia, kultur akademik, serta gaya manajemen pimpinan yang semuanya satu sama lain berbeda, dalam perjalanan waktu telah menumbuhkan sub-kultur yang berbeda-beda pula. Sehingga tanggapan terhadap kebijakan otonomi perguruan tinggi pada tingkat ini juga berbeda-beda. Selain faktor budaya birokratik, budaya organisasi, dan pola perilaku kepemimpinan, kelambanan organisasi Unair dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan otonomi PTN juga dapat dipahami dari munculnya gejala organizational inertia dalam tubuh Unair. Kesimpulan ini muncul dari analisis yang menggunakan konsep dynamics conservatism dengan memandang organisasi Unair sebagai sebuah sistem sosial. Catatan teoretik yang dapat dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah bahwa dalam tubuh organisasi perguruan tinggi negeri terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi proses implementasi suatu kebijakan publik. Dalan kasus penelitian ini faktor-faktor tersebut meliputi: budaya birokratik akibat dominannya pengaruh budaya yang sama dalam birokrasi pemerintahan, budaya organisasi yang berakar pada sejarah organisasi serta faktor-faktor internal lainnya, dan gejala inertia yang melanda organisasi PTN sebagai organisasi publik yang berukuran besar. Idealnya, harus dilakukan reengineering terhadap organisasi perguruan tinggi negeri. Namun karena status dan kedudukannya sebagai organisasi publik yang terkungkung birokrasi pemerintahan, maka kemungkinan optimalnya adalah melakukan reorientasi mulai dari pimpinan sampai seluruh anggota organisasi menjadi process oriented. Para pembuat kebijakan di bidang pendidikan tinggi hendaknya juga memahami bahwa selain kebijakan otonomi perguruan tinggi itu sendiri mengandung permasalahan yang inheren di dalamnya, namun masih ada masalah besar mengenai budaya organisasi perguruan tinggi negeri yang sebaiknya dipecahkan terlebih dahulu. Mungkin diperlukan reengineering organisasi perguruan tinggi secara nasional."

"ABSTRAKTwo major justifications given for original property are effort and scarcity: John Locke emphasized effort of mixing labor with an object like clearing and cultivating virgin land while Benjamin Tucker looked at what is the purpose of property to solve scarcity problem. Based on the justifications, both land and human body can be regarded as private properties. Human body is definitely scarce and the body owner makes every effort to keep his/ her health, thus human body is his/ her property. Government?s decisions to appropriate land and restrict the right of individual to freely use his/her body are both takings. America?s Constitution definitely protects the property belonging to every individual, but why property takings are legitimated in the country? This thesis is to analyze the government?s controversial takings in a case study of two corpora i.e. Kelo v.New London and the Partial Birth Abortion Ban, which are argued fromlibertarianism and conservatism, while generating a theoretical concept of private property based on political and cultural viewpoints in American perspective."

"In the mid-1970s, a group of politically conservative lawyers formed a network of nonprofit, public-interest law firms and began to challenge liberal government in the courts. These attorneys tried to defend property rights, commercial use of public lands, federalism, and economic freedom by litigating cases in law. Then, during the 1980s, they worked on similar legal and policy issues within the administration of President Ronald Reagan. This book explains why conservatives expended so much political and financial capital battling the regulatory state, especially on questions of environmental protection and preservation. It explains the importance of the American West to the development of modern US conservatism. And it explains how some of the key accomplishments of the civil rights movement were reinterpreted and appropriated by the libertarian right."

"Tesis ini membahas konflik antara kelompok liberal dan kelompok konservatif mengenai isu kebebasan aborsi. Tujuan yang ingin dicapai dalam tesis ini adalah memahami suatu proses perjuangan untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui perluasan kebebasan individual dan persamaan hak.Tesis ini memanfaatkan model konflik Dahrendorf, teori demokrasi dan teori konservatisme dalam membangun kerangka teori untuk menganalisa kepentingankepentingan yang mendorong konflik berkelanjutan antara kelompok liberal dan konservatif mengenai isu kebebasan aborsi.Tesis ini menggunakan Pendekatan Kualitatif sebagai metodologi penelitiannya sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa kompleksitas aspek-aspek dalam masyarakat majemuk Amerika Serikat, yang membentuk perbedaan paradigma mendasar dalam menafsirkan hak hidup prenatal, menggerakkan konflik antara kelompok liberal dan konservatif mengenai isu kebebasan aborsi berkesinambungan.

---

This thesis discusses the continuating conflict for abortion liberalization over liberals and conservatives. The aim of this thesis is to comprehend a process of struggle in improving democratic quality through the realization of individual liberties expansion and equality of rights.

This thesis takes the patterning of conflict model from Dahrendorf, the theories of democracy and conservatism in constructing-the theoretical framework for analyzing the interests, which generate the continuation of abortion liberalization conflict over liberals and conservatives.

This thesis uses a qualitative approach and a library research as its methodology as well as method.

The result of this thesis is that the complex aspects of American plural society producing deeply distinctive views of fetus rights interpretation have stimulated the continuation of abortion liberalization conflict."

"This study provides evidence on the role of accounting conservatism in debt contracting. I hypothesize that (I) there is positive association between conflicts of bondholders-shareholders over dividend policy and the use of conservative accounting (ii) there is positive association between bond ratings and the use of conservative accounting. Conflicts of bondholders-shareholders arise because of default risk in that the firm cannot pay at maturity because of having not enough net assets and this unavailability of enough net assets is caused by dividend overpayment to shareholders. The alternative solution to prevent dividend overpayment is to consistently use the conservative accounting. The conservative accounting affects earnings in that it leads to conservative earnings and reduces the possibility of earnings management by the firm. The second hypothesis which investigates the association between bonds rating and the level of conservatism based on theory that the lower the firm's default risk, the higher the bonds rating. The firms with conservative, accounting is expected to have lower default risk in that conservatism prevent dividend overpayment which cause the firm's net asset is not enough to pay at maturity. The first model result supports the hypothesis that there is positive association between conflicts of bondholders-shareholders and the use of conservative accounting. For the second model, the result does not support the hypothesis that there is a positive association between the bonds rating and the use of conservative accounting. The association between conflicts and conservative accounting provides evidence on the role of accounting conservatism in facing conflicts over dividend policy"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan positif antara konflik bondholders-shareholders seputar kebijakan dividen yang dihadapi perusahaan dan penerapan akuntansi konservatif dan apakah terdapat hubungan positif antara peringkat obligasi perusahaan dan penerapan akuntansi konservatif Konflik bondholders-shareholders seputar kebijakan dividen timbul karena kekhawatiran bondholders bahwa perusahaan tidak dapat melunasi hutang yang jatuh tempo karena jumlah aktiva yang tidak mencukupi. Salah satu sumber tidak mencukupinya aktiva adalah karena adanya overpayment dividen kepada shareholders. Salah satu alternative dalam mencegah overpayment dividen adalah dengan menerapkan akuntansi konservatif karena akan menghasilkan labs yang konservatif yaitu laba yang mencerminkan kehati-hatian perusahaan dan mengurangi kemungkinan terjadinya earnings management oleh perusahaan. Maka dihipotesakan perusahaan yang menghadapi konflik bondholders-shareholders, akan menerapkan akuntansi konservatif Tingkat konservatisme perusahaan diukur dari selisih antara laba bersih dengan arus kas dari kegiatan operasi. Semakin kecil laba bersih dibandingkan dengan arus kas maka berarti perusahaan semakin banyak menangguhkan pendapatan yang belum terealisasi dan semakin cepat membebankan biaya. Artinya, akuntansi yang diterapkan adalah semakin konservatif Konflik diukur dengan melihat fluktuasi RDA, rasio pembayaran dividen dan rasio hutang. Hipotesa kedua yang menguji hubungan peringkat obligasi perusahaan dengan tingkat konservatisme perusahaan mengajukan teori bahwa semakin rendah resiko default perusahaan, maka semakin tinggi peringkat obligasinya. Dengan penerapan akuntansi konservatif diharapkan resiko default semakin rendah karena konservatisme akan mencegah overpayment dividen yang dapat menyebabkan aktiva perusahaan tidak mencukupi pada saat pelunasan obligasi.Hasil pengujian model pertama mendukung hipotesa bahwa terdapat hubungan positif antara konflik bondholders-shareholders dan penerapan akuntansi konservatif. Sedangkan untuk model kedua, hasilnya tidak mendukung hipotesa bahwa peringkat obligasi memiliki hubungan positif dengan akuntansi konservatif. Adanya hubungan positif antara konflik dan penerapan akuntansi konservatif mencerminkan bahwa konservatisme merupakan salah satu alat yang digunakan perusahaan dalam menghadapi konflik seputar kebijakan dividen.

---

This study provides evidence on the role of accounting conservatism in debt contracting. I hypothesize that (i) there is positive association between conflicts of bondholders-shareholders over dividend policy and the use of conservative accounting (ii) there is positive association between bond ratings and the use of conservative accounting. Conflicts of bondholders-shareholders arise because of default risk in that the firm cannot pay the maturity debt because of having not enough net assets. The unavailability of enough net assets is caused by dividend overpayment to shareholders. The alternative to prevent dividend overpayment is to consistently use the conservative accounting. The conservative accounting affects earnings in that it leads to conservative earnings and reduces the possibility of earnings management by the firm. So, I hypothesize that firms facing conflicts of bondholders-shareholders over dividend policy will use conservative accounting. Conservatism is measured by the difference between net income and operating cash flow. The lower net income than cash flow means the firm defers more unrealized revenues and expense cost rapidly when incurred. It means, the firm use more conservative accounting. The conflicts are measured by the variability of ROA, dividend payment ratio and debt ratio. The second hypothesis which investigates the association between bonds rating and the level of conservatism based on theory that the lower the firm's default risk, the higher the bonds rating. The firms with conservative accounting is expected to have lower default risk in that conservatism prevent dividend overpayment which cause the firm's net asset is not enough to pay maturity bonds.

The first model result supports the hypothesis that there is positive association between conflicts of bondholders-shareholders and the use of conservative accounting. For the second model, the result do not support the hypothesis that there is a positive association between the bonds rating and the use of conservative accounting. The association between conflicts and conservative accounting provides evidence on the role of accounting conservatism in facing conflicts over dividend policy."