Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang merupakan salah satu wadah yang disediakan oleh Hukum di Indonesia dalam menghadapi suatu keadaan tidak mampu membayar yang dihadapi oleh Debitor terkait denganutang-utangnya pada satu atau lebih dari satu kreditor, dimana dapat diajukan atas inisiatif Debitor sendiri maupun atas permohonan Kreditor. Apabila suatu entitas hukum dinyatakan pailit, bagaimanakah boedel pailit dapat dieksekusi secara benar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bila terjadi suatu keadaan dimana kreditor separatis mengeksekusi boedel pailit sebelum habis masa tunggu (stay) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang pada Pasal 56, proses yang seperti apakah yang seharusnya dapat ditempuh bagi kreditor konkuren yang dirugikan atas eksekusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

---

Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payment is one of the containers provided by law in Indonesia in the face of a state unable to pay faced by the debtor related to debts of her on one or more than one creditor, which can be submitted at the initiative of the debtor itself or at the request of creditors. If a legal entity is declared bankrupt, how boedel bankruptcy can be executed properly in accordance with applicable laws and regulations. If there is a situation where separatist creditor executes boedel bankruptcy before the expiration of the waiting (stay) which is regulated in Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligations and Debt Payments on Article 56, the process as if that should be taken for creditors concurrent aggrieved over the execution. This research used normative juridical research with descriptive analytical research specifications."

"Memajukan kesejahteraan para anggota Koperasi menjadi tujuan utama sebuah Koperasi. Sebagai suatu badan usaha, salah satu bidang usaha Koperasi adalah kegiatan usaha simpan pinjam. Dana yang dihimpun koperasi simpan pinjam disalurkan kembali kepada para anggotanya. Pada tahun 2020, pokok dan keuntungan anggota koperasi yang telah jatuh waktu pada produk simpanan yang dimilikinya tidak lagi dibayarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Upaya hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditempuh Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama untuk tetap mempertahankan usahanya. Melalui PKPU, Koperasi Sejahtera Bersama diberi kesempatan untuk dapat melunasi utang-utangnya. Anggota Koperasi yang memiliki piutang dapat mengajukan tagihannya dalam proses tersebut untuk memperoleh kepastian dalam pelunasan. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Anggota Koperasi yang mengajukan tagihan pada PKPU Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama dan bagaimana perolehan hak-hak Anggota Koperasi tersebut. Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan meneliti bahan kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini, penulis simpulkan bahwa kedudukan anggota koperasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah kreditor konkuren, dimana hubungan utang-piutang didasarkan pada perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian utang-piutang sebagai modal pinjaman KSP. Tidak adanya jaminan dalam perjanjian tersebut menjadikan anggota koperasi sebagai kreditor konkuren yang sangat menentukan jalannya PKPU. Pasal 1131 KUHPerdata memberikan perlindungan bagi Anggota Koperasi atas kedudukannya sebagai kreditor untuk memperoleh hak atas pelunasan piutang yang berasal dari harta kekayaan debitor. Selama PKPU, anggota koperasi sebagai kreditor yang melakukan verifikasi piutangnya diberikan hak suara dengan dasar 88 UUK-PKPU. Hak anggota koperasi juga tidak terlepas sebagaimana dijamin pada Pasal 20 Undang-Undang Perkoperasian karena kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama tetap berjalan. Saran Penulis, meski tersedia jalur PKPU, sebaiknya dalam upaya penyelesaian perselisihan sangat di anjurkan untuk menyelesaikan melalui jalur diluar pengadilan, khususnya bagi Koperasi dengan cara mengaplikasikan asas kekeluargaan dalam koperasi dengan mengadakan musyawarah secara kekeluargaan yang lazimnya disebut sebagai Rapat Anggota.

---

Promoting the welfare of Cooperative members is the main goal of a Cooperative. As a business entity, one of the business fields of Cooperatives is savings and loan business activities. Funds collected by savings and loan cooperatives are channeled back to their members. In 2020, the principal and profits of cooperative members who have matured on their savings products are no longer paid by the Sejahtera Bersama Savings and Loans Cooperative. The legal action for suspension of payment (PKPU) were taken by the Sejahtera Bersama Savings and Loans Cooperative to maintain its business. Through PKPU, Sejahtera Bersama Cooperative is given the opportunity to be able to pay off its debts. Cooperative members who have receivables can submit their invoices in the process to obtain certainty in repayment. The formulation of the problem that will be discussed in this study is how the position of the Cooperative Members who file a claim in the process of Sejahtera Bersama Savings and Loans Cooperative Suspension of Payment and how the rights of the Cooperative Members are obtained. The author in this study used normative juridical research by examining library materials. Based on this research, the authors conclude that the position of cooperative members in the process of the Suspension of Payment is concurrent creditors, where the debt-receivable relationship is based on an engagement that was born based on a debt-receivable agreement as KSP loan capital. The absence of collateral in the agreement makes cooperative members as concurrent creditors who will determine the course of PKPU. Article 1131 of the Civil Code provides protection for Cooperative Members on their position as creditors to obtain the right to settle receivables originating from the debtor's assets. During PKPU, cooperative members as creditors who verify their receivables are given voting rights on the basis of 88 UUK-PKPU. The rights of cooperative members are also inseparable as guaranteed in Article 20 of the Cooperative Law because the business activities of the Prosperous Savings and Loans Cooperative are still running. The author's suggestion, even though there is a PKPU route, it is highly recommended to resolve disputes through an out-of-court route, especially for cooperatives by applying the principle of kinship in cooperatives by holding family deliberation which is usually referred to as a Member's Meeting."