Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan ijin pertambangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu juga membahas tentang investasi sektor pertambangan di Kalimantan Tengah. Hasil dari pengawasan ini akan digunakan sebagai bahan masukan untuk dasar melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka mengoptimalkan sektor pertambangan sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dan wawancara. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah Provinsi melibatkan Dinas terkait dalam melakukan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dikelola Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah perlu diberikan kewenangan untuk mewajibkan audit lingkungan terhadap usaha dan/atau kegiatan tertentu yang beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes the authority possessed by the Provincial Government of Central Borneo in conducting control of management of mining license and environmental by city/regency government. Moreover also discuss of the mining sector investment in Central Borneo. The results of this monitoring will be used as inputs for make improvement in order to optimize the mining sector so can gives maximum contribute for economic growth of Central Borneo. This research uses normative legal studies. The data was collected through literature research and interviews.

This research suggests that the Provincial Government of Central Borneo involving related agency in supervise the mining business managed by city/regency government and local government need to be given the authority to require an environmental audit against business and/or certain activity at high risk against environment and/or responsible business and/or activities that demonstrate disobedience against legislation."

"PendahuluanA. Latar BelakangPelaksanaan GBPP mata pelajaran Warisan Budaya merupakan salah satu materi muatan lokal kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah. Kurikulum muatan lokal warisan budaya merupakan muatan lokal yang berdiri sendiri merupakan muatan lokal yang berdiri sendiri mempunyai dan memiliki alokasi waktu tesendiri.Muatan lokal ini diperuntukan bagi Kelas V Sekolah Dasar di Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan muatan lokal tersebut perlu disusun Juklak dan Juknis kurikulum muatan lokal yang berdasarkan:1. UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) yaitu UU RI Nomor: 2 tahun 1989;2. Peraturan Pemerintah (PP Nomor: 2 tahun 1990);3. Acuan pengembangan kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Provinsi Kalimantan Tengah;4. GBPP Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Porvinsi Kalimantan Tengah;5. Pedoman pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Kalimantan Tengah.B. FungsiPetunjuk teknis pelaksanaan kurikulum muatan lokal Warisan Budaya, sebagai berikut:1. Petunjuk dalam penyusunan analisis materi, pelajaran, program tahunan, program catur wulan, program satuan pelajaran, rencana pelajaran dan perangkat administrasi lainnya.2. Pedoman pelaksanaan belajar mengajar di kelas bagi setiap guru mata pelajaran warisan budaya.3. Program untuk menentukan sarana dan sumber belajar yang memungkinkan untuk diterapkan.4. Pedoman untuk menentukan jenis penilaian proses maupun hasil belajar."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang desain pengembangan SDM PNS di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini bermula dari masalah kualitas SDMyang berdampak pada kinerja PNS. Pengembangan SDM telah dilaksanakan meliputi Pelatihan dan Pengembangan serta Pengembangan Karir oleh Setdaprov melalui setiap unit. Tujuan dari penelitian iniuntuk mengetahui bagaimana model yang diimplementasikan bagi pengembangan SDM PNS di Instansi Setdaprov Kalteng. Penelitian ini adalah penelitian Pos-Positivis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan tidak dikoordinasikan secara terintegrasi. Setiap PNS dan unit kerja menentukan sendiri kebutuhan peningkatan SDM, disamping kebijakan yang masih terpusat pada pimpinan untuk menyeleksi, menugaskan, dan mengevaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses Human Resources Development Design Of Civil Servant In Central Borneo Provinsi Secretariat. The research started from the quality of human resurces issues that impact on the performance of civil servants. Human Resources Development have been implemented include the training and development and career development by setdaprov through each unit. The aim of this research is to determine how the designl is implemented for the development of the human resources development in the Central Borneo Province Secretariat Institution. This research is Post Positivist study. The result of this study indicates that the mechanism that runs not coordinated in an integrated system. Every civil servant, work unit defines their own needs of human resources development, in addition to the policy that still centered on the leadership for selecting, assigning, and evaluating "

"Ketika pemerintah membentuk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Pahandut yang dipilih sebagai ibu kota belum siap melaksanakan fungsinya tersebut karena belum dibangunnya sarana dan prasarana yang representatif. Sambil menunggu pembangunan di Pahandut, untuk sementara waktu, ibu kota berkedudukan di Banjarmasin. Pada 1959, kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin pindah ke Palangkaraya, yaitu nama baru Pahandut. Sesuai dengan kedudukannya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah, maka pemerintah daerah segera melakukan pembenahan Palangkaraya, dimulai dari pemekaran wilayah administrasi, pembentukan kecamatan, dan penataan kampung-kampung. Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Palangkaraya merupakan kotapraja administratif, yaitu kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu. Oleh karena keinginan untuk mengatur rumah tangganya sendiri secara mandiri, pemerintah daerah Kotapraja Administratif Palangkaraya berusaha meningkatkan statusnya menjadi kotapraja otonom. Usaha ini terwujud pada 1965 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1965.

---

When the government of Republic of Indonesia established the Province of Central Borneo by Emergency Law No. 10 Year 1957, Pahandut chosen as the capital is not ready to perform its function as the construction of facilities and infrastructure has not representative. While waiting for construction in Pahandut, for a time, the capital located in Banjarmasin. In 1959, the seat of the local government of Central Borneo moved to Palangkaraya, the new name for Pahandut. In keeping with its position as the capital of Province of Central Borneo, the local government immediately make city reform of Palangkaraya, starting from the expansion of administrative region, the formation of the district, and the arrangement of the villages. As enumurated under Law No. 1 Year 1957, Palangkaraya is administrative municipality, i.e. the city who serves as the administrative center of the region. Because of the people aspiration to set up their own household independently, Administrative Municipality of Palangkaraya try to improve the status to a autonomous municipality. This effort was realized in 1965 under Law No. 5 Year 1965."