Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Implikasi Compliance Cost yang dirasakan PT. X sebagai pengusaha kelapa sawit paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung No 70/P/HUM/2013. Sejak tahun 2007 penyerahan TBS mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Ketentuan ini mengakibatkan pengusaha kelapa sawit yang Integrated Tidak bias mengkreditkan pajak masukan bagi biaya-biaya yang berhubungan dengan penyerahan Tandan Buah Segar TBS. Pada 2014 berlaku Putusan Mahkamah Agung yang menghapus fasilitas pembebasan PPN untuk Tandan Buah Segar. Implikasinya baik pengusaha maupun semua petani yang merupakan Pengusaha Kena Pajak wajib memungut PPN.Penelitian ini membahas tentang implikasi compliance cost bagi PT. X paska berlakunya Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian desktiptif.Hasil dari penelitian ini adalah adanya peningkatan maupun penurunan compliance cost bagi PT. X sebagai pengaruh Putusan MahkamahAgung No.70/P/HUM/2013. Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN untuk para petani dan petani pengumpul saja.

---

ABSTRACTThis research discusses the implications of Compliance Cost perceived PT. X as palm oil company after the enactment of the Supreme Court Decision No 70 P HUM 2013. Since the 2007 handover TBS obtain VAT exemption. This provision resulted Integrated oil palm entrepreneurs who can not input tax credit for the costs associated with the delivery of Fresh Fruit Bunches FFB. In 2014 Supreme Court decision applies that removing the VAT exemption for Fresh Fruit Bunches FFB. The implication both employers and all farmers who are Taxable Person obliged to levy VAT.This study discusses the implications of compliance cost for PT. X after the enactment of Supreme Court decisions. This study used a qualitative approach with descriptive research type. Results from this study is an increase or decrease compliance cost for PT. X as the effect of the Supreme Court Decision 70 P HUM 2013. Suggestions from this study is that the government should provide exemption from VAT for the farmers and gatherers only."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek serta Hubungannya dengan tingkat kepatuhan Perusahaan. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memberikan bahan masukan bagi PT. Jamsostek (Persero) dalam mengambil keputusan mengenai kebijakan pelayanan yang diberikan terhadap Pesertanya.Studi ini bersifat explanative study yang berdasarkan penelitian kepustakaan atau library research, maupun penelitian lapangan atau yang lazim dikenal dengan istilah field research, yang menyangkut Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, pada PT. Jamsostek (Persero).Penelitian lapangan atau field research, dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena menyangkut perolehan keterangan melalui wawancara dengan diskusi, jawaban lisan maupun kuesioner terhadap Peserta Jamsostek.Dalam rangka mengumpulkan data dan informasi sebagai pendukung penyusunan tesis ini, maka Penulis melakukan penelitian di wilayah Jakarta Timur. Adapun jumlah sampel yang berhasil diambil adalah sebesar 150 responder.Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Jumlah pertanyaan seluruhnya ada 15 butir yang terdiri dari 5 butir untuk Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek dan 10 butir untuk aspek Tingkat Kepatuhan Perusahaan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah Korelasi Rank Kendali.Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pada Tingkat x = 5% terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Persepsi Tenaga Kerja Perusahaan Peserta Jamsostek dengan Tingkat Kepatuhan Perusahaan.Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi pengembangan dan peningkatan pelayanan pada PT. Jamsostek (Persero), dan khususnya perbaikan kinerja usaha dalam rangka menghadapi era globalisasi."