Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kedudukan pihak ketiga yang melakukan pembayaran dalam suatu kasus wanprestasi perjanjian pemborongan. Dalam penulisan ini terdapat dua permasalahan, yakni bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Direksi yang diberikan oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas serta bagaimana akibat hukum pembayaran oleh pihak ketiga dalam konsep hukum perdata. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis ini, Pasal 1382 KUHPerdata merupakan pasal yang tepat untuk digunakan, karena mengatur mengenai pembayaran oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, pihak ketiga yang tidak berkepentingan, atas nama debitur dapat melakukan pembayaran utang debitur kepada kreditur dengan tidak menggantikan hak-hak kreditur kepada debitur.

---

ABSTRAKThis study discusses legal standing of payment made by third party in the breach of chartering agreement. There are two issues in this study, first related to status and responsibility of Director given by Limited Liability Company Law then the second about legal consequences for the payment made by third party according to civil law. This study uses normative juridical research. Based on the results of this analysis, Article 1382 of Civil Code is the right article to use because it adjust payment made by third party who have no interest in the agreement. Thus, third party who have no interest in an agreement, on behalf of a debtor can make payment to creditor without gaining creditor rights to the debtor."

"Pada tahun 2018, fenomena dalam industri batu bara memberikan perusahaan batu bara Indonesia insentif untuk meningkatkan produksi dan distribusi. Namun, peningkatan ini perlu didukung dengan pengelolaan kapasitas fasilitas yang efektif dan efisien, termasuk alokasi armada tongkang yang digunakan untuk mentransportasikan batu bara ke destinasi pelanggan. Sebelumnya, berbagai penelitian telah dilakukan mengenai hal ini, tetapi belum ada yang mendiskusikan pengelolaan kapasitas armada tongkang yang mempertimbangkan penambahan armada dengan cara menyewa (charter) unit-unit tongkang baru. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan alokasi optimal jumlah perjalanan (voyage) tongkang, baik menggunakan unit yang sudah ada maupun tambahan. Sebuah perusahaan tambang batu bara Indonesia di Kalimantan Selatan digunakan sebagai studi kasus, dan integer programming (IP) digunakan sebagai metode. Output dari penelitian ini adalah alokasi optimal jumlah perjalanan (voyage) tongkang batu bara untuk destinasi domestik dan transshipment yang mempertimbangkan penambahan unit tongkang melalui penyewaan (chartering).

---

In the year 2018, phenomena within the coal industry have given incentive for Indonesian coal-mining companies to increase their production and distribution. However, this increase needs to be supported by effective and efficient facility capacity management, including allocation of the barge fleet used to transport coal to customer destinations. Previous research has been done on the subject, but none has yet discussed the issue of barge fleet capacity management that considers the possibility of addition to the fleet by way of chartering new barge units.

This research aims to determine the optimal allocation of coal barge fleet in terms of number of voyages of both existing and additional barge units. The case of an Indonesian coal-mining company based in Southern Borneo is used for case study, and integer programming (IP) is deployed as the method.

The output of this research is an optimal allocation of coal barge fleet for domestic and transshipment destinations in terms of number of voyages that considers the addition of new barge units to the fleet through chartering."