Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
cover
YFR. Hermiyan
Pengaruh pemberian valuation rulling terhadap pemenuhan prinsip kepastian dalam perpajakan di dalam pelayanan Direktorat Jendral Bea dan Cukai
" Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh valuation ruling schagai suatu kebijakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), apakah dapat memberikan rasa kepastian, khususnya dalam hal valuation atau nilai pabean bagi para pengguna jasa (importir), sebagaimana prinsip perpajakan yang baik. Valuation adalah (1) menentukan nilai atau harga dan (2) kewenangan Pabean untuk menentukan jumlah pungutan impor yang harus dibayar olch importir di Negara pengimpor. Ruling diartikan sebagai interpretasi dari hukum pajak dalam merespon permintaan wajib pajak ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22084
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Desral Rosya
Kebijakan pajak atas penghasilan dari transaksi obligasi tinjauan berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum
" Obligation Transaction Income Tax Policy Justice and Legal Certainty Principle ReviewA progressive obligation market expansion in Indonesia has made Government released Governmental Regulation Number 6 Year 2002 representing a law execution regulation. However, there have been still many issues not yet regulated resulting in confusion among taxpayers. Income accepted or taken from obligation transactions is one of incomes on a global taxation base. Thus, its is fair that income accepted or taken from obligation transactions combined ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13865
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Devina Hilda Sulistio
Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Asuransi Pasca Berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan = Analysis of Value Added Tax Policy on Insurance Services After the Enactment of the Tax Regulations Harmonization Law
" Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elsaad Wirasah
Peninjauan Kembali oleh Jaksa di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Asas Kepastian Hukum dan Asas Persamaan di Hadapan Hukum = Judicial Review by the Public Prosecutor in Indonesia From The Perspective of The Principle of Legal Certainty and The Principle of Equality Before The Law
" Pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum, dan penerimaan pengajuan tersebut oleh Mahkamah Agung telah menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, ada yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut telah mencederai asas kepastian hukum dan ada juga yang berpendapat bahwa putusan-putusan tersebut merupakan putusan yang tepat sekaligus sebagai wujud penerapan asas persamaan di hadapan hukum yang terdapat di dalam hukum acara pidana. Atas kondisi ini Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 33/PUU-XIV/2016 berusaha mengakhiri pro dan kontra yang ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andy Syah Putra Kho
Analisis dasar pengenaan branch profit tax bentuk usaha tetap jasa konstruksi ditinjau dari asas certainty = Analysis of branch profit tax base policy on construction service permanent establishment in terms of certainty principle
" Perhitungan branch profit tax (BPT) untuk BUT Usaha Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal. Terdapat ambiguitas di dalam pelaksanaan perhitungan dasar pengenaan branch profit tax tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengenaan branch profit tax BUT usaha jasa konstruksi ditinjau dari asas certainty. Penelitian ini juga melakukan analisis di dalam penerapan dasar penganaan branch profit tax pada BUT X. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hafid Rahmadi
Analisis pengenaan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penghasilan peserta magang ditinjau dari asas kepastian hukum (tinjauan PER-31/PJ/2012) = Analysis of income tax article 21 imposition on internship income based on certainty principle perspective review of PER-31/PJ/2012)
" Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57350
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alifa Rahmadia Putri
Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas certainty = Analysis of rural and urban property tax collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on certainty principle
" Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi litaratur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan PBB-P2 atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam belum mencerminkan asas kepastian hukum, baik dari ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S65505
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Risma Ayudianty
Analisis pelaksanaan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan rumah tangga di Kota Depok = Analysis of implementation household waste management user charges in Depok City
" Pemerintah Kota Depok melalui kebijakan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga yang tidak dipungut memiliki tujuan untuk mendorong program pemilahan sampah di masyarakat. Fokus utama penelitian ini ialah analisis pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan retribusi persampahan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua regulasi yang mengatur tentang retribusi persampahan, sehingga pada saat pelaksanaannya terjadi kerancuan dan pelaksanaan tidak dapat berjalan secara ... "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S68325
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzan Rizki Ramzi
Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Perjalanan Ibadah Umrah Ditinjau dari Asas Kepastian = Analysis of Implementation of Value Added Tax Policy on Umrah Pilgrimage Services Viewed from the Certainty Principle
" Jasa perjalanan ibadah umrah, sebagai bagian dari jasa perjalanan ibadah keagamaan, merupakan salah satu dari jasa keagamaan yang tidak dikenakan PPN, dan melalui penerbitan peraturan dari Menteri Keuangan berupa PMK 71/PMK.03/2022, diaturkan juga bahwa jasa perjalanan ibadah keagamaan, yang di dalamnya terdapat jasa perjalanan ibadah umrah, yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain dikenakan PPN dengan besaran tertentu. Namun dalam implementasinya, terdapat beberapa isu, di antaranya biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang beranggapan bahwa ibadah ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Nauval
Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan atas Penerbitan Obligasi berbasis Syariah (Sukuk) di Indonesia ditinjau dari Asas Kepastian Hukum dan Netralitas = Analysis of Income Tax Policy on the Issuance of Sharia-based Bonds (Sukuk) in Indonesia in terms of Legal Certainty and Neutrality Principle
" Berlakunya peraturan pelaksana Pasal 31 D UU Nomor 36 Tahun 2008 yaitu PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah pun menunjukkan adanya dukungan Pemerintah Indonesia dalam memberikan kepastian hukum dan mendorong netralitas perpajakan produk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas imbalan sukuk dalam produk investasi sukuk negara/ ritel ditinjau dari asas kepastian hukum dan netralitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan wawancara mendalam ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>