Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Rose Mawarwati

Sebagai Perkawinan yang Tidak Dicatatkan di Catatan sipil (Analisis Putusan PN No. 33/PDT.G/1995/PN.JKT.SEL)

Universitas Indonesia, 2007

T 02108

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat

" Pencatatan perkawinan pasangan penganut aliran kepercayaan, selama ini selal mengundang masalah. Aparat Catatan Sipil, aparat kehakiman maupun pakar hukum mensikapinya secara berbeda-beda. Di sisi lain pasal pada UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pencatatan perkawinan menimbulkan penafsiran berganda. Tidak jelas apakah perkawinan golongan penghayat dapat dicatatkan atau tidak. Tulisan berikut ini mencoba menguraikan dan menganalisa situasi ketidakpastian hukum pencatatan perkawinan bagi para penghayat di Indonesia sekaligus memberikan alternatif pemecahan masalahnya ... "

Hukum dan Pembangunan No. 1-3 Januari-Juni 1998 : 149-168, 1998

HUPE-(1-3)-(Jan-Jun)1998-149

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Olivin Setia Graha

Implementasi permendagri nomor 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang = Implementation of decree of the minister of home affairs number 9 of 2016 regarding accelerated improvement of birth certificates ownership in civil registry service office Serang District / Olivin Setia Graha

" ABSTRAK
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti ... "

2017

T47348

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Joviony Veronica Honanda

Aspek Hukum terhadap Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil bagi Pasangan yang Salah Satunya telah Meninggal Dunia (Studi Putusan 1018/PDT.P/2018/PN.JKT.SEL) = Legal Aspect of Marriage Registration in Civil Registration Office for A Couple Whom One has Passed Away (Based on Verdict No. 1018/PDT.P/2018/PN. JKT. SEL).

" ABSTRAK
Tesis ini menguraikan tentang aspek hukum pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia didasari dengan kasus konkrit berdasarkan putusan pengadilan Nomor 1018/Pdt.P/2018/PN.JKT.SEL. Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan khususnya agar suatu perkawinan dapat diakui menurut hukum Negara Republik Indonesia. Proses Pencatatan Perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Namun pada tahun 2018 terdapat kasus pencatatan perkawinan bagi pasangan yang salah ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Danny Andria I Istomo

Tinjauan dan pengertian hukum dari pencatatan perkawinandan perceraian di lembaga catatan sipil

" Status hukum seseorang menunjukkan kedudukanya di dalam lalu lintas hukum suatu masyarakat. Kepastian mengenai status hukum diperoleh dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan atas peristiwa yang berhubungan dengan kehidupan pribadi seseorang yang menentukan status hukum tersebut. Pencatatan antara lain perkawinan dan perceraian yang telah mengalami unifikasi yaitu dikeluarkannya UU No 1 Tahun 1974 serta PP No 9 Tahun 1975 ... "

Universitas Indonesia, 1987

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

George Carqua

Tugas pemerintah dibidang catatan sipil : suatu tinjauan dari segi hukum adminitrasi negara

1986

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dina Cynthia Putri

Pencatatan perkawinan beda agama pada kantor catatan sipil di kantor catatan sipil Depok = The registration of interfaith marriage at the civil registry office in civil registry office Depok

" Penelitian ini membahas perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan wawancara di Kantor Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Depok ditemukan fakta bahwa Kantor Catatan Sipil Depok tidak melakukan pencatatan perkawinan beda agama namun hanya mengeluarkan surat keterangan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66426

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Fidela Faustina

Analisis kasus perceraian dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di kantor catatan sipil: putusan Mahkamah Agung Nomor 1856 K/Pdt/2016 = Case analysis of divorce on the marriage that not registered at civil registry office: putusan Mahkamah Agung Number 1856K/Pdt/2016

" Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat umum terjadi dalam masyarakat. Perkawinan dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang banyak dan luas lingkupnya. Perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak yang menikah maupun pihak lain diluar pernikahan tersebut. Oleh karena itu, kepastian hukum terkait ada atau tidaknya perkawinan menjadi sangat penting. Kepastian hukum ini dapat terbentuk jika setiap perkawinan dicatatkan pada lembaga catatan sipil. Akan tetapi, banyak orang yang tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka tidak mencatatkan perkawinannya. Hal ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Niniek Suparmi

Kitab undang-undang hukum perdata

Jakarta: Rineka Cipta, 1992

346 NIN k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Jeannette Lesmana

Tinjauan yuridis terhadap kekuatan hukum akta perjanjian pernikahan yang terlambat disahkan melalui penetapan pengadilan negeri berkaitan pengoperan hak atas saham antara suami isteri : analisis Akta Perjanjian Pernikahan tanggal 16 Nopember 1981, Nomor 27, dibuat dihadapan Notaris X, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. XYZ, tanggal 30 Maret 2001, Nomor 63, dibuat dihadapan Notaris Y

" ABSTRAK
Pasal 29 (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 mewajibkan penyampaian laporan adanya perjanjian perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan sebagai syarat mengikat dan berlakunya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, namun dalam kenyataannya ditemukan akta Perjanjian Perkawinan yang terlambat disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Disamping itu ditemukan pula Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang menyatakan terdapat pengoperan hak-hak atas saham suami dan isteri dalam keadaan Akta Perjanjian Perkawinan mereka belum disahkan oleh ... "

2013

T32999

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian