Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

 

ABSTRAK

Kondisi produksi tangkapan ikan pari 10 tahun terakhir di Lamongan mengalami penurunan dan ukuran tangkapan yang semakin mengecil. Kabupaten Lamongan merupakan penghasil ikan pari terbesar di Jawa Timur dengan pusat pendaratan di PPN Brondong. Penelitian bertujuan menganalisis aspek biologi pari (hubungan panjang-berat, nisbah kelamin, tingkat kematangan gonad, CPUE dan MSY) yang tertangkap cantrang yang didaratkan di PPN Brondong, menentukan status keberlanjutan perikanan tangkap pari di Kabupaten Lamongan, dan menganalisis strategi pengelolaan berkelanjutan. Penelitian dilaksanakan di PPN Brondong pada bulan Agustus sampai Oktober 2018. Analisis status keberlanjutan menggunakan RAPFISH, dan menyusun prioritas strategi menggunakan metode Proses Hirarki Analitik. Hasil perhitungan panjang-berat mempunyai sifat pertumbuhan alometrik negatif dengan nilai b<3, yaitu pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan beratnya. Nisbah kelamin menunjukkan pari betina lebih banyak daripada pari jantan. Hasil pengamatan TKG menunjukkan pari kembang jantan TKG I (61%), TKG II (39%), TKG III (0%), sedangkan pari kembang betina TKG I (41%), TKG II (54%), TKG III (4%). Hasil CPUE menunjukkan upaya penangkapan sudah melebihi batas maksimum, sedangkan potensi lestari masih di bawah batas maksimum.  Status keberlanjutan pengelolaan pari secara multidimensi di Kabupaten Lamongan dalam kondisi kurang berkelanjutan dengan indeks 47,57. Peringkat strategi pengelolaan pari  berkelanjutan di Kabupaten Lamongan skala prioritas adalah 1) program revitalisasi alat penangkap ikan dan teknologi hasil tangkapan, 2) program zonasi wilayah dan upaya pembatasan, 3) program aturan pengelolaan pari dan pengawasan hukum, 4) program penanganan status konflik dan sosialisasi pengetahuan tentang laut, 5) program pemasaran, lapangan kerja alternatif bagi nelayan dan anggota keluarga, 6) program bantuan kapal.

 

---

The condition production of catches for the last 10 years of stingrays in Lamongan has been decreasing and the size of the catch is getting smaller. Lamongan is the largest producer of stingrays in East Java with a landing center at Brondong Fishing Port. The aims of the study to analyze the biological aspects of rays (the relationship of length of weight, sex ratio, level of gonadal maturity, CPUE and MSY) caught by cantrang landed at Brondongn Fishing Port, to determine the sustainability status of stingrays in Lamongan Regency, and to analyze sustainable management strategies. Brondong PPN from August to October 2018. Analysis of sustainability using RAPFISH, and prioritizing strategies  the Analytical Hierarchy Process method. Results of the calculation of weight length have negative allometric growth properties with a value of b <3, which is long growth faster than the growth of weight. Sex ratio more female rays than male rays. The GML observations showed male growth buddy GML I (61%), GML II (39%), GML III (0%), while female bluespotted stingray GML I (41%), GML II (54%), GML III (4 %). The CPUE results indicate that the capture effort has exceeded the maximum limit, while the MSY is still below the maximum limit. Status of sustainability  multidimensional ray management in Lamongan is in an unsustainable condition with an index of 47.57. Ranking of sustainable rays management strategies in Lamongan priority scale are 1) revitalization program of fishing gear and catch technology, 2) regional zoning program and restriction efforts, 3) program for stingray management and legal supervision, 4) programs for handling conflict status and socialization knowledge of the sea, 5) marketing programs, alternative employment opportunities for fishermen and family members, 6) ship assistance programs.

"

"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pelarangan cantrang dalam mengatasi overfishing di Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah untuk mengatasi overfishing. Untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap sebaran ikan, digunakan data dan informasi penginderaan jauh. Data dan informasi penginderaan jauh ini merupakan data yang umum digunakan nelayan untuk menentukan posisi penangkapan ikan yang efektif dan bersifat real-time. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik koordinat ikan pada informasi penginderan jauh sebagai analogi sebaran ikan, suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan variabel dummy implementasi kebijakan larangan cantrang. Hasil analisis menunjukkan sejak diberlakukannya larangan cantrang, sebaran ikan di laut meningkat sebesar 16.1%. Meningkatnya 1% suhu permukaan laut, menyebabkan peningkatan sebaran ikan sebesar 6.5%. Sedangkan variabel klorofil-a tidak signifikan pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan cantrang efektif untuk meningkatkan sebaran atau stok ikan di laut.

---

Cantrang prohibition is one of the Governmen’s policy to resolve overfishing problems. In order to estimate the impact of cantrang prohibition policy on fish distribution in the sea, remote sensing data and policy are used. This remote sensing data and information are commonly used by fishermen to determine fishing positions that are effective and real-time. The variables used in this study are fish coordinate on remote sensing information as an analogy of fish distribution, sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and dummy variable implementation of the cantrang prohibition policy. The analysis shows that since the enactment of the cantrang prohibition, the distribution of fish in the sea increased by 16.1%. Increased 1% of sea surface temperature, causing an increase in fish distribution by 6.5%. While the chlorophyll-a variable was not significant in this study. This research shows that the prohibition policy is effective to increase the distribution or stock of fish in the sea."

"ABSTRACTPenelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan adanya intervensi di level komunitas melalui aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang. Tindakan tersebut merupakan upaya komunitas nelayan cantrang untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya setelah dikeluarkannya kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa adanya perubahan kondisi kehidupan pada komunitas nelayan cantrang, serta adanya perbedaan persepsi antara pihak nelayan dan pihak pemerintah menjadi faktor yang mendorong komunitas nelayan cantrang untuk melakukan aksi protes secara konfrontatif melalui aksi demonstrasi, blokade jalan, serta adanya proses negosiasi yang dilakukan. Kelompok atau stakeholder yang terlibat dalam tindakan ini meliputi masyarakat-masyarakat yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan kapal cantrang.

---

ABSTRACTThis research describes the existence of interventions at the community level through social action / community action carried out by the cantrang fishing community in Tasikagung Village, Rembang Regency. This action is an effort by the cantrang fishing community to fight for their welfare after the issuance of a policy on the prohibition on the use of cantrang type fishing gear through the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia. This research is a study that uses a qualitative approach, with the type of research descriptive. The results of this study show that the change in living conditions in the cantrang fishing community, as well as the differences in perceptions between the fishermen and the government, are factors that encourage cantrang fishing communities to hold confrontational protests through demonstrations, roadblocks, and negotiations. The groups or stakeholders involved in this action include the communities that have work related to cantrang vessels."

"Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang.

---

The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage."