Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang : Tujuan menganalisis kebijakan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTPPuskesmas di Kabupaten Bogor mengacu Permenkes 21 tahun 2016.Metode : Kualitatif denganRapid Assesment Procedure, wawancara mendalam pada 12 informan, sampel purposive, terkaittujuan penelitian.Hasil : Terdapat disparitas tinggi dana kapitasi puskesmas meliputi peserta,norma kapitasi, jumlah dokter dan rasio dokter antara berbagai puskesmas. Wawancaramendalam didapatkan sulitnya pemenuhan rasio dokter ideal, norma kapitasi rendahmenunjukkan kuantitas kualitas puskesmas rendah, belum semua puskesmas melakukan prosesperencanaan dengan benar, puskesmas kapitasi kecil sulit dalam operasional dan yang besarberlebih operasional dan berpotensi menumpuk, penentuan poin cukup jauh berbeda antar tenaga,pemenuhan obat-obatan terkendala oleh pengadaan, potensi overlapping kapitasi dengan BOKdan kualitas pelayanan dokter menurun pada rasio dokter per peserta besar.Kesimpulan dan saran : Rasio dokter dengan peserta masih dibawah standar 1:5000 peserta perlu upayapemerataan, porsi kapitasi 60 untuk Jasa dan 40 opersional lain, ketercukupannya berbedaperlu ada backup dana operasional untuk yang kurang, adanya disinsentif jasa pelayanan perludikaji ulang, kapitasi porsi 40 dapat komplementer dengan BOK, sisa anggaran menguntungkanbila alternatif kegiatan mampu efektif efisien sesuai kebutuhan masyarakat, perlu perbaikanmekanisme pengadaan obat, dalam fleksibilitas anggaran perlu didorong PPK-BLUD padapuskesmas.Background The purpose of analyzing the policy of utilization of JKN capitation fund at FKTPPuskesmas in Bogor Regency refers to Permenkes 21 year 2016.

Method Qualitative with RapidAssessment Procedure, in depth interview on 12 informant, purposive sample, related to researchobjectives.

Results There is a high disparity of capitation funds for puskesmas coveringparticipants, capitation norms, number of doctors and the ratio of doctors between variouspuskesmas. In depth interviews found the difficulty of fulfilling the ideal physician ratio, lowcapitation norms indicated the low quality of the puskesmas, not all the puskesmas did the properplanning process, the small capitation clinics were difficult in the operational and theoverwhelming operational and potentially piled up, Drug fulfillment is constrained byprocurement, the potential for overlapping capitation with BOK and the quality of physicianservices decreases in the ratio of physicians per large participant.

Conclusions and suggestions The ratio of physicians to participants is still below the standard of 1 5000 participants needequalization effort, 60 capitation portion for services and 40 other opersional, differentsufficiency there should be operational fund backups for the less, the disincentives of service needto be reviewed, Capitation of 40 portion can be complementary with BOK, the rest of the budgetis advantageous if the activity alternative can be effectively efficient according to societyrequirement, need improvement of drug procurement mechanism, budget flexibility need to bepushed PPK BLUD at puskesmas."

"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di Pertamina dan beban biaya kesehatan Pertamina yang dari waktu kewaktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong Pertamina untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi Pekerja dan Keluarganya serta Pensiunan. Konsep yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi dianggap akan mampu mengendalikan biaya kesehatan PISA/Pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal.Untuk RSPP, sistem kapitasi adalah sesuatu yang lama sekali baru. Dari analisis situasi dapat diketahui bahwa RSPP sebetulnya sudah mulai melakukan beberapa persiapan dan sosialisasi tentang kapitasi. Tapi apakah semua usaha ini sudah mencukupi, hal inilah yang akan dikaji oleh peneliti.Untuk maksud itu telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan RSPP dan persiapan semacam apa yang sebaiknya dilakukan RSPP. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dimana analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan informasi sebagai dasar analisis. Penelitian dilakukan terhadap 6 orang informan yang ditetapkan oleh peneliti (Judgment sampling methode) dengan kriteria tertentu. Kajian penelitian difokuskan pada tiga variabel sesuai dengan kerangka konsep.Hasil penelitian untuk variabel Organisasi menunjukkan bahwa RSPP, baik secara Struktural maupun secara Kesiapan SIMRS belum siap untuk menjalankan program kapitasi.Sedangkan penelitian untuk variabel Sistem Kapitasi ditujukan terhadap lima aspek, yaitu: SOP (Kebijakan), Sistem Pembiayaan/Pembayaran, Jenis Pelayanan, Angka Kapitasi/Premi Kapitasi dan Populasi. Ternyata kelima aspek inipun belum siap untuk mendukung program kapitasi.Penelitian pada variabel ketiga yaitu: Badan Penyelenggara (Bapel) menyimpulkan: ternyata Badan Penyelenggara (PT. Pertamedika eq. MPPK) juga belum siap menerima program kapitasi dari Pertamina.Sehingga kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah : Program Kapitasi di RSPP belum bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. Perlu terlebih dahulu dilakukan persiapan-persiapan yang sangat mendasar yang membutuhkan waktu.Diajukan saran untuk terlebih dahulu membuat perhitungan unit cost yang baik dan benar, menyempurnakan SIMRSPP, menyiapkan paket-paket pelayanan, menghitung jumlah populasi yang akurat, menyiapkan tenaga profesional dan melakukan pembicaraan yang intensif antara Pertamina - PT. Pertamedika - Providers - Peserta.Daftar Pustaka : 38 buah (1971 - 2003)

---

Analysis of Capitation Policy in Pertamina The background of this research is the excessive changes that have been happening in Pertamina, and the expense for healthcare in Pertamina, which has shown a sharp and significant augmentation.This condition drove Pertamina to reconsider their concept in the payment of healthcare for the Employees and their families, and also the Retirees. The concept they have chosen is the healthcare payment with capitation system. The capitation system is considered an appropriate way to control the PISA/Retirees healthcare expenses, after "fee for service" and other methods have failed. For RSPP, capitation system is highly a new system. After analyzing the current situation, it is uderstood that actually RSPP has already started some preparations and socializations about the capitation system. But are all those efforts sufficien? This is the matter that is going to be analyzed in this paper.

For that purpose, some research have done to determine whether or not that existing policy is representative and can be implemented in RSPP, how ready is RSPP, and what kind of policy that shoul be pursued in RSPP. The method used in this research is descriptive analysis and the data are analyzed qualitatively. The data gathered are based on some information which are provided by six informers who have been particulary chosen after meeting certain criterions (judgement sampling method). By referring to the frame of concept, this research is focused on three variables.

The result for the Organization variable shows that Structurally and from Readiness of SIMRS, RSPP is not yet ready to pursue the capitation program.

Meanwhile the research on the capitation System variable is targeted on five aspects, which are SOP (Policy), the Expense System/Payment, the Variety of Service, the Number of Capitation/Capitation Premium, and Population. The fact shown that even these five aspects are not yet ready to support the capitation program.

The research on the third variable, which is the the Executing Body (Bagel), concluded that the Executing Body (PT. Pertamedika cq. MPPK) is also not yet ready to accept the capitation program from Pertamina.The final conclusion if this research is: Capitation Program in RSPP is not yet ready to be pursued in the near term. It is necessary that some very basic and time-consuming preparations should be done beforehand.

The advice imposed in this thesis is that at first there should be calculation on unit cost, which must be done well and correctly; there should be some efforts to perfect SIM RSPP, there should be preparation on services packages; there should be accurate calculation in the number of the population; there should be preparations for providing professional hands; and there should be intensive discussion between Pertamina -- PT. Pertamedika - Providers - the Members.

References: 38 (1971 - 2003)"

"ABSTRAKTarget angka kontak merupakan salah satu indikator dalam kebijakan Kapitasi Berbasis pemenuhan Komitmen KBK yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan yang harus dicapai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP . Data Bulan Januari-Februari 2017 menunjukkan dari 98 FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok, hanya 27 FKTP yang dapat mencapai target. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah upaya mencapai target angka kontak pada FKTP klinik dan puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan KC Depok. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara mendalam pada informan yaitu kepala FKTP dan penanggung jawab angka kontak. FKTP dipilih berdasarkan capaian angka kontak yang memenuhi dan tidak memenuhi target. FKTP yang belum mampu memenuhi target disebabkan karena jumlah tenaga kesehatan yang belum memenuhi standar ketenagaan puskesmas, kurangnya sarana, belum ada kebijakan teknis pengaturan internal puskesmas untuk mencapai target angka kontak. BPJS Kesehatan perlu meningkatkan upaya sosialisasi kepada peserta BPJS Kesehatan dan puskesmas perlu meningkatkan pengaturan internal.

---

ABSTRAKThe Contact Rate is one of the performance indicator when the primary care is contracted by BPJS and received payment using capitation, called ldquo Commitment based rdquo Capitation KBK , set up by BPJS. Data in January February 2017 showed that out of 98 primary care that contracted by BPJS Kesehatan KC Depok, only 27 clinics and health centers were able to reach the target. This research aims to review the effort to achieve contact rate. This qualitative study was using in depth interview technique, the informants were Head of primary care and PIC for activities to achieve contact rate from primary care with sufficient and insufficient achievement. The study revealed that factors related to the achievement were shortage of manpower, insufficient infrastructure, no technical guideline. BPJS Kesehatan need to disseminate the importance of achieving target while health center need to improve its internal process for managing efforts to achieve targets."

"Penelitian ini berlatar belakang perubahan besar-besaran yang terjadi di PT.Pertamina (Persero) dan beban biaya kesehatan PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB pada khususnya dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang tajam dan signifikan. Kondisi ini mendorong PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan Poliklinik Mundu pada khususnya untuk meninjau ulang konsep pembiayaan kesehatan bagi PWT (Pekerja Waktu Tertentu), PWTT (Pekerja Waktu Tidak Tertentu) dan Keluarganya serta pensiunan. Konsep yang alternative yang dipilih adalah cara pembiayaan kesehatan dengan sistem kapitasi. Sistem kapitasi masih dalam tahap pengembangan di PT.Pertamina (Persero) pada umumnya dan di Poliklinik Mundu pads khususnya karena dianggap mampu mengendalikan biaya kesehatan Pekerja (PWT & PWTT) dan Keluarganya serta pensiunan, setelah fee for service dan cara lainnya dianggap gagal. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh nilai kapitasi pembiayaan layanan kesehatan bagi PWT dan Keluarganya yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di Unit Rawat Jalan Poliklinik Mundu tahun 2002.Untuk Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT.Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat, Sistem Kapitasi adalah sesuatu yang sama sekali baru. Pelaksanaan pembiayaan layanan kesehatan secara kapitasi diutamakan untuk PWT dan Keluarganya sebagai "Pilot Project?, sesuai dengan yang telah digariskan dalam TKO Juklak Kesehatan Pertamina Tahun 2000. Dari analisis situasi diketahui bahwa di Poliklinik Mundu Sub Fungsi KesehatanlSDM PT_Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat belum mempunyai perhitungan biaya satuan, karakteristik, utilisasi, proporsi kemungkinan sakit dan besaran kapitasi bagi PWT dan Keluarganya, penelitian dilakukan dengan mengambil data pusat-pusat biaya penunjang dan produksi di Poliklinik Mundu periode tahun 2002 dan diolah menggunakan metoda Distribusi Ganda sehingga diperoleh biaya satuan pelayanan/tindakan yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan Kapitasi.Dari hasil perhitungan diperoleh biaya Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya adalah sebesar Rp.12,099,877/Orang/Tahun. Besarnya biaya kapitasi oleh karena tingkat pemanfaatan Unit Rawat Jalan di Poliklinik Mundu tahun 2002 masih sangat rendah, antara lain juga dipengaruhi oleh biaya-biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya investasi tahunan yang cukup tinggi.Dari basil penelitian direkomendasikan bahwa pembiayaan layanan kesehatan secara Kapitasi bagi PWT dan Keluarganya di Poliklinik Mundu lebih efisien dialihkan kepada pihak ke III atau asuransi yang mampu menanggung resiko dengan biaya rendah.Daftar Bacaan : 33 (1984 - 2003)

---

Analysis of Capitation Day Care Service at Policlinic Mundu Indramayu East Java Year 2002This research has the background of the massive changes happened in PT.Pertamina (Persero) DOH JBB and the health care cost paid by PT.Pertamina (Persero) in general and especially by Policlinic Mundu PT.Pertamina (Persero) DOH JBB which has shown a sharp and significant increase from time to time. This condition leads PT.Pertamina (Persero) especially Policlinic Mundu to review its health care financing concept for the Part Time and Full Time Workers including their families as well as its pension plan. Capitation system in PT.Pertaiina (Persero) especially in Poliklinik Mundu is still at its development stage. This system is chosen as it is believed to be able to control the health care cost for its workers (Part timer and Full tinier) and their family as well as its pensioners, after fee for service and other systems are considered to have failed. This research objective is to fmd out the value of capitation cost of health care service for Partime workers and their family who utilize health service in Day Care Unit of Policlinic Mundu in 2002.

For Policlinic Mundu Sub Function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB the capitation system is totally hew. Capitation systems is mainly for Part Time Workers and their Family as "a pilot project" in line with the guidelines of operational Health Care of PT.Pertamina (Persero) year 2002. From situational analysis it is known that Policlinic Mundu sub function of Human Resources Health Care of PT.Pertamina (Persero) DOH JBB doesn't have calculation of unit cost, characteristic, utilization, probability of illness and capitation cost for its Part time Workers and their family. This research is carried out by collecting data of cost centers from support and production units of Policlinic Mundu for period of 2002 and analysed using. Double Distribution Method so that we obtain the cost of each service action which will be used as the basis for capitation calculation.

From the calculation we see that the capitation cost for Part Time Workers and their family is Rp.12,099,877,-/personlyear. The high cost of capitation is due to the utilization rate of day care unit of Policlinic Mundu is still very low and other factors including operational and maintenance cost as well as annual investment which are relatively high.

The research result recommends that the health care service financing using capitation system for the Part time Workers and their family in Policlinic Mundu is better transferred to a third party or an insurance company which is to can bear the risk with low cost.

References : 33 (1984-2003)"

"Berdasarkan PMK No. 69 Tahun 2013, tarif kapitasi ditetapkan sama untuk semua kelompok umur, hanya dibedakan antar FKTP. Tarif kapitasi tersebut tidak disesuaikan dengan risiko individu. Sedangkan menurut Andersen (2005) menyatakan bahwa umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi utilisasi pelayanan kesehatan. Dari permasalahan tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung tarif kapitasi berdasarkan risiko umur. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian cross sectional. Hasil dari penelitian ini yaitu tarif kapitasi berdasarkan kelompok umur pada puskesmas, DPP, dan klinik. Berdasarkan hasil tarif kapitasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tarif antar kelompok umur dimana kapitasi tinggi pada kelompok umur (0-4) tahun dan (≥ 50) tahun.

---

Based on PMK No. 69 in 2013, capitation are set the same for all ages, only distinguished between primary health care. Capitation is not adapted to the individual risk. Whereas, according Andersen (2005) stated that age is one of the factors that affect health care utilization.

From these problems, this study aims to calculate the capitation by age. This study uses a quantitative research methodology with cross sectional study design.

The results of this study are capitation by age groups at the primary health care. Based on capitation results indicate that these are differences capitation between age groups, capitation higher in the age group (0-4) and (≥ 50) years old."

"Semenjak implementasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN , Puskesmas mendapatpembayaran dari Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial BPJS Kesehatan berupadana kapitasi. Di Kota Lubuklinggau terdapat masalah mengenai sisa lebihperhitungan anggaran SiLPA di puskesmas yang rata-rata pertahunnya sebesar23 . Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan dana kapitasi Puskesmasdi Kota Lubuklinggau tahun 2014-2016. Penelitian kualitatif ini dilakukan diPuskesmas Simpang Periuk, Taba, Citra Medika dan Swasti Saba berdasarkanrealisasi SiLPA terendah dan tertinggi, data dikumpulkan secara retrospektif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana kapitasi untuk jasa pelayanantelah sesuai target 69,5 sedangkan untuk kegiatan operasional penyerapanmasih kecil 12,4 . Puskesmas belum melaksanakan perencanaan sistematisdengan tahapan Planning, Organizing, Actuating, Controlling dalam pemanfaatandana kapitasi. Aturan pemanfaatan yang dianggap rumit menyebabkan puskesmastidak menyerap dana kapitasi tersebut. Pengawasan dan bimbingan diperlukan agarpenyerapan dana kapitasi dapat ditingkatkan.Since the implementation of National Health Insurance JKN , Health Centerreceived payment from Social Security Administering Body for Health BPJS using capitation. In Lubuklinggau City there has been problem of utilizingcapitation funds and financing surplus SiLPA which average 23 per year. Thisresearch aims to analyze the utilization of capitation funds in Lubuklinggau City2014 2016. This qualitative study was implemented in Simpang Periuk HealthCenter, Taba, Citra Medika and Swasti Saba which are the lowest and highestSiLPA absorption, data were collected retrospectively. The study revelaed that thecapitation funds have been achieved the target 69,5 while spending foroperational was still under utilized 12,4 . The planning for using capitationfunds was not systematically implemented using appropriate steps Planning,Organazing, Actuating, Controlling. Health centers thought the rule to use the fundswas not easy to follow so they could not absorp the capitation funds. Monitoringassitance are needed to improve the absorption of capitation funds."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasiFasilitas Kesehatan Tingkat Pertama FKTP BPJS Kesehatan Layanan Operasional Kabupaten Wonosobo tahun 2017. Berdasarkan telaah dokumen yang dilakukan sebanyak 50,6 FKTP terlambat dalam pengajuan klaim non kapitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor sumber daya manusia, sarana dan kelengkapan berkas klaim yang berperan dalam keterlambatan pengajuan klaim nonkapitasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian adalah petugas Puskesmas dan BPJS Kesehatan yang berhubungan dengan pengajuan klaim non kapitasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor keterlambatan pengajuan klaim non kapitasi FKTP yaitu tidak adanya pelatihan kepada sumber daya manusia pengajuan klaim, berkas klaim yang tidak lengkap dan pembayaran klaim olehBPJS Kesehatan yang tidak tepat waktu yang menyebabkan motivasi berkurang. Saran yang dapat diberikan oleh Peneliti yaitu BPJS Kesehatan dapat memberikan pelatihan tentang mengoperasikan aplikasi P-care dan sosialisasi tentang kelengkapan berkas klaim kepada petugas penanggung jawab.

---

ABSTRACTThis study discusses the delay factors of non capitation claims filing of PrimaryHealth Care PHC BPJS Health Service Operations Wonosobo Regency in 2017.Based on the document review conducted as much as 50.6 PHC late in the filingof non capitation claims. This study aims to look at human resource factors, facilities and completeness of claims files that play a role in the delay in filing non capitation claims. This study used a qualitative approach with in depth interviewsand document review. Informants in the study were Primary Health Care and BPJS Kesehatan officers associated with the filing of non capitation claims. The resultsof this study indicate that the delay factor in filing of non capitation claims PHC isthe absence of training to human resources filing claims, incomplete claims file andpayment claims by BPJS Kesehatan is not on time which causes motivation isreduced. Suggestions that can be given by Researcher that BPJS Kesehatan canprovide training about operational of P care application and socialization aboutcompleteness of claim file to officer in charge."

"Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK.Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita.Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi.Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%).Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan.

---

Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others.

During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system.

This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services.

Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously."

"Krisis moneter yang tidak kunjung selesai bahkan diikuti dengan krisis yang lainnya, memicu timbulnya dampak yang tidak diinginkan. Salah satunya adalah peningkatan biaya kesehatan, sehingga menimbulkan beban ekonomi bagi orang yang membutuhkan. Begitu pula bagi perusahaan yang menjamin kesehatan para pegawainya seperti PT Pelindo II. RS Pelabuhan Jakarta yang merupakan penyelenggara pelayanan kesehatan bagi pegawai dan pensiunan berserta keluarganya dari PT Pelindo R juga merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pelindo II ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan besarnya biaya yang timbul akibat kenaikan biaya pelayanan kesehatan.Sebelum diterapkan sistem kapitasi, PT Pelindo II melakukan cara pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan rumah sakit berdasarkan jasa per-pelayanan (fee-for-service). Sehingga anggaran setiap tabus untuk jaminan kesehatan parapegawai dan pensiunan berserta keluarganya meningkat terus tanpa dapat diprediksi.Sejak bulan April, PT Pelindo II yang merupakan salah satu pelanggan utama dari RS Pelabuhan Jakarta menjadi peserta JPKM sehingga berkewajiban membayar premi kepada Badan Penyelenggara (Bapel) RS Pelabuhan, dirnana Bapel merupakan badan penyelenggara asuransi kesehatan/lembaga pembayar kepada provider (RS Pelabuahn Jakarta). Sementara itu RS Pelabuhan Jakarta menerima pembayaran kapitasi dari Bapel RS Pelabuhan.Agar sistem pembayaran kapitasi berjalan sesuai seperti yang diharapkan, maka manajemen rumah sakit mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu pelaksanaan kapitasi sehingga dapat membantu rumah sakit merencanakan pelayanan kesehatan yang akan diberikan tanpa menanggung kerugian dan tidak mengurangi. kualitas pelayanan kepada pasien.Perubahan pembayaran dari fee-for-service menjadi kapitasi, diharapkan dapat menunutkan biaya pemeliharaan kesehatan. Disini peneliti menyoroti biaya resep obat yang ditulis oleh dokter baik full timer maupun part-tinter dalam menangani kasus 10 penyakit terbanyak kunjungannya di rawat jalan RS Pelabuhan Jakarta untuk pelanggan dari JPKM (pegawai dari pensiunan berserta keluarga dari PT Pelindo II). Penurunan biaya resep obat rawat jalan diharapkan dapat ikut mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta JPKM tersebut karena biaya obat rawat jalan untuk pasien kelompok ini menyerap 75% lebih dari keseluruhan biaya untuk pemeliharaan kesehatan selama 5 tahun terakhir, bahkan sampai 80% untuk tahun 2001.Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi berbentuk "pre post test evaluation" yang bersifat kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil dari base data komputer Sistem Informasi RS Pelabuhan JakartaHasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah angka pemanfaatan di rawat jalan sesudah kapitasi mengalami penurunan sedikit dibandingkan sebelum kapitasi, yakni hanya 0,5%. Terjadi kenaikan penulisan obat generik baik oleh dokter full-timer maupun part-timer, masing-masing sebesar 4% dan 8%. Biaya rata-rata obat/resep yang ditulis dokter full-timer menurun secara bermakna terutama untuk penyakit hipertensi (p=0), gastritis (p=0)dan influenza (p=0,01).Jumlah resep yang bernilai lebih dan Rp. 200.000,- mengalami penurunan, dokter full timer sebesar ±6%, dokter part-timer 21,87%. Jumlah resep bernilai kurang atau sama dengan Rp. 200.000; meningkat untuk dakter 54,54%, perubahan ini dibuktikan bermakna terutama untuk penyakit hipertensi dan gastritis dan dokter part-timer sebesar 50,82%, yang bermakna pada 8 penyakit kecuali pharyngitis dan asthma bronchiale.Kesimpulan utama adalah tingkat pemanfaatan rawat jalan menurun kurang berarti sesudah diterapkan kapitasi dengan kebijakan pembatasan biaya resep terutama untuk penyakit kronis. Kenaikan penulisan obat generik terutama oleh dokter part-timer (8%), penurunan biaya rata-rata obat per-resep baik oleh dokter full-timer maupun part-timer serta terjadi penurunan jumlah resep obat yang mempunyai nilai biaya rata-rata obat per-resep lebih dari Rp. 200.000; untuk kedua jenis dokter. Peran dokter pengendali sangat besar dalam penurunan biaya resep obat rawat jalan.Saran peneliti, perlu dilakukan penelitian lanjutan dan peninjauan kembali kebijakan pembatasan obat terutama untuk pasien yang mempunyai penyakit kronikDaftar bacaan :23 (1985-2001)

---

The unfinished problem of the monetary crisis has triggered the development of other crisis where all together have brought about some unexpected impacts to the society_ One of the impacts is an increase in the health cost which creates a significant financial burden for those in need as well as for those companies which provide health insurance service for their employees. Pelabuhan Hospital, Jakarta, as an institution which provides health services for its employees and pensioners together with their families from PT Pelindo II, it also having a responsibility to manage its total cost as a consequence of the increase in the health cost.

Prior to the application of the capitation system, PT Pelindo II had used the fee for service payment system. As the result, the management was not able to forecast the total health insurance cost for its employees and their families per year.

Since the beginning of April 2002, PT Pelindo II, as one of the main customers of Pelabuhan Hospital, Jakarta, has become a JPKM member. As the consequence, PT Pelindo II is obliged to pay the premium to the organizing committee of Pelabuhan Hospital, Jakarta whereas, the organizing committee itself is a committee that manages the payment of the insurance to the Pelabuhan Hospital, Jakarta

En order for the capitation system to work as expected, the hospital management has released a number of policies to support the implementation of this particular system as well as in planning the type of health service to be provided without affecting the quality of the services.

The transformation of the fee for service type payment into the capitation system is expected to reduce the health cost. In the thesis, the writer highlights the prescription cost written by both fish-timer and part-timer doctors in handling 10 (ten) most common cases reported by the Out- patient Department of Pelabuhan Hospital, Jakarta for its customers from JPKM (employees, pensioners and theirs families from PT Pelindo II). The management expects that decline in the prescription costs at the out-patient department could provide a .contribution in controlling the health cost for JPKM members as the prescription cost for this particular group absorps more than 75% of the total health cost for the last five years period and the number once reached 80% in the year 2001.

The study in thesis can be classified as a quantitative pre-post evaluation study where the data used are the secondary data taken from the database of the Information system department in Pelabuhan Hospital, Jakarta

The result of this study shows that there is a minor change in the rate- utilization after the implementation of the capitation system (0,5%). There is also an increase in the generic type of medicine in the prescription for both full-time and part-time doctors, 4% for the full-timer and 8% for the part-timer. However, the average prescription written by full-time doctors has decrease significantly in particular for hypertensi (p=0), gastritis (p=0) and influenza (p=0,0l). In addition to that, there is also a decrease in the prescription with value of the Rp 200,000,- or more as prescribed by full-timer ( approximately 6%) and part-timer (21.87%). Meanwhile, there is an increase for the prescription with values less or equal to Rp 200,000, - for full-time doctor (64,34%) in cases like hypertension and gastritis, and this also happens for part-time doctor (50.82%) in 8 (eight) cases except for pharyngitis and asthma bronchiale.

The main conclusion that can be drawn from this study is that the usage level of the capitation system in the out-patient department would only have a small impact to the rate-utilization. This small impact is mainly due to the management policy that restrict the prescription cost particularly for chronic cases, the increase in the prescription of the generic type medicine by the part-time doctor (8%), the decrease in the average medicine cost in prescription written by both full-time and part-time doctors, and the decrease in the prescription cost with average cost of more than Ap. 200,000,- for both full-timer and part-timer. In addition to that, it is also clear that the doctors, both full-timer and part-timer, play a significant role in reducing the prescription costs.

Last but not least, the writer suggests that there is still a need for an advanced study in this system together with the review in the policy for the medicine restriction especially for those patients with chronical diseases.

Bibliography :23 (1985-2001)"

"Tesis ini meneliti tentang kecukupan kapitasi yang dibayarkan PT XYZ kepada provider dokter keluarga managed care. Penelitian ini dilakukan karena kapitasi merupakan bagian dari biaya kesehatan yang merupakan komponen utama dalam penghitungan premi. Dalam managed care, peran dokter keluarga sangat penting karena merupakan gatekeeper dalam pengendalian biaya dan mutu pelayanan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusaahan asuransi untuk mengetahui apakah kapitasi yang dibayarkan sudah layak atau belum. Kapitasi yang terlalu besar akanmembebani perusahaan asuransi, sedangkan jika terlalu kecil akan membebani dokter keluarga. Penelitian ini dilakukan terhadap 10 kantor operasional PT XYZ dan data yang digunakan adalah jumlah peserta terdaftar dan jumlah kunjungan periode Januari-Desember 2015. Selain untuk mengevaluasi besaran kapitasi, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat hubungan antara jumlah peserta terdaftar dan umur terhadap angka utilisasi. Data penelitian diuji dengan metode Spearman dan Kruskal - Wallis menggunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapitasi yang digunakan saat ini lebih rendah dibandingkan dengan hasil perhitungan berdasarkan data experience sehingga perlu direview kembali. Kapitasiyang disarankan berkisar antara Rp 3.867,- sampai dengan Rp 7.387,-. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa ada korelasi antara jumlah peserta dan umur peserta dengan ratio kunjungan sehingga kapitasi perlu dihitung berdasarkan kelompok umur. Kapitasi yang disarankan untuk umur 0-12 tahun adalah Rp 4.420,- sampai dengan Rp 9.943,-, umur 13 ? 55 tahun Rp 3.093,- sampai dengan Rp 6.925,-, umur > 55 tahun Rp 6.120,- sampai dengan Rp 11.513,-.

---

This thesis examines the adequacy of capitation paid by PT XYZ to the managed care family doctor provider. This research was conducted as capitation is a part of health care costs as major component in the calculation of premium. In managed care, the role of the family doctor providers is very important because it is the gatekeeper in cost and quality of service controlling. Therefore, it is very important for the insurance company to acknowledge whether paid capitation is feasible or not. Capitation that is way too big will burden the insurance company, whereas if it is too small will burden the family doctor. This study was conducted on 10 operational office and the data used is the number of registered participants and the number of visits in the period of January to December 2015. In addition to

evaluating the capitation, the study also aims to look at the relationship between the number of registered participants and age on utilization ratio. Data were tested by Spearman and Kruskal - Wallis method using SPSS. The results showed that capitation used today is lower compared with the results of calculations based on

data experience. Capitation suggested ranges between Rp 3,867 , - up to Rp 7.387,-. The results also showed that there is correlatiobetween utilizaztion ratio and number of registered participants and age. Capitation suggested range for ages 0-12 years is Rp 4.420, - up to Rp 9.943, -, aged 13-55 years of Rp 3.093, - up to Rp 6.925, -, age > 55 years of Rp 6.120, - up to Rp 11.513,-."