Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wininda Clara Puspita
Larangan Rangkap Jabatan Notaris sebagai Advokat dan Pimpinan Badan Usaha Swasta Berdasarkan UUJN (Studi Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 06/B/MPPN/X/2018) = Prohibition of Concurrent Positions of Notary as Advocate and Head of Private Business Entities Based on Law of the UUJN (Study of The Decision of the Notary Central Supervisory Board No. 06/B/MPPN/X/2018)
" Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur secara tegas profesi-profesi yang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Putusan dalam penelitian ini, Notaris CA terbukti melakukan pelanggaran berupa tindakannya merangkap sebagai Direktur Perseroan Terbatas, mencantumkan pekerjaannya sebagai pemberi jasa hukum serta melakukan pekerjaan yang menurut undang-undang dilarang dirangkap oleh jabatan notaris. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh notaris yang melakukan rangkap jabatan serta analisa terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris CA ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nedya Rizki Putri
Putusan Majelis pengawas wilayah yang melampaui kewenangan berkaitan dengan adanya rangkap jabatan oleh notaris: studi putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Lampung nomor: 01/Pts/Mj.PWN Prov Lampung/III/2018 = Decision of the regional supervisory council that goes beyond its authority in relation to the existence of concurrent positions by a notary: study of the decision of the Notary Regional Supervisory Council of Lampung Province number: 01/Pts/Mj.PWN Prov L
" Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Terdapat institusi yang melakukan pengawasan terhadap Notaris salah satunya yaitu Majelis Pengawas. Majelis Pengawas dalam bertindak harus mendapatkan laporan terlebih dahulu dari masyarakat setelah adanya laporan yang disampaikan Majelis Pengawas akan membentuk Tim Pemeriksa yang kemudian akan mengeluarkan putusan mengenai kasus yang dilaporkan. Terdapat ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51731
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library