Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKAssociation of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang identik sebagai asosiasi elitmulai melibatkan Civil Society Organizations (CSO) sebagai respon terhadapdinamika yang terjadi di level domestik, regional maupun internasional. Komitmenuntuk menjadi lebih people-oriented ini dinyatakan dalam berbagai dokumen resmiASEAN. Tugas Karya Akhir ini menyoroti mekanisme pelibatan CSO dalam prosesregionalisme ASEAN dan kesesuaiannya dengan pernyataan-pernyataan formal yangtercantum pada dokumen resmi ASEAN. Kajian literatur yang dilakukanmenunjukkan bahwa ASEAN menggunakan mekanisme bounded engagement yangtercermin dari tiga indikator utama yaitu berdasarkan CSO yang dilibatkan, fungsiyang diberikan kepada CSO, serta isu. Moda pelibatan tersebut menunjukkan adanya inkonsistensi antara pernyataan normatif dan praktik yang terjadi.

---

ABSTRACTAssociations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. , Associations of South East Asian Nations (ASEAN) which is identical as an eliteassociation has started involving Civil Society Organizations (CSO) as the responsetowards the dynamics in domestic, regional, or international level. The commitmentto become more people-oriented is stated in ASEAN official documents. Thisliterature-review highlights the CSO engagement mechanism in ASEAN regionalismprocess and its compatibility with formal statements in ASEAN official documents.This literature-review shows that ASEAN uses bounded engagement mechanismreflected from three main indicators, namely participant-based engagement, functionbasedengagement,and issue-based engagement. This engagement mode shows the inconsistency between normative statements and current practices. ]"

"Pemuda Pancasila (PP) merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di DKI Jakarta sebagai alternatif masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui aktivitasnya. Pemuda Pancasila menggunakan kantor sekretariat ranting sebagai pusat aktivitas para anggotanya. Tujuan Penelitian ini adalah mengidentifikasi hubungan karakteristik lokasi kantor ranting Pemuda Pancasila terhadap perilaku spasial anggota ranting yang ditunjukan melalui variabel motivation, experience, dan employment. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode campuran dengan melakukan observasi, wawancara, serta partisipasi aktif. Hasil penelitian ini adalah Terdapat 3 kantor ranting dengan kondisi bangunan yang memadai dan seluruhnya berada di jalan lokal dengan salah satunya memiliki tingkat keramaian yang tinggi dan 2 sisanya rendah, sedangkan 2 kantor ranting yang lain memiliki kondisi bangunan yang cukup memadai dengan jaringan jalan masing-masing jalan lokal dan arteri. Kantor Ranting yang berada di jalan arteri memiliki tingkat keramaian sedang dan yang lainnya rendah. Selain itu, terdapat hubungan yang konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial dan hubungan yang tidak konsisten antara karakteristik situation terhadap perilaku spasial.

---

Pemuda Pancasila (PP) is one of the civil society organizations in DKI Jakarta, serving as an alternative for the society to improve their well-being through its activities. Pemuda Pancasila utilizes branch office secretariats as the center for its members' activities. The objective of this research is to identify the relationship between the characteristics of Pemuda Pancasila branch office locations and the spatial behavior of branch members, as demonstrated through the variables of motivation, experience, and employment. This research employs a mixed method, involving observation, interviews, and active participation. The result of this study that there are 3 branch offices with adequate building conditions, all located in local streets, with one of them experiencing high levels of activity while the other 2 have low activity levels. Meanwhile, the other 2 branch offices have sufficiently adequate building conditions and are situated in the local and arterial road networks, respectively. The branch office located on the arterial road experiences moderate activity levels, while the other one has low activity levels. Additionally, there is a consistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior, and an inconsistent relationship between the characteristics of the situation and spatial behavior."

"Hungaria merupakan salah satu negara donor yang melibatkan CSO dalam praktik bantuan luar negeri. Hal tersebut tercermin dari peningkatan alokasi ODA untuk CSO dari yang semula 3% menjadi 28% di tahun 2019. Sebagai negara donor yang relatif baru, peningkatan persentase dipandang unik karena tiga hal (1) persentase tersebut jauh berada di atas negara anggota OECD lainnya yang hanya di kisaran 10-20%, (2) alokasi ODA berasal dari ODA bilateral yang sarat akan kepentingan donor, dan (3) Mayoritas CSO yang terlibat merupakan CSO berbasis di Hungaria, sementara sepuluh tahun terakhir terdapat tensi antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik. Skripsi ini membahas faktor-faktor domestik serta interaksinya dengan faktor eksternal yang membentuk kemitraan pemerintah Hungaria dengan Civil Society Organisations (CSO) dalam konteks Official Development Assistance (ODA) tahun 2017-2019. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan signifikansi aktor CSO dalam bantuan luar negeri dengan mengetahui motif dan pertimbangan yang melandasi penyaluran ODA melibatkan CSO. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan kemitraan antara pemerintah Hungaria dengan CSO domestik dalam bantuan luar negeri hasil dari terfragmentasinya mekanisme pencegahan migrasi global Uni Eropa yang kemudian mendorong pemerintah Hungaria untuk mengimplementasikan kebijakannya sendiri melalui mekanisme ODA untuk CSO. Berawal dari sana kemudian karakter politik domestik yang tersentralisasi dengan ide/gagasan pembentuk berdasarkan ancaman kaeamanan nasional dan solidaritas kristiani menjadi faktor domestik dominan yang membentuk kebijakan ODA untuk CSO.

---

Hungary is one of the donor countries that mostly involve CSOs in the practice of foreign aid. This is reflected in the increase in ODA for CSOs from 3% to 28% in 2019. As a relatively new donor country, the increase in the percentage can be seen as unique because (1) the percentage is far above other OECD member countries which only in the range of 10%-20%, (2) it's part of bilateral ODA which is commonly tends to serve donor interests, and (3) The majority of it is Hungarian-based CSOs, while in the last ten years there has been tension between the Hungarian government and domestic CSOs. This thesis discusses domestic factors and their interactions with external factors that form the partnership between the Hungarian government and Civil Society Organizations (CSOs) in the context of Official Development Assistance (ODA) 2017-2019. The study was conducted to explain the significance of CSO actors in foreign aid by knowing the motives and considerations underlying the distribution of ODA involving CSOs. This is qualitative research with a descriptive design. The author concludes that the increased partnership between the Hungarian government and domestic CSOs in foreign aid is the result of the fragmentation of the European Union's global migration prevention mechanism which then encourages the Hungarian government to implement its policies through the ODA mechanism for CSOs. Therefore, centralized domestic politics with ideas based on national security threats and Christian solidarity becomes the dominant domestic factor that shapes ODA policies for CSOs."