Ditemukan 144 dokumen yang sesuai dengan query
Henry
"
Sertipikat sebagai alat pembuktian yang kuat, tetapi bukan mutlak. Hal tersebut menimbulkan banyak masalah karena tidak adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak. Oleh karena itu penulis berusaha meneliti mengenai pembatalan sertipikat karena kesalahan proses perubahan nama pada Putusan Mahkamah Agung No. 1809K/PDT/2008. Dalam kasus ini terjadi perubahan nama yang menyalahi aturan atau prosedur dalam administrasi dibidang pertanahan. Pokok permasalahan yang timbul adalah, apakah gugatan yang telah melewati batas waktu dapat diajukan ke pengadilan, bagaimana ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T31173
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Sirait, Tomi
"
ABSTRAK
Dalam pemanfaatan teknologi informasi yang kritikal seperti e-commerce dan e-government, dibutuhkan sistem transaksi elektronik yang aman dan handal. Aman dan handal berarti memberikan jaminan terhadap keontentikan dari data atau transaksi elektronik, integritas data atau transaksi elektronik, dan nir-sangkal kepemilikan data atau transaksi elektronik.
Untuk mengatur hal itu maka pemerintah mengeluarkan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah (PP) No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, ...
"
2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Diah Ayu Sartika
"
Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45855
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Thio Lutfi Habibi
"
Kegagalan revokasi sertifikat pada insiden kebocoran sertifikat pada Otoritas Sertifikat (CA), disebabkan oleh kurang efektifnya metode dan performa sistem revokasi yang diimplementasikan oleh CA. Hal ini mendasari pengembangan Short-Lived Certificate, dimana sertifikat memiliki masa validitas yang lebih singkat untuk meningkatkan aspek Computationally Secure. Inisiasi ini tidak disambut dengan begitu baik, Short-Lived Certificate menyebabkan siklus hidup sertifikat menjadi sangat cepat dan meningkatkan beban komputasi untuk penerbitan dan revokasi sertifikat pada CA. Otoritas Sertifikat Elektronik Berbasiskan Blockchain ...
"
Jakarta: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meidiana
"
Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang: 65/PDT.G/2002/PN.PDG tanggal 12 Mei 2003 pemilikan Hak Milik atas tanah dibatalkan, karena dalam proses pendaftaran dan peralihan haknya cacat hukum. Asal muasal tanah tersebut adalah Tanah kaum, yang pada mulanya digadaikan. oleh penerima gadai tanah tersebut didaftarkan dan selanjutnya oleh para ahli waris penerima gadai dialihkan kepada pihak ketiga lainnya.Penerima gadai telah mendaftarkan hak atas tanah kaum menjadi atas namanya, dengan dasar gadai yang telah jatuh tempo. Masyarakat adat memberikan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16335
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dewi Fitriani
"
Dalam penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dan bagaimana implementasinya dalam praktek. Pada kenyataannya pendaftaran tanah sistematik di Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kotamadya Depok melalui proyek ajudikasi ini banyak mengalami kendala dari para pemegang hak atas tanah yang tidak bersedia tanahnya didaftarkan melalui ajudikasi. Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematik ini ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19853
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lia Amalia
"
Sertipikat ganda adalah sertipikat-sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Permasalahan sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum tersedianya peta pendaftaran tanah, itikad tidak baik dari pemohon hak atas tanah maupun adanya Surat bukti atau pengakuan hak yang tidak benar, palsu atau sudah tidak berlaku lagi. Faktor-faktor pencetus timbulnya sertipikat ganda, upaya pencegahan sertipikat ganda serta penyelesaian kasus tanah yang bersertipikat ganda berkaitan dengan studi kasus tanah di Kabupaten Serang, merupakan pokok ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004
T19856
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lismana
"
Salah satu tugas pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan fungsi pelayanan umum. Fungsi ini diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang sebagian tugas pokoknya adalah pemberian pelayanan berupa pemberian hak atas tanah bagi masyarakat dengan menerbitkan sertipikat hak atas tanah.sistem publikasi yang dianut dalam pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menganut stelsel negatif yang mengandung unsur positif memberikan kesempatan bagi mereka yang merasa lebih berhak untuk selanjutnya membuktikan dirinya adalah ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19556
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Bulan Purnama Dewi Legini
"
Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut sehubungan dengan adanya perubahan bahasa tanpa melalui penerjemah resmi?
Dalam melakukan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19579
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Lestari
"
Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35385
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
