Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah kenaikan kompensasi berdampak pada kinerja pegawai negeri sipil. Sepuluh hingga dua puluh persen pegawai negeri sipil mencapai kinerja luar biasa, namun pada kenyataannya hal ini berbanding terbalik. Peningkatan kompensasi merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara. Inefisiensi akan dipengaruhi oleh kenaikan kompensasi tanpa peningkatan kinerja. Namun, keterbatasan penelitian kami adalah kami tidak dapat melakukan estimasi pada tangkat individu. Hal ini dikarenakan informasi kinerja pengawai negeri pada level individu bersifat rahasia dan tidak tersedia untuk umum. Kami hanya dapat melakukan pengamatan dengan merata-ratakan nilai kinerja individu pegawai negeri sipil pada tingkat institusional. Dengan menggunakan pendekatan estimasi two-way panel data estimation, kami menemukan bahwa kenaikan kompensasi rata-rata 1 (satu) juta rupiah memiliki asosiasi positif sebesar 0.758 poin terhadap nilai kinerja individu secara rata-rata. Sedangkan nilai yang sama memiliki asosiasi positif sebesar 0.434 poin terhadap nilai kinerja organisasi yang dicerminkan melalui nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, namun lemah secara signifikansi statistik. Walaupun dampaknya terhadap individu relatif besar, dampak tersebut belum dapat sepenuhnya meningkatkan kinerja organisasi.

---

This study aims to determine empirically whether an increase in compensation impacts individual government servant's performance. Ten to twenty percent of employees achieve great performance, which serves as the driving force behind this study. Despite the fact that in reality, this is inversely proportional. Increasing in compensation is one of the government's measures to improve civil services performance. Inefficiency will be affected by a compensation raise without an improvement in performance. However, a limitation of our research is that we are unable to see individuals. Because personal information is private and not publicly available, we can only make observations at the institutional level. By using a two-way panel data estimation approach, we found that an increase in compensation of IDR 1 million on average has a positive association of 0.758 points on individual performance values. Meanwhile, the same value has a positive association of 0.434 points on organizational performance, but it is significantly weak. Even though the impact on individuals is relatively large, this impact has not been able to fully improve organizational performance."

"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."

"Tuntutan kesempurnaan Pegawai Negeri selaku aparatur negara yang memegan peranan penting dalam kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangatlah tinggi. Sementara itu, sistim penghargaan sebagai balasan atas jasa yang telah dicurahkan dengan sepenuh jiwa dan raga oleh Pegawai Negeri kepada negara diselenggarakan dengan tidak berdasarkan pada kinerja (merit system) dan sangat terkesan serta populer dengan plesetan PGPS (?pintar goblok penghasilan sama?). Oleh karena itu, Pemerintah telah mencanangkan perlunya dilakukan program reformasi birokrasi yang diantaranya termasuk penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri. Kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat mulai diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan pada 1 Juli 2007 dan secara terbatas dan bertahap dilanjutkan penerapannya pada beberapa kementerian/lembaga. Penerapan perbaikan sistim remunerasi yang terbatas dan bertahap itu tentu telah menimbulkan diskriminasi karena tidak adanya keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagiPegawai Negeri secara keseluruhan. Di samping persoalan keadilan dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi itu, juga terdapat berbagai kelemahan yuridis dalam pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini berangkat dari permasalahan pokok yaitu bagaimana ketaatan asas hukum dalam penerapan kebijakan perbaikan sistim remunerasi bagi Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dalam konteks sebagai negara yang memproklamirkan dirinya Negara Hukum. Jawaban atas permasalahan penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif, dengan menelaah data sekunder yang menggunakan alat pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan metode pengolahan dan analisa data secara pendekatan kwalitatif serta bersifat deskriptif-analitis dan berbentuk preskriptif-analitis. Mengingat topik penelitian ini terkait dengan remunerasi yang dianalisis secara yuridis, maka landasan teori didasarkan pada kerangka pemikiran hierarki kebutuhan dan keadilan. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, amanat konstitusi yang menghendaki sistim remunerasi itu haruslah mampu memberikan dan menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan dan layak masih belum terwujud dengan baik. Kedua, peraturan perundang-undang yang mengatur sistim remunerasi tidak menegaskan aturan sistim remunerasi yang berbasis kinerja. Ketiga, rumusan norma dan validitas norma peraturan yang dibuat sebagai dasar hukum pemberlakuan kebijakan perbaikan sistim remunerasi tersebut adalah tidak taat asas-asas hukum dan dapat dikatakan tidak valid. Untuk itu, dalam rangka ius constituendum, tiada jalan lain yang harus dilakukan untuk reformasi sistim remunerasi adalah dengan membuat Undang-Undang tentang Kepegawaian yang baru yang sunguh-sunguh merumuskan amanat konstitusi dan menggantikan Undang-Undang tentang Kepegawaian yang saat ini berlaku.

---

Civil servants, as a state apparatus have a big and an important role in the smooth organization and tasks of the government and national development. Their performance is claimed very high. Meanwhile, the award system as a reward for services rendered have been torrentialwith full life and wholeheartedly by them with no organized based onperformance (merit system) and are very impressed with the popular and the term ?PGPS? ( ?Pintar Goblok Penghasilan Sama? or "wise fool of the same"). To solve the problem, Indonesian government has been trying to reform the remuneration system. Since July 1 2007, Department of Finance of Republic of Indonesia has started to introduce a new remuneration system for its officials. The new remuneration system has implemented by limited and gradually in several ministries / agencies. The limited application of a new remuneration system has been caused discrimination due to the absence of justice in the implementation of policy for overall civil servants. In addition to the issue of fairness/justice in the implementation of the policy, there are many weaknesses in the implementation of the juridical application of these policy. This research tries to observe whether the new remuneration system for civil servants is well obeyed in accordance with law because of Indonesia as a country proclaiming itself as the Rule of Law or Rechtsstaat. This research is based on juridicalnormative, with the secondary data analysis and with the method of data processing and analysis by qualitative and descriptive-analytical and prescriptiveanalytical. Given the topic of this research related to the remuneration of the juridical analyzed, the theoretical foundation or framework of thought is based on the hierarchy of needs and theory of justice. This research produced some findings. First, the mandate of the Constitution require the remuneration system should be able to provide and create the prosperity which is proper and justice has not been realized well. Second, the regulations which set the remuneration system does not assert that the rules-based remuneration system performance. Third, the formulation of norms and norm validity of regulations made as a legal basis of the policy about reformation of the remuneration system is not compliance the principles of law and it can be said is invalid. Therefore, in order ius constituendum, there is no way that should be done to reform the system of remuneration is to make a new Act on civil servant or officialdom Act (Undang- Undang Kepegawaian) that compliance to constitution and replacing the old Act."

"Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such ?deviation? deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and ?threatens? to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as ?remuneration? policy in Central Government Agencies and performance ?subsidy? in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform ?package? will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System.

---

Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan ?penyimpangan? yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta ?mengancam? gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan ?remunerasi? pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan ?kinerja?pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan ?kemasan? Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua."

"Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang. Pemberian pensiun kepada karyawan akan memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja.Sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, Dana Pensiun Bank Indonesia agar mendapatkan pembinaan dan pengawasan secara tepat. Dalam rangka menunjang keberhasilan penyelenggaraan Program Pensiun, investasi kekayaan Dana Pensiun Bank Indonesia harus dikelola secara sehat untuk mencapai hasil yang optimum. Tujuan investasi adalah untuk memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta tingkat risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia.Penelitian ini bersifat deskriptif - analitis kuantitatif yaitu mendapatkan gambaran yang sistematis berdasarkan data yang ada dengan melakukan penelitian portofolio investasi. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori manajemen portofolio yaitu Mean's Variance Model oleh Markowitz.Dalam rancangan portofolio investasi, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun Bank Indonesia yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan bernilai negatif terbesar dari seluruh komposisi portofolio yang ada serta mempunyai nilai standar deviasi bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun Bank Indonesia menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan.Faktor-faktor yang mempengaruhi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia adalah tingkat suku bunga baik deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan jenis saham yang memiliki indeks harga saham individu yang relatif meningkat, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, kinerja dari perusahaan tempat penanaman investasi langsung, dan komposisi portofolio investasi yang tepat agar didapat hasil yang optimum.Sesuai daftar rancangan portofolio investasi dengan koefisiensi varian pada Dana Pensiun Bank Indonesia, dapat disimpulkan bahwa selain realisasi portofolio investasi Dana Pensiun Bank Indonesia belum optimum, berdasarkan nilai kovarian yang terkecil yaitu (2.524,951), maka jenis portofolio VI dengan komposisi investasi tersebut adalah merupakan komposisi portofolio investasi yang optimum."

"Salah satu faktor kesuksesan organisasi baik yang bertujuan untuk mencari keuntungan (privat) maupun yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat (public) adalah ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Inspektorat Jenderal Depdiknas sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sangat menyadari pentingnya peran SDM tersebut.Menyadari tugas berat tersebut, Inspektorat Jenderal Depdiknas pada tahun 2005 telah menyusun standar kompetensi jabatan auditor pendidikan, tetapi jabatan lainnya yaitu jabatan struktural dan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas belum dipetakan kompetensinya, sehingga aktivitas manajemen SDM seperti perencanaan, rekrutmen dan seleksi, promosi jabatan, penilaian kinerja, dan pengembangan pegawai menggunakan cara-cara tradisional. Cara ini dinilai tidak efektif karena menyebabkan kecemburuan sosial, dan ketidakpuasan pegawai terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas.Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi, dan memetakan kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, sekaligus mengetahui kompetensi-kompetensi yang masih perlu dikembangkan agar pemegang jabatan sanggup melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan efektif atau outstanding.Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Inspektorat Jenderal Depdiknas dalam mengimplementasikan aktivitas manajemen SDM menggunakan pendekatan kompetensi, khususnya untuk pengembangan pegawai. Di kalangan para ahli, pendekatan kompetensi SDM sudah banyak digunakan untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki performa unggul dalam melakukan pekerjaan. Hal ini dilakukan karena tes-tes aptitude yang secara tradisional digunakan oleh para psikolog telah gagal mendapatkan karyawan yang memiliki kinerja baik atau unggul. David Mc Clelland akhirnya menemukan alternatif pengujian aptitude dan intelijen tradisional yang disebut kompetensi. (Boulter dan kawa kawan, 2003:38). Selanjutnya, sifat-sifak atau karakteristik kompetensi oleh Mitrani dan Dalziel (1992:28) digambarkan menjadi motif, perangai, konsep diri, penguasaan masalah, dan keterampilan kognitif atau perilaku.Untuk mengidentifikasi kompetensi pengetahuan, keahlian, dan perilaku staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, focus group discussion, dan penyebaran kuesioner (angket) kepada responden. Jumlah sampel penelitian 48 orang, terdiri dari 4 kepala bagian, 8 kepala sub bagian, dan 36 pemegang jabatan. Teknik pegambilan sampel atasan pemegang jabatan adalah sampel populasi, sedangkan sampel pemegang jabatan menggunakan teknik sampling pertimbangan (purposive sampling). Sampel pemegang jabatan adalah pegawai yang memiliki performa unggul dan rata-rata.Data wawancara dan angket yang terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis, serta diberi penjelasan secara deskriptif. Secara umum, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : atasan pemegang jabatan mengharapkan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas memiliki atau menguasi pengetahuan, keahlian, dan perilaku pada tingkatan sangat baik. Kompetensi yang dimiliki dan dikuasai staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas baru mencapai tingkat cukup baik atau berada pada standar minimal yang disyaratkan jabatan. Sementara itu, kompetensi perilaku pemegang jabatan berada satu tingkat di bawah harapan atasan atau pada tingkat nilai rata-rata. Berdasarkan perbedaan (gap) kompetensi antara harapan dengan persepsi atasan pemegang jabatan. Kesimpulannya, kompetensi pengetahuan dan keahlian staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas harus dikembangkan dua tingkat, sedangkan kompetensi perilaku harus dikembangkan satu tingkat lagi.Kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kompetensi inti (core competencies), dan kompetensi spesifik (specific job competencies). Kompetensikompetensi yang masuk dalam golongan pertama adalah : 1) pengetahuan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan pekerjaan, 2) keahlian komputer (Microsoft word, excel, dan sistem akuntansi instansi), 3) keahlian numerik (matematis), dan 4) keahlian menganalisis dan memecahkan masalah. Sedangkan kompetensi kedua, sangat teknis dan sangat khusus pada masing-masing jabatan. Masing-masing kompetensi berdiri sendiri dan terpisah dalam jabatan staf perencanaan, staf tatalaksana dan kepegawaian, staf umum, dan staf penyusunan laporan pengawasan.Saran untuk pimpinan Inspektorat Jenderal Depdiknas, dan Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas adalah : menetapkan hasil penelitian menjadi profil atau daftar kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas, mengembangkan kompetensikompetensi pemegang jabatan yang belum mencapai standar yang disyaratkan jabatan, menyiapkan kompetensi jabatan struktural (kepala bagian dan kepala sub. bagian), mengimplementasikan hasil penelitian dalam aktivitas manajemen SDM di Inspektorat Jenderal Depdiknas. Saran bagi ilmu pengetahuan di bidang SDM adalah : penelitian tentang kompetensi SDM di organisasi pemerintah agar lebih sering/banyak dilakukan, penelitian kompetensi sumber daya manusia agar melibatkan nara sumber lebih banyak, dan peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui program dan kegiatan pengembangan kompetensi jabatan staf Sekretariat Inspektorat Jenderal Depdiknas.

---

One of successful factor in organsization, both of purpose in make profite (private) or public service (public) is a supply competence human resource. Inspectorate Generale of Depdiknas as a government organization have duty to financial control, civil services, supply and household affair, and the education substancial aspect in Depdiknas sphere to make good government and free from corrupotion, collusion and nepotism. Meanwhile, Inspectorate Generale Depdiknas have many efford to upgrade competence and compatible all staff or appropriate with placement job in this time or the future.Awareness to heavy job, in 2005 Inspectorate Generale have formated education auditor competence standard, but the other positions is not done map the competence, like structural position and secretary Inspectorate generale Depdiknas. Until, the management human resource activity like planning, recruitment dan selection, promotion, evaluation, and development staff has still traditional methodes.In many evaluation, that methode has result of many damaging, like the officials not be able their duty, low performance although participate in courses, uneasy and unrest social, and unpleasantness to the policy have taken of Inspectorate Generals management.This research has purpose to identifying and competence mapping positions staff in Inspectorate General of Depdiknas, also to know the other competences which need to developed, so the managerial staff be able to efficient work or outstanding. Result of this research expected useful for Managing Affair and Civil Service Affair in Inspectorate Generale of Depdiknas, to implementing human resources management activity, with competence approach, especially for civil service development.Among in expert, the competence approach has often be used to identifying staff which excellent performance in their job. It do that caused several aptitude tests that traditional methods used by some psychologist has failed to take a good and excellent civil service. Recently David Mc Clelland discover a testing aptitude alternative and traditional intelligent that called competence. (Boutler and colleages, 2003:38). Then, the competence characteristics by Mitrani and Delziel (1992:28) explaining as motive, attitudes, self concept, take the problem, and behavior or cognitive competent.To identifying cognitive competent, expertise, and behavior of planning affair, managing affair and civil service affair, public affair, and controlling affair in Secretary Inpectorate generale Dediknas, used qualitative methode by interviews, focus group discussion, and questioners purpose to divison head, subdivision head, and key position. Total sample is 48 person, consist of 4 division head, 8 sub division head, and 36 key position. Sample get technique for upper chief executive is population sampling, meanwhile for chief executive is purposive sampling. The chief executive sample consist of 6 excellent key position and 3 has average. The interviews data and collected questioners processed and was analysis, and have be explaining descriptively.In generals perspective, results of this research are : The Upper chief executive expecting Inspectorate general staff of Depdiknas has compatible, expertise, and good behavior. Inspectorate general staff has average standard or minimal degree. Meanwhile, the competence of chief executive behavior lower one degree. Based on gap competence between expecting and upper perception secretary of Inspectorate general of Depdiknas, the conclusion is inspectorate general staff of Depdiknas not qualification for job competence to make an efficient job. Cognitive competence and skill should be develop two steps, and behavior competence should be develop one step.Result of identifying in competence need on position Secretary of inspectorate general of Depdiknas with 3 reasons consideration, main job in their responsibility, qualification or competence standard in every area which needed, and new paradigm in education control inspectorate general of Depdiknas, the position competence secretary of Inspectorate general staff of Depdiknas, in two groups: core competencies and specific job competencies. Firstly competencies are: 1. Knowledge of Standard Procedur Operational (SOP), 2.To be familiar with computer (microsoft word, excel, and accountancies system, 3. numeric skill (math), and 4 . Expertise in analysis and solving problem. Secondly, very specifics in every positions. Every competencies position stand in every placement and separation from planning position, managing and civil service affair staff and public affair and controlling account staff.Suggestion for inspectorate general of Depdiknas management and Managing and civil service affair in inspectorate general is determine the result of research as profile or competencies position list in secretary of inspectorate general staff of Depdiknas, developing of competencies for key position but not standar qualification yet, preparing structural competencies position (division head and subdivision head), implementing of research for human resource activity in inspectorate general of Depdiknas. Suggestion to human resource study is more research in human resource competencies, especially in government organization, research of human resource interest so that entangling more resource person, and researchers conduct research of continuation to know according to program and activity of development of Secretariat Inspectorate General staff occupation interest of Depdiknas."

"Fenomena yang menarik di Lingkungan Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu tingkat kinerja para pegawainya masih belum mencapai tingkat optimal, permasalahan lain juga muncul dimana penempatan pegawai dalam jabatan tidak sesuai dengan kompetensi dan kurangnya motivasi pegawai di dalam bekerja dapat mempengaruhi kinerja para pegawai dan pada akhirnya berdampak bagi keberlangsungan organisasi. Berbagai penelitian terdahulu menyatakan bahwa kompetensi dan motivasi menjadi pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja PNS Di Lingkungan Sekretariat Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data berupa kuesioner terhadap 164 responden menggunakan teknik SPSS 17 dalam pengelolaan data dan pengujian hipotesis.Hasil penelitian ini mengkonfirmasi data empiris bahwa dari analisis statistik parametrik diperoleh hasil: 1. Variabel Kompetensi berkorelasi positip dan berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kinerja; 2. Variabel Motivasi berkorelasi positip dan berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Kinerja; 3. Variabel Kompetensi dan Variabel Motivasi berhubungan positip dan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja; 4. Ho3 yang menyatakan tidak ada pengaruh antara kompetensi dan motivasi dengan kinerja ditolak. Sedangkan Ha3 yang menyatakan ada pengaruh antara kompetensi dan motivasi dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia diterima.

---

The interesting phenomenon in the Environment Secretariat of the Directorate General of Livestock and Animal Health, which is the level of performance of the employees still have not reached the optimal level, other problems also arise where the placement of employees in the office is not in accordance with the competence and lack of motivation at work can affect the performance of the employees and on eventually impacts the sustainability of the organization. Various studies that suggested that the competence and motivation to be a significant influence on employee performance.

This study aimed to analyze the influence of Competence and Motivation on Performance Civil Services in Environmental Secretariat Directorate General of Livestock and Animal Health. This research is quantitative with data collecting questionnaires to 164 respondents using SPSS 17 techniques in the management of data and hypothesis testing.

The results of this study confirm that the empirical data of parametric statistical analysis of the results obtained: 1. Variable Competence correlated positively and significantly affect the performance variables; 2. Motivation variables correlated positively and significantly affect the performance variables; 3. Variable Competence and motivation related positively and significantly affect performance variables; 4. Ho3 saying no influence between competence and motivation with performance declined. While stating HA3 no effect between competence and motivation with performance of Civil Servants in the Secretariat Directorate General of Livestock and Animal Health Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia accepted."